Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat yang dikudeta
News Analysis
JAKARTA, jurnal9.com – Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang masih dibayang-bayangi nama besar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini sedang diguncang kudeta yang dilakukan anak didik [politik] SBY sendiri. Anak didikan politik yang dulu dari anak ingusan itu dibesarkan oleh partai besutan SBY.
Dalam Kongres Luar Biasa (KLB) partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat (5/3) kemarin, anak-anak didik SBY ini yang menjungkalkan partai Demokrat yang membesarkannya.
Kini mereka mengkudeta AHY dari kepemimpinan partai Demokrat. Mereka menggantinya dengan pemimpin baru yang sudah tak asing namanya; Moeldoko dari Kepala Staf Presiden (KSP) pemerintahan Joko Widodo.
Tentu saja kudeta ini menyakitkan hati SBY sebagai orangtua AHY. Bukan saja sekedar membela anaknya. Tapi partai Demokrat yang pernah berjaya sebagai nomor satu di Indonesia ini telah diobok-obok oleh anak-anak didiknya yang dia besarkan.
Begitu pun nama Moedoko. SBY mengaku bersalah karena pernah mempercayai dengan memberikan jabatan kepada Moeldoko mulai Kepala Staf TNI AD (KSAD) sampai menjadi Panglima TNI.
“Saya merasa malu dan bersalah, dulu memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya [Moeldoko]. Saya memohon ampun kepada Allah atas kesalahan saya itu,” ungkap SBY dengan perasaan kecewa.
Hal itu disampaikan SBY menanggapi upaya kudeta partai Demokrat yang dilakukan anak didiknya dengan mengangkat Moeldoko sebagai ketua umum partai Demokrat versi KLB.
SBY menyatakan kecewanya terhadap Moeldoko yang sempat membantah terlibat dalam upaya kudeta menyingkirkan AHY hingga akhirnya menerima jabatan ketua umum partai Demokrat di KLB.
“Saya tidak percaya bahwa Moeldoko telah bersekongkol dengan orang dalam partai Demokrat yang tega melakukan kudeta. Ini upaya perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran TNI,” tegas SBY.
Partai Demokrat AHY dikudeta oleh kubu Marzuki Ali Cs dengan menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat yang baru, yaitu KSP Moeldoko.
Membandingkan kudeta di PKB
Konflik kepemimpinan dalam partai yang bermuara pada kudeta seperti di tubuh partai Demokrat ini sebelumnya pernah terjadi di PKB. Kalau membandingkan kudeta partai Demokrat dengan PKB hampir sama.
Pada 2008 PKB menghadapi konflik internal di tubuh partai yang didirikan Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal Gus Dur itu. Bermula dari Gus Dur yang menjabat Ketua Dewan Syuro PKB itu memecat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dari jabatannya sebagai Ketua Umum PKB.
Cak Imin dianggap tak loyal dengan Gus Dur yang masih pamannya sendiri. Alasan Gus Dur memecat Cak Imin karena keponakannya sering bermanuver sendiri dalam mengomando partainya.
Langkah Cak Imin itu mencurigakan. Karena secara diam-diam, Cak Imin dicurigai menggalang kekuatan untuk menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) guna menggeser Gus Dur.
Akhirnya waktu itu petinggi PKB melakukan rapat pleno Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz PKB dengan menghasilkan keputusan untuk memecat Cak Imin dari jabatan ketua umum.
Cak Imin tak terima dengan pemecatan tersebut. Cak Imin akhirnya menyelenggarakan MLB di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, sehari setelah MLB Gus Dur selesai digelar 30 April-1 Mei 2008 di Parung, Bogor.
Cak Imin dan Gus Dur menggelar MLB dengan versinya sendiri-sendiri. MLB kubu Cak Imin menetapkan Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB dan Sekjennya Lukman Edy menggantikan putri Gus Dur Yenny Wahid. Posisi Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro juga digeser, digantikan oleh KH Aziz Mansyur.
Akhirnya konflik kedua MLB itu berujung di meja hijau. Mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga ke Mahkamah Agung memenangkan kepengurusan Cak Imin yang dianggap sah.
Setahun setelah PKB Cak Imin ikut kontes Pemilu 2009, perolehan kursi PKB merosot jika dibandingkan Pemilu 2004. Saat itu (2004) PKB yang meraih 52 kursi masuk tiga besar peraih kursi terbanyak di bawah Golkar dan PDIP.
Namun setelah PKB dikudeta Cak Imin, perolehan kursi PKB merosot bertengger di posisi tujuh hanya dengan meraih 27 kursi. Tetapi pada Pemilu 2014, perolehan kursi PKB merangkak naik lagi menjadi 47 kursi. PKB menjadi partai keenam di Senayan dengan perolehan kursi terbanyak, di bawah PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN.
Miripkah kudeta partai Demokrat dengan PKB?
