Jurnal9.com
Headline Women

Desy Ratnasari Menanyakan Nasib Guru Honorer yang Belum Diangkat, Kapan Pak Menteri!

Desy Ratnasari, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI

Politikus Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Desy Ratnasari menanyakan kepada Mendikbud, kapan pemerintah akan mengangkat 51 ribu honorer K2 yang sudah lulus PPPK. Mengingat, sudah terlalu lama jarak antara perekrutan dan pengangkatan.

JAKARTA, jurnal9.com – Ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem A Makarim mengajukan pagu anggaran untuk pembiayaan pendidikan 2021 sebesar Rp81,53 triliun dalam rapat kerja dengan anggota Komisi X DPR RI di Jakarta, Kamis (3/9), Desy Ratnasari menanyakan nasib 51.000 guru honorer yang belum diangkat.

Artis yang duduk di fraksi PAN itu mempertanyakan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp 81,53 triliun itu kok tidak mencantumkan pembiayaan pengangkatan guru honorer K2 yang lulus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

“Saya melihat anggaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) ada sebesar Rp 2,8 triliun, kok tidak mencantumkan pembiayaan untuk PPPK dari guru honorer K2 yang lulus tahun lalu maupun yang akan direkrut baru,” kata Desy.

Anggota DPR yang juga seorang artis ini menanyakan, kapan pemerintah akan mengangkat 51 ribu honorer K2 yang sudah lulus PPPK. Mengingat, sudah terlalu lama jarak antara perekrutan dan pengangkatan.

“Saya menerima banyak keluhan dari guru-guru honorer K2. Mereka bertanya kapan mau diangkat,” ucapnya.

Menurut Desy, penyelesaian 51 ribu PPPK yang sudah lulus tes ini harus jadi fokus utama pemerintah.

Mengingat proses rekrutmen CPNS 2019 juga terus berjalan. “Jangan hanya fokus pada rekrutmen CPNS lantas melupakan PPPK yang sudah 18 bulan direkrut. Saya minta Mendikbud menseriusi masalah ini. Jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama,” cetus artis yang dikenal dengan lagunya ‘Tenda Biru’ ini.

Baca lagi  Arief Budiman Dipecat dari KPU Gara-Gara Mendampingi Evi Saat Ajukan Gugatan ke PTUN

Menteri Nadiem yang mendapat pertanyaan dari Fraksi PAN itu tak memberi jawaban langsung. Namun ia hanya menjelaskan sejauh ini belum ada, namun juga tidak ada program yang baru.

“Sejauh ini pembiayaan pendidikan obyektif pada sentralisasi organisasi, sehingga lebih efektif dan efisien.  Hal ini memberikan kemerdekaan akses bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” ujar Nadiem.

“Sebelumnya program-program berada di setiap direktorat jenderal yang mengakibatkan terjadi in-efesiensi pembiayaan dari semua anggaran,” ujar Mendikbud

Dari pagu anggaran yang diajukan, kata Nadiem, terdiri dari pembiayaan untuk PAUD dan Wajib Belajar 12 tahun dengan anggaran sebesar Rp12,351 triliun. Pemajuan pelestarian bahasa dan kebudayaan anggarannya sekitar Rp976 miliar.

Program peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan anggaran Rp11,690 triliun. Pendidikan tinggi dialokasikan mendapat anggaran sebesar Rp27,625 triliun.

Program pendidikan dan pelatihan vokasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,226 triliun. Dukungan manajemen Kemendikbud sebesar Rp23,622 triliun.

Anggaran untuk KIP Sekolah yakni Rp9,672 triliun yang diperuntukkan untuk 17,9 juta siswa.

Kemudian anggaran KIP Kuliah sebanyak Rp10,09 triliun yang diperuntukkan untuk 1,095 juta mahasiswa. Selanjutnya untuk tunjangan profesi guru sebanyak Rp7,303 triliun bagi 363.000 guru dan pembinaan sekolah Indonesia luar negeri sebanyak 13 sekolah dengan anggaran Rp194 miliar.

RAFIKI ANUGERAHA M  I  ARIEF RAHMAN MEDIA

 

Related posts

“Ketika Kita Tidak Bisa Menjawab Misteri Alam”

adminJ9

Aktivis HAM PBB Sebut Proyek Sirkuit Mandalika di Lombok, Langgar HAM

adminJ9

MK: Gugatan Perselisihan Hasil Pilkada yang Banyak Dipertanyakan Netralitas KPU

adminJ9