Aksi unjukrasa di gedung DPR RI Senayan Jakarta (25/8/2025)
JAKARTA, jurnal9.com – Kerusuhan dengan melakukan tindakan anarkis yang terjadi di berbagai daerah belakangan ini, berawal dari unjukrasa mahasiswa dan buruh yang menolak kebijakan tunjangan rumah anggota DPR RI Rp 50 juta per bulan bagi setiap anggota dewan.
Selain tuntutan untuk minta digagalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR.
Tuntutan mahasiswa, buruh dan sejumlah elemen masyarakat dalam aksi unjuk rasa itu dilakukan di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (25/8/2025).
Para pengunjuk rasa mengkritik kebijakan itu sangat berlebihan dan tidak menunjukkan kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.
“Anggota DPR yang menjadi wakil rakyat di parlemen kok tidak peka. Mereka tak peduli kesulitan yang dialami rakyat. Sekarang rakyat sedang susah untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Ini malah anggota DPR yang hidupnya sudah mapan ekonominya. Gajinya besar, masih minta gaji dinaikkan. Bahkan minta tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan,” kata seorang pengunjuk rasa.
“Melihat kondisi rakyat yang lagi susah begini ekonominya. Sangat tidak pantas, kalau mereka minta gaji dinaikkan. Dan minta tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan,” tegasnya.
Seorang tokoh dari Aceh, T.S Sani juga menyampaikan kritiknya tentang kenaikan tunjangan rumah untuk setiap anggota dewan yang besarannya Rp 50 juta per bulan tersebut.
“Sangat kita sayangkan. Saat kondisi ekonomi rakyat sedang terpuruk begini, anggota DPR yang jadi wakil rakyat, minta kenaikan tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan. Dan pemerintah sendiri tega menaikkan berbagai pungutan pajak, ternyata itu untuk menambah kenaikan gaji wakil rakyat,” ungkapnya.
Sani menyebut kenaikan itu sangat tidak adil. Dan ini salah satu wujud kedhaliman pemerintah. “Rakyat seharusnya yang diberikan kesejahteraan oleh negara. Ini malah yang disejahterakan pejabat dan anggota DPR yang di Senayan,” ungkap dia.
Seorang ibu rumah tangga lewat media sosial pun mengkritik pemerintah. “Kami ini bayar pajak. Tapi belum mendapatkan kesejahteraan dari negara. Justru pejabat dan anggota DPR-nya yang disejahterakan dari hasil pungutan pajak rakyat,” ujarnya.
Ditambah serakahnya anggota DPR yang terus minta fasilitas yang lebih baik lagi. Di tengah kondisi rakyat yang susah, karena terpuruk ekonominya.
“Masyaallah pejabat kita sudah tidak memiliki moral. Nilai kemanusiaannya sudah hilang. Sudah tak punya empati. Padahal rakyat lagi susah. Dan ulama atau tokoh agama pun diabaikan,” kritik Ahmed yang dikutip dari media sosial.
Namun tuntutan rakyat yang dilakukan melalui unjuk rasa di Gedung DPR itu malah mendapat ejekan dari seorang anggota DPR.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni membalas kritikan publik yang menyerukan ajakan “Bubarkan DPR,” ia mengutipnya dari media sosial.
“Catat nih..! orang yang bilang “bubarkan DPR” itu adalah orang tolol sedunia,” ungkap anggota DPR RI itu, Jumat (22/8/2025).
“Kenapa? apa kita ini orang pintar semua? Nggak, kita bodoh semua. Tetapi ada tata cara kelola bagaimana [cara] menyampaikan kritik,” lanjut Ahmad Sahroni merespon kritikan publik itu.
Ucapan anggota DPR dari Partai NasDem ini sontak memicu kecaman dari publik, karena omongannya dianggap merendahkan rakyat. Padahal rakyat yang menyerukan ajakan “bubarkan DPR” itu menunjukkan sikap kekecewaannya terhadap anggota DPR yang meminta kenaikan tunjangan rumah dan kenaikan gaji.
“Sudah tahu rakyat lagi susah makan, dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Eeh.. malah anggota DPR minta kenaikan tunjangan dan kenaikan gaji. Ini kan sangat tidak pantas,” kritik di media sosial.
Bahkan ucapan kontroversial Ahmad Sahroni direspon oleh partainya sendiri. Ia kemudian dicopot dari jabatannya Wakil Ketua Komisi III anggota DPR RI.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla merespon ucapan anggota DPR itu. “Pejabat dan anggota DPR RI mestinya kalau ngomong jangan asal-asalan yang bisa melukai hati rakyat,” ujarnya.
Sebab ia menilai ucapan anggota DPR yang menghina rakyat itu yang menjadi penyebab maraknya unjuk rasa dan kerusuhan di berbagai daerah. “Kerusuhan di Jakarta sendiri menimbulkan korban, tukang ojek terlindas kendaraan rantis brimob. Ini kan sangat menyedihkan,” ucapnya.
JK meminta masyarakat untuk menahan diri. “Iya sudah diakhiri saja keributan ini. Jangan sampai kerusuhan ini terus terjadi. Supaya kehidupan ekonomi tidak terhenti. Kalau sampai masyarakat nggak bisa menahan diri. Lalu terus berlanjut tindakan anarkis ini, tentu saja yang menjadi korban adalah masyarakat, karena mengalami kerugian ekonomi. Kehidupan ekonominya terhenti,” ungkap JK memperingatkan masyarakat.
Semestinya Presiden Prabowo Subianto yang harus menghentikan kebijakan tunjangan rumah anggota DPR itu. Sebab yang menjadi tuntutan rakyat dalam unjuk rasa, mereka meminta untuk dibatalkan rencana kenaikan gaji dan tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan itu.
“Rakyat marah sampai melontarkan kritik bubarkan DPR, iya karena tuntutan itu,” ucap Sani.
“Kalau presiden cuma menyampaikan himbauan supaya masyarakat tenang, menahan diri, tidak melakukan anarkis. Saya nggak yakin kalau unjukrasa ini akan berhenti,” lanjut seorang tokoh dari Aceh itu.
Sani melihat Presiden Prabowo dalam pidatonya, menjanjikan akan mencatat semua keluhan masyarakat, dan akan memperbaikinya. “Padahal presiden sebagai kepala pemerintahan punya kewenangan untuk menunda apa yang diminta anggota DPR soal tunjangan rumah dan kenaikan gaji itu. Dan wajar kalau kebijakan itu ditunda, mengingat kondisi ekonomi rakyat yang sedang terpuruk. Dan hanya Presiden Prabowo yang bisa melakukan itu,” tuturnya.
“Kenapa presiden tidak berani menghentikan kebijakan itu. Apa karena presiden takut DPR?,” ungkap Sani.
ARIEF RAHMAN MEDIA
