Teuku Riefky
JAKARTA, jurnal9.com – Pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2026 sebesar 5,61% year on year (yoy). Ini menjadi angka tertinggi sejak 2012. Namun Aliansi Ekonom Indonesia meragukan klaim pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS itu.
“Saya melihat adanya inkonsistensi internal di data BPS itu. Seperti kontraksi sektor listrik sebesar -0,99% seiring dengan manufaktur yang tumbuh sebesar +5,04%. Angka ini menimbulkan pertanyaan mengenai integritas pengukuran,” ungkap Teuku Riefky, peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia (UI), dalam diskusi Aliansi Ekonom Indonesia, di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
“Kalau inkonsistensi ini dikoreksi, kami Aliansi Ekonom Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang wajar berkisar pada 4,4% – 5,2%,” lanjut ia menegaskan.
Riefky mengatakan selain adanya inkonsistensi internal data BPS itu, kondisi ekonomi saat ini tidak mencerminkan perbaikan fundamental ekonomi Indonesia.
“Ini bisa dilihat terus menurunnya kelas menengah, menurunnya daya beli masyarakat, dan stagnannya produktivitas sektoral yang masih menjadi masalah ekonomi yang belum terselesaikan,” ujarnya.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI ini juga mengkritik klaim pertumbuhan ekonomi yang tinggi saat arus modal atau investasi itu keluar dari Indonesia. “Ini juga menjadi pertanyaan mengenai kredibilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, gimana BPS bisa merilis angka pertumbuhan yang tinggi, padahal arus modal atau investasi ramai-ramai keluar dari Indonesia,” cetusnya lagi.
Riefky memberi contoh negara Vietnam, Bangladesh, Maroko dan Polandia, yang memperkirakan tumbuh 3% , tapi ternyata bisa tumbuh 3,5%. “Ini dianggap kredibel karena terjadi capital inflow. Berbeda dengan Indonesia tumbuh 5,61%, tapi kenyataannya capital outflow, investasi justru keluar dari Indonesia,” ungkapnya.
Selain itu ia mengingatkan angka belanja kuartal I 2026 yang tinggi tidak bisa secara langsung mencerminkan APBN yang sehat secara keseluruhan. “Justru yang perlu diwaspadai itu tekanan pada kuartal II hingga kuartal IV, yaitu ruang gerak kebijakan fiskal yang menyempit, penurunan transfer ke daerah, dan alokasi program yang tidak berbasis produktivitas, ini yang berbahaya bagi kesinambungan fiskal kita.”
“Bisa lihat sekarang pelemahan nilai tukar rupiah terpuruk ke level Rp 17.600 per dolar AS, ini bukan sekadar isu teknikal. Tapi cermin struktur pendanaan yang selalu bergantung pada portfolio luar negeri dan arus modal yang tak percaya pada arah kebijakan,” lanjut Riefky menambahkan.
Belum lagi tekanan transmisi konflik AS-Iran terhadap harga minyak global, dan implikasi Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-AS yang ditandatangani pada 19 Februari 2026 lalu.
Menkeu membelanya
Meskipun pemerintahan Prabowo mendapat kritik dari sejumlah ekonom terkait pertumbuhan ekonomi 5,61% pada kuartal I 2026, Menkeu Purbaya tetap keukeh atau membelanya. “Iya kinerja ekonomi kita memang positif. Ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi dan akselerasi belanja pemerintah,” ujarnya.
“Bahkan sekarang mesin ekonomi kita sudah mulai bergerak dua-duanya; mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini akan kita jalankan terus ke depan,” lanjut Menkeu menegaskan.
Purbaya mengatakan APBN tetap dikelola dengan baik dan efektif guna menjaga pertumbuhan, sekaligus menjaga kesehatan fiskal.
“Defisit APBN masih bisa dikendalikan di level 0,64% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp 164,4 triliun pada 30 April 2026 ini,” kata dia.
“Defisit tidak bertambah, tapi pertumbuhan ekonomi kita lebih cepat dari desain. Sehingga kita bisa mengelola anggaran lebih efisien, dan sektor swasta lebih hidup lagi,” ucapnya lagi.
ARIEF RAHMAN MEDIA