Saat ini Partai Demokrat telah memecat 7 kader yang dianggap terlibat dalam upaya kudeta terhadap AHY. Sekalgus upaya kudeta ini dianggap merusak citra partai Demokrat. Dan belakangan sudah jelas sejumlah kader anak didk SBY itu menjungkalkan AHY lewat KLB di Deli Serdang.
Salah satu kader yang dipecat Jhoni Allen Marbun yang juga pendiri Demokrat bahkan mengungkap kembali keburukan SBY di era kepemimpinan Anas Urbaningrum. Jhoni bahkan menyebut SBY telah mengkudeta Anas.
Alasan mengkudeta AHY karena citra Demokrat makin menurun. AHY dianggap tak punya wibawa dan tak berpengaruh untuk mengangkat kembali partai Demokrat. Mereka menguak fakta di Pileg 2019 lalu, perolehan kursi Partai Demokrat jeblok. Demokrat hanya mendapatkan 54 dari total 575 kursi di DPR RI. Demokrat bahkan dilewati NasDem yang berhasil meraih 59 kursi.
Namun menurut Direktur Indo Barometer M. Qodari menilai perolehan suara Demokrat sangat bergantung pada SBY. Sehingga tanpa kudeta pun, elektabilitas Demokrat sudah turun.
AHY pun menganggap KLB di Deli Serdang itu abal-abal karena tidak konstitusional dan menyalahi aturan Demokrat.
Berbeda dengan Demokrat, PKB hasil kudeta Cak Imin yang sempat terpuruk, kini mulai menapakkan kakinya sangat kuat. Ini menunjukkan kekuatan Cak Imin yang selalu mengambil posisi dekat dengan pemerintah yang berkuasa.
“Kasus kudeta PKB dengan Demokrat agak berbeda. Di PKB konflik hanya di internal. Perseteruan Cak Imin dengan Gus Dur yang dimenangkan Cak Imin lewat pengadilan. Sedangkan di Demokrat itu, kudeta bukan hanya melibatkan internal. Tapi ada kekuatan eksternal partai,” kata Ujang Komarudin, pakar Politik Universitas Al Azhar Indonesia.
Kudeta di PKB
Merujuk sejarah PKB, sejak ketua umum dijabat oleh Matori Abdul Djalil, PKB kerap dirundung konflik internal. Setelah memecat ketua umum pertamanya, Matori Abdul Djalil, kemudian Gus Dur memecat Alwi Shihab. Lalu pada 2005, giliran Muhaimin yang dipecat Gus Dur karena dianggap “main sendiri ke istana”.
Gus Dur menilai keponakannya itu telah berkali-kali melalukan kesalahan. Antara lain Cak Imin dituduh Gus Dur sering bermain mata dengan pemerintah. Waktu itu di bawah pemerintahan SBY.
Bahkan isu yang didengar Gus Dur, keponakannya itu telah berkonspirasi dengan seorang jenderal yang dekat dengan pemerintahan SBY untuk menggulingkan Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syura PKB.
“Masak saya mau melawan Gus Dur, memangnya saya ini siapa?” ucap Muhaimin membantah tudingan tersebut.
Meski Cak Imin sebagai keponakannya, tak terima dengan tuduhan pamannya itu. “Saya tidak akan mundur selangkah pun,” ujarnya.
Perseteruan Gus Dur dengan Cak Imin itu terus merambah dengan cepat ke daerah. Akhirnya kubu Gus Dur memecat sejumlah pendukung loyalis Cak Imin di daerah-daerah.
Karena posisi kubu Cak Imin merasa tertekan, mereka segera merapatkan barisan. Sejumlah cara dilakukan Cak Imin dan para pendukungnya dengan melakukan perang kata-kata di media massa.
Kemudian kedua kubu menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB). 30 April-1 Mei 2008, kubu Gus Dur menggelar MLB di Parung, Bogor. Sementara kubu Muhaimin menggelar MLB pada 2-4 Mei 2008 di Ancol.
Peristiwa upaya kudeta Cak Imin terhadap Gus Dur ini kemudian ditanggapi banyak kalangan nadhiyin bahwa kejadian kudeta di tubuh partai Demokrat hampir mirip dengan kudeta di PKB.
Upaya kudeta partai Demokrat AHY ini, ada yang bilang SBY kualat kena karmanya Gur Dur yang terjungkal oleh kubu Cak Imin karena di belakangnya didukung pemerintahan SBY. Apalagi kasus kudeta kubu Cak Imin untuk menjatuhkan Gus Dur ini sampai bergulir di pengadilan. PKB Gus Dur yang dikudeta Cak Imin ini dibiarkan tanpa mendapat perlindungan dari pemerintahan SBY.
Itulah drama kudeta di tubuh PKB. Kini giliran AHY sebagai pimpinan partai Demokrat yang sah dikudeta oleh kubu Marzuki Ali Cs, dan SBY menyatakan berkali-kali minta perlindungan pemerintah. Namun pemerintahan Jokowi diam saja tak merespon permintaan SBY. **
ARIEF RAHMAN MEDIA
