Ilustrasi sertifikat keterangan vaksinasi covid-19
Setelah terjadi kebocoran data aplikasi e-HAC Kemenkes dalam beberapa hari ini, aplikasi PeduliLindungi di sistem operasi Android sudah dilakukan pembaruan. Makanya aplikasi ini sempat tak bisa diakses pengguna.
JAKARTA, jurnal9.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan informasi beredarnya sertifikat vaksinasi covid beserta nomor induk kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo di dunia maya bukan berasal dari sistem PeduliLindungi.
“Informasi terkait NIK dan tanggal vaksinasi covid-19 Bapak Presiden Joko Widodo yang digunakan untuk mengakses sertifikat vaksinasi covid-19 tidak berasal dari Sistem PeduliLindungi,” kata juru bicara Kominfo, Dedy Permadi, dikutip dari Antara, Jumat (3/9/2021).
“NIK Presiden Jokowi ada di situs Komisi Pemilihan Umum, sementara tanggal vaksinasi bisa ditemukan di media massa,” lanjutnya menegaskan.
Sertifikat vaksin covid-19 milik Presiden Joko Widodo yang beredar di media sosial, berisi nama lengkap, NIK, tanggal vaksinasi dan nomor batch vaksin.
Menurut Dedy, Kominfo sudah melakukan migrasi sistem PeduliLindungi ke Pusat Data Nasional pada 28 Agustus lalu. Migrasi tersebut meliputi migrasi sistem, layanan aplikasi, dan juga database aplikasi Pedulilindungi. Migrasi ini turut dilakukan terhadap Sistem Aplikasi SiLacak dan Sistem Aplikasi PCare.
“Pemerintah terus mengawasi keseriusan seluruh pengelola dan wali data untuk menjaga keamanan Sistem Elektronik dan Data Pribadi yang dikelolanya, baik dalam hal teknologi, tata kelola, dan sumber daya manusia,” ungkap Dedy.
Kominfo, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, bertindak sebagai regulator dan penyedia infrastruktur Pusat Data Negara.
Sementara Kementerian Kesehatan, sesuai aturan tersebut, bertindak sebagai wali data.
Kominfo juga mengubah cara mengecek sertifikat vaksin covid-19 di sistem PeduliLindungi.
“Itu dilakukan untuk mempermudah masyarakat mengakses sertifikat vaksinasi covid-19 setelah menimbang banyak masukan dari masyarakat,” kata Dedy.
“Kalau sebelumnya pengguna harus menyertakan nomor ponsel untuk memeriksa sertifikat vaksin covid-19 di aplikasi tersebut. Setelah diperbarui, pengguna perlu memasukkan nama, nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir, tanggal vaksin dan jenis vaksin,” tuturnya.
Dedy mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk mendukung aktivitas.
Sertifikat vaksin milik Presiden Joko Widodo diduga bocor dan beredar di dunia maya.
Menanggapi hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyatakan data di aplikasi PeduliLindungi dipastikan aman.
“Integrasi eHac ke aplikasi PeduliLindungi dan migrasi aplikasi PeduliLindungi, PCare dan Silacak ke data center Kominfo baru saja dilakukan dan saat ini data PeduliLindungi di data center Kominfo aman,” ujarnya.
Johnny menyatakan penjelasan lebih lanjut mengenai sertifikat milik presiden yang beredar di dunia maya merupakan wewenang Kementerian Kesehatan selaku wali data covid-19.
Dikonfirmasi terkait adanya kebocoran sertifikat vaksinasi covid milik Presiden Jokowi yang beredar di dunia maya itu, Kementerian Kesehatan belum memberikan penjelasan.
Sertifikat vaksinasi milik Presiden Joko Widodo telah beredar di platform Twitter berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan, tanggal vaksinasi serta nomor batch vaksin.
Setelah terjadi kebocoran data aplikasi e-HAC Kemenkes dalam beberapa hari ini, aplikasi PeduliLindungi di sistem operasi Android sudah dilakukan pembaruan.
Aplikasi tersebut memuat sertifikat vaksinasi covid-19 milik pengguna dan tidak ada fitur untuk melihat sertifikat vaksin milik pengguna lain.
Sementara di situs resmi PeduliLindungi.id, pengguna bisa memasukkan nama lengkap dan NIK untuk mengecek status vaksinasi.
RAFIKA ANUGERAHA M I ARIEF RAHMAN MEDIA
