Gubernur Sultra Ali Mazi yang sempat menolak kedatangan tenaga kerja asing (TKA) asal China untuk bekerja di Konawe, kini ia mengaku kebijakan pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat.
JAKARTA, jurnal9.com – Rencana kedatangan TKA China di Konawe Sulawesi Tenggara sempat jadi polemik. Bahkan ditolak habis-habisan oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengaku menolak kedatangan 500 TKA asal China, meskipun ini merupakan kebijakan pemerintah pusat. “Sebagai kepala daerah saya ingin menjaga suasana dan perasaan masyarakat setempat yang belum bisa menerima 500 pekerja asal China itu,” ujarnya.
Apalagi sekarang, kata Ali Mazi, di daerahnya sedang merebak wabah corona yang terus menyebar luas. Sedangkan berita di berbagai media menyebutkan virus corona berasal dari Wuhan China.
Sehingga Gubernur Ali Mazi bersama masyarakat Konawe juga merasa khawatir kedatangan TKA asal China itu membawa virus dan menularkan ke masyarakat setempat.
Penolakan 500 TKA China itu bukan hanya dari Gubernur Sultra dan masyarakat Konawe, tetapi juga datang dari MUI. Majelis ulama itu meminta agar tidak menekan Gubernur Sultra untuk mengizinkan 500 TKA China itu bekerja di Sultra karena tekanan dari China lantaran berinvestasi.
Karena mendapat penolakan masyarakat Konawe dan Gubernur Sulta, akhirnya pemerintah pusat menunda kedatangan TKA asal China untuk bekerja di PT Obsidian Stainless Steel (OSS), yang sudah mendapat izin pada 22 April lalu.
Namun kini Gubernur Ali Mazi akhirnya melunak setelah sebelumnya sempat menolak keras kedatangan TKA China ke Konawe untuk bekerja pada proyek pembangunan smelter di daerahnya.
Apakah karena ada tekanan dari pemerintah pusat? Ali Mazi mengaku akhirnya memberi izin masuk pekerja asal China bekerja di daerahnya, karena sudah ada izin dari pemerintah pusat.
Apalagi pemerintah pusat, menurut Ali Mazi, mengaitkan kedatangan TKA China ini untuk mendukung investasi yang ada di Sulawesi Tenggara. “Kita pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat,” ungkap Gubernur Sultra itu memberi alasan.
Karena Luhut Binsar Panjaitan, sendiri selaku Menko Kemaritiman dan Investasi, menyebutkan kedatangan 500 TKA asal China ke Konawe, Sultra itu untuk mendukung investasi di daerah tersebut. “Jumlah mereka di Konawe kurang lebih hanya 8 persen dari pekerja yang ada di sana. Jadi tak perlu dipersoalkan,” ujarnya.
Apalagi menurut Luhut, keberadaan tenaga kerja asal China ini bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Konawe tidak lama. “TKA China ini merupakan tenaga kerja teknis yang bekerja secara temporer dan bukan untuk waktu lama. Diharapkan setelah tenaga kerja lokal dapat menerima transfer teknologi dan pengetahuan dari TKA China ini, mereka akan kembali lagi ke negaranya,” ujarnya.
Tetapi Gubernur Sultra itu tetap mensyaratkan seluruh TKA asal China yang masuk ke Sulawesi Tenggara harus menjalani protokol kesehatan. “Mereka harus masuk karantina dulu sebelum bekerja. Ini sebagai upaya pencegahan penularan virus corona,” tegasnya.
Menurut Ali Mazi semasa pandemi corona ini, PT VDNI dan PT OSS menyatakan telah melakukan berbagai tahapan mulai dari pemeriksaan kesehatan dengan standar covid-19 hingga kelengkapan dokumen.
Ali Mazi juga mengatakan tenaga kerja asal China itu akan masuk ke Konawe mulai 23 Juni 2020 secara bertahap. Pada tahap pertama, ada 146 pekerja yang didampingi empat tenaga medis.
External Affairs Manager PT VDNI, Indrayanto mengatakan TKA tersebut rencananya akan mengerjakan 33 tungku smelter milik PT OSS. Pengerjaan tungku smelter ini diklaim dapat menyerap ribuan tenaga kerja lokal. “Dan perekrutan ribuan pekerja ini sudah selesai dilakukan,” cetusnya.
Saat ini sudah ada 11.000 pekerja lokal yang bekerja di PT VDNI dan PT OSS. Jumlah itu belum termasuk 20.000 pekerja lokal yang terkait dengan industri tersebut, seperti kontraktor dan pekerja pelabuhan.
RAFIKI ANUGERAHA M I ARIEF RAHMAN MEDIA