Jurnal9.com
Business Headline

Pro Kontra PSBB Total Ibukota, Prioritas Pemulihan Ekonomi atau Kesehatan?

Pemerintah menyatakan penerapan protokol kesehatan menjadi prasyarat utama dalam menjalankan program pemulihan ekonomi.

JAKARTA, jurnal9.com –  Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total masih mengundang pro dan kontra di antara kepala daerah yang wilayahnya menjadi penunjang ibukota, seperti Pemrov Banten dan Jawa Barat.

Munculnya pro kontra dengan kepala daerah tersebut, menurut sejumlah politisi karena keputusan Anies tak sinergis dengan pemerintah pusat, sehingga apa yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan dianggap melangkahi pemerintah pusat yang dibawahi Presiden Joko Widodo.

Seperti diungkapkan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, ia menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta menyelesaikan masalah koordinasi dengan pemerintah pusat. Apabila koordinasi Pemprov DKI dengan pemerintah pusat kompak, maka pemerintah daerah akan mengikuti kebijakan PSBB total.

“DKI harusnya kompak dengan pusat dulu,” tegasnya.

Pemprov Banten memperpanjang masa PSBB secara ketat di seluruh kabupaten/kota mulai 7 September 2020.

Penerapan PSBB di seluruh kabupaten/kota di Banten ini dilakukan atas perintah surat keputusan Gubernur Banten nomor 443/kep.209-HUK/2020 tentang penetapan PSBB di wilayah Banten, dalam upaya percepatan penanganan virus corona.

Saat ditanya mengenai apakah Pemda Kab.Tangerang akan mendukung pelaksanaan PSBB total DKI Jakarta, Zaki justru mempertanyakan rencana itu. Pasalnya, penularan Covid-19 di Ibu Kota sebenarnya melonjak dalam tiga pekan terakhir.

Sementara itu, Gubernur DKI Anies Baswedan sendiri mengaku sebelum mengumumkan pemberlakukan PSBB total di Jakarta pada 14 September ini, Anies sempat melakukan koordinasi dengan kepala daerah kota penyangga seperti wilayah Jabodetabek.

Namun, sejumlah kepada daerah yang berasal dari provinsi Jawa Barat dan Banten, menolak mengikuti langkah DKI Jakarta. Mereka memilih melakukan PSBB secara mikro, yakni di tingkat RT/RW.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memprotes rencana PSBB total di Ibukota itu. Ketua Umum Partai Golkar itu mengkritik karena PSBB Total di wilayah Ibukota bisa membuat pertumbuhan ekonomi kembali melambat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) ini menegaskan komitmen pemerintah harus menjaga keseimbangan aspek kesehatan dan ekonomi.

Airlangga menegaskan setiap program pemulihan ekonomi akan mengedepankan penerapan protokol kesehatan sebagai prasyarat utama dalam pelaksanaan program.

“Pemerintah terus memberikan dukungan terhadap sektor kesehatan, ini tercermin dari alokasi budget untuk sektor kesehatan sebesar Rp87,5 triliun pada 2020, dan Rp25,4 triliun pada 2021,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/9).

Baca lagi  Pecatur Ummi Ingin Punya Skill Seperti Pecatur Kasparov yang Menjadi Idolanya

Selama penanganan pandemi covid-19, dia menyatakan Indonesia berhasil meningkatkan tingkat kesembuhan pasien corona, sehingga per tanggal 11 September tingkat kesembuhan sebesar 71,21 persen. Tercatat sebanyak 20 provinsi memiliki presentase tingkat kesembuhan di atas rata-rata nasional.

Dia juga menegaskan bahwa PSBB transisi di DKI Jakarta hingga saat ini belum dicabut dan masih berlaku, sesuai Peraturan Gubernur yang mendasarkan pada UU Kekarantinaan Kesehatan. Kemudian Anies Baswedan kini akan memberlakukan PSBB secara total. Tentu saja dampak sosial ekonominya akan berimbas pada wilayah penunjang ibukota, yaitu Jabodetabek, bahkan akan meluas secara nasional.

Untuk mendukung kebijakan PSBB supaya efektif, Airlangga menyatakan bahwa langkah tersebut perlu dilakukan pada tingkat yang lebih mikro, yaitu di tingkat Kecamatan, Kelurahan, hingga RW/RT.

“PSBB berbasis komunitas juga bisa diterapkan bila diperlukan, sebagaimana diterapkan di wilayah provinsi Jawa Barat yang menerapkan PSBM (Pembatasan Sosial Berskala Mikro). Sehingga aktivitas ekonomi dan jalur produksi/ distribusi tidak terganggu,” ungkapnya.

Airlangga menyebutkan dukungan sektor kesehatan juga dilakukan Kampanye Nasional “Ayo Pakai Masker”  dengan Surat Keputusan (SKep) Ketua Komite Nomor 2 Tahun 2020.

Selain itu yang kontra muncul dari Rizal Ramli, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, dan Koalisi Masyarakat Sipil terhadap PSBM yang didukung Airlangga. Mereka menyesalkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang dinilai tidak sensitif terhadap isu kesehatan masyarakat. Karena dianggap lebih memprioritaskan sektor ekonomi daripada kesehatan.

Hal yang disorot dari Airlangga termasuk soal 11 sektor usaha, 50 persen perkantoran di wilayah DKI Jakarta tetap dibuka, serta pernyataan soal jam kerja fleksibel dengan pengaturan 50 persen karyawan bekerja di rumah, dan 50 persen di kantor.

“Padahal laporan WHO terbaru pada 9 September 2020 tentang situasi Indonesia  menyoroti aktivitas ekonomi di sektor industri yang menjadi kluster utama penularan baru sehingga perlu dievaluasi segera,” dalam pernyataannya.

“PSBB harus dilakukan secara ketat. Pemprov harus tegas dalam mengawasi dan menerapkan aturan.”

Laporan pada Jumat (11/9), jumlah kasus positif di Indonesia sudah melampaui angka 210.000, dengan kesembuhan di angka 150.000 serta korban meninggal mencapai 8.544.

DKI Jakarta menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 51.635. Menyusul di belakangnya secara berturut-turut adalah Jawa Timur dengan 37.455 kasus, Jawa Tengah dengan 17.074 kasus, serta Jawa Barat dengan 13.940 kasus.

ARIEF RAHMAN MEDIA

Related posts

Bulog Mau Tagih Utang ke Pemerintah, Buwas Minta Dukungan DPR

adminJ9

Rizal Ramli: Omnibus Law UU Cipta Kerja Menguntungkan Siapa? Ini Penjelasannya

adminJ9

Wilayah PPKM Level 1-3 Boleh Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, Ini Ketentuannya

adminJ9