CEO Facebook Mark Zuckerberg
JAKARTA, jurnal9.com – Setelah CEO Facebook Mark Zuckerberg menolak penerapan undang-undang (UU) yang dibuat pemerintah federal Australia yang mewajibkan perusahaan Facebook dan Google untuk membayar ke penerbitan media massa yang beritanya diambil untuk pencarian Google.
Karena penolakan terhadap UU tersebut, Zuckerberg akhirnya melakukan blokir Facebook untuk pengguna media sosial warga Australia sejak Rabu (17/2/2021) lalu.
Kini giliran Kanada juga akan melawan raksasa teknologi milik Zuckerberg untuk pemberlakuan UU serupa; Facebook harus membayar jika memuat konten berita yang dibagikannya lewat Facebook dan Google.
Jika Zuckerberg bersikeras menolak seperti yang dilakukan dengan Australia, maka pemerintah Kanada pun siap memutuskan menutup akses berita dari negaranya untuk dibagikan lewat Facebook dan pencarian Google.
Menteri Keuangan Kanada, Steven Guilbeault, akan mengumumkan undang-undang serupa dalam beberapa bulan mendatang. Ia mengutuk tindakan Zuckerberg yang ingin mengambil keuntungan sendiri lewat Facebook dan Google tanpa mau membayar kewajibannya setelah memuat berita dari penerbitan media massa di Ottawa.
“Kanada berada di garis depan dalam pertempuran ini … kami benar-benar di antara kelompok negara pertama di dunia yang melakukan ini,” katanya kepada wartawan, seperti dikutip dari Channel News Asia.
Tahun lalu, organisasi media Kanada memperingatkan potensi kegagalan pasar karena tanpa adanya tindakan pemerintah. Mereka mencontohkan pendekatan Australia yang memungkinkan penerbit memperoleh C$620 juta setahun. Begitu pun Kanada akan kehilangan 700 pekerjaan jurnalisme cetak dari total 3.100 pekerjaan saat ini akibat tindakan sewenang-wenang Facebook dan Google.
Guilbeault mengatakan Kanada dapat mengadopsi model Australia, yang mengharuskan Facebook dan Google mencapai kesepakatan untuk membayar outlet berita yang tautannya mendorong aktivitas di layanan mereka, atau menyetujui harga melalui arbitrase yang mengikat.
Pilihan lainnya adalah mengikuti contoh Prancis, yang membutuhkan platform teknologi besar untuk membuka pembicaraan dengan penerbit yang mencari remunerasi untuk penggunaan konten berita.
“Kami sedang bekerja untuk melihat model mana yang paling sesuai,” katanya.
Guilbeault juga menegaskan bahwa dirinya telah berbicara minggu lalu dengan rekan-rekannya di Prancis, Australia, Jerman dan Finlandia tentang bekerja sama dalam memastikan kompensasi yang adil untuk konten web media.
“Saya menduga bahwa dalam waktu dekat kita akan memiliki lima, 10, 15 negara yang mengadopsi aturan serupa … apakah Facebook akan memutuskan hubungan dengan Jerman, dengan Prancis?” ungkapnya.
Profesor Universitas Toronto Megan Boler, yang berspesialisasi dalam media sosial, mengatakan tindakan Facebook menandai titik balik yang akan membutuhkan pendekatan internasional bersama.
“Kami benar-benar bisa melihat koalisi, sebuah front persatuan melawan monopoli ini, yang bisa sangat kuat,” katanya dalam wawancara telepon.
RAFIKI ANUGERAHA M
