Jurnal9.com
Headline News

Prof Azyumardi Azra akan Golput di Pilkada 2020, Ini Alasannya

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Prof Azyumardi Azra menegaskan dirinya akan golput pada Pilkada 2020.

JAKARTA, jurnal9.com  – Pro Kontra penyelenggaraan Pilkada pada 9 Desember 2020 terus memicu perdebatan yang panjang di kalangan tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, politisi dan sejumah pengusaha.

Kalangan akademisi seperti Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Prof Azyumardi Azra justru dirinya menyuarakan akan memilih golput alias tidak memilih pada Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

Langkah ini diambilnya sebagai ungkapan solidaritas kemanusiaan bagi korban yang meninggal akibat terinfeksi virus covid-19 selama beberapa bulan terakhir.

“Saya golput Pilkada 9 Desember 2020 sebagai ungkapan solidaritas kemanusiaan bagi mereka yang wafat disebabkan wabah corona atau terinfeksi covid-19,” ungkapnya dalam Twitter-nya, Senin  (21/9).

Menurutnya Pilkada serentak di masa pandemi sangat membahayakan kesehatan pemilih. Apalagi saat ini Corona terus meningkat tanpa menunjukkan adanya penurunan kasus.

Pemilih akan berpotensi terinfeksi akibat kerumunan massa pada saat pemilihan. Bila dipaksakan, maka kondisi itu akan meningkatkan jumlah infeksi dan korban meninggal dunia.

“Apalagi saya dan banyak senior citizen/manula lain punya morbiditas tertentu yang rawan dan rentan,”  tutur mantan Rektor UIN Jakarta ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak satupun negara tahu kapan pandemi covid-19 akan berakhir.

Karena itu, tegas Presiden, penyelenggaraan Pilkada tetap akan diselenggarakan dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis.

Putusan pemerintah juga merujuk pada kondisi sejumlah negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan yang tetap menggelar Pemilihan Umum pada masa pandemi.

Sementara dalam rapat dengar pendapat, KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi II DPR-RI, dan Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya mendukung hajat KPU untuk tetap menggelar Pilkada pada Desember mendatang.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2020, tertera dalam pasal 201A ayat 3 menyebutkan jika pemungutan suara tidak bisa dilaksanakan pada Desember, pelaksanaan dijadwalkan kembali setelah bencana non-alam Covid-19 berakhir.

“Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non-alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 122A,” tulis pasal 201A ayat (3) Perppu 2/2020.

Baca lagi  Arab Saudi akan Membuka Kembali Umrah untuk Masyarakat Lokal

Ketua DPD RI, La Nyalla mengemukakan sampai hari ini masih banyak daerah, provinsi maupun kota kabupaten yang masih dalam zona merah. “Penting untuk dikaji secara mendalam, apa urgensinya harus dipaksakan tahun ini?,” ujarnya.

Sekertaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas  juga mengingatkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 dapat dipikirkan secara matang. Karena kondisi pandemi covid-19 yang penularannya masih tinggi dan belum berakhir.

“Kalau dari penyelenggaraan Pilkada ini masyarakat akan tersakiti dan dibuat menangis karena jumlah orang yang terkena covid-19 dan yang meninggal meningkat. Maka tentu menundanya akan jauh lebih baik dan lebih mashlahat dari pada tetap memaksakan pelaksanaannya,” ujar Anwar dalam keterangannya di Jakarta, Senin (21/9).

Anwar menyinggung soal kaidah yang sangat terkenal di kalangan ulama dan perlu diperhatikan ihwal Pilkada Serentak ini. Kaidah tersebut adalah ‘dar’ul mafasid muqoddam ala jalbil masholih. Artinya meninggalkan kemafsadatan harus di dahulukan dari mengambil kemashlahatan.

“Sekarang, negeri ini sedang dilanda wabah covid-19, kasus pasien yang sakit dan meninggal semakin meningkat dengan tajam, sehingga dengan adanya pelaksanaan pilkada serentak di akhir tahun ini hal-hal demikian tentu jelas akan sangat mengkhawatirkan,” jelas Anwar.

Koalisi Masyarakat Sipil membuat petisi untuk menolak penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi karena sangat beresiko penularan makin meluas.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Aggraini, memandang Perppu Nomor 2 Tahun 2020, tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu sehubungan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

Alasan Titi kurva penambahan kasus harian sampai saat ini masih mengalami peningkatan, yang penambahannya fluktuatif, namun masih dalam jumlah peningkatan yang besar.

“Belum ada tanda-tanda bahwa kita sudah melewati puncak wabah, apalagi mendekati akhir wabah. Jika mengacu pada tren ini, pandemi masih akan terus berlangsung di Indonesia,” jelas Titi.

Dia menuturkan, Pilkada jelas akan menciptakan pertemuan para pemangku kepentingan terutama di proses pemutakhiran data pemilih, verifikasi dukungan dalam pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi dan penetapan hasil.

“Melihat kondisi seperti ini, ada resiko terpaparnya banyak orang yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada dengan covid-19,” tutur Titi.

RAFIKI ANUGERAHA M  I  ARIEF RAHMAN MEDIA

Related posts

Siapa yang Melontarkan Ide Omnibus Law Pertama Kali? ya..! Presiden Jokowi

adminJ9

Kemenag Targetkan SK Inpassing Guru Madrasah Selesai 2021

adminJ9

Ulama Madura Temui Mahfud MD untuk Memperjuangkan Madura Jadi Provinsi

adminJ9