Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda
JAKARTA, jurnal9.com – Anggota DPR RI merespon positif rencana pemerintah akan memotong gaji menteri, pejabat negara dan anggota DPR sebagai upaya efisiensi anggaran di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik perang di Timur Tengah antara AS-Israel – Iran..
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/3/2026), untuk merespon wacana Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026).
Bahkan politisi Partai NasDem ini menegaskan jangan cuma potong gaji saja, perlu juga dipangkas anggaran di sejumlah program pemerintah.
“Jangan cuma memotong gaji menteri dan pejabat negara saja, tapi anggaran di sejumlah program pemerintah harus dipangkas, guna mengefisienkan anggaran di pemerintahan,” ujarnya.
Namun Rifqi mengingatkan agar pemangkasan anggaran di pemerintahan ini perlu diperhatiakn di sektor mana saja yang tak memperlambat pelayanan publik.
“Bisa dimulai potong gaji dari unsur pemerintah; seperti menteri, pejabat negara, dan anggota DPR. Lalu anggaran di sejumlah program pemerintah yang besar itu perlu dipangkas,” ia menegaskan lagi.
Kemudian, lanjut dia, melakukan penghematan konsumsi BBM, seperti dari naik kendaraan pribadi ke transportasi publik, Mengurangi atau membatasi pemakaian kendaraan dinas.
“Ini harus dilakukan, mengingat dampak perang Timur Tengah bisa berdampak pada krisis energi global. Di beberapa negara sudah melakukan penghematan energi ini,” kata Rifqi.
Konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi diikuti lonjakan harga minyak. Dalam waktu singkat, harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan tajam.
Anggota DPR RI yang mengusulkan pemangkasan anggaran di sejumlah program pemerintah, direspon oleh sejumlah netizen di berbagai media sosial. Fokus netizen lebih perhatian ke anggaran MBG yang besarnya Rp 223,5 triliun dianggap strategi ekonomi odong-odong.
@sutbudiharto: menteri dungu, tak berani pangkas anggaran MBG dan koperasi odong-odong.
@sigitwahono: MBG boros pol.
@itnasarahman: kadang heran dengan presidennya… ngapain ada wamen segala, ini kan nambah anggaran, dan presiden sok-sok an utk memenuhi janji kampanyenya MBG yang buang-buang duit. Sudah tahu negara defisit, setengah kolep, buang-buang duit utk MBG yang bikin nambah utang negara.
@wandisuwandi: saat ini rakyat ind tidak kekurangan gizi, sudah lupa pelajaran sd, 4 sehat 5 sempurna? Sudah ckp memadai utk gizi & kalori, bukan makan belatung, ulat dsb.
@miseli henk: selama program MBG masih ada, maka rezim melakukan efisiensi palsu.
@tresnaopaindrawan: entah bagian mana lagi yg mau diefisiensi, selama 2 setan APBN nya masih ada (makan2 dan koperasi2an), maka anggaran lain di kementerian bisa diefisiensi lg.
@delviandra: program MBG dan KDMP gak usah dipangkas kan masih byk uang negara kwk.
@akmalrijal: cuma bisa efisiensi kalo stop MBG dan kopdes, kelihatan sekali program MBG dan kopdes byk pesanan.
@ronaldtimbul: selama program MBG masih jalan, efisiensi hanyalah omon-omon.
Menanggapi kritik masyarakat itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqi menjelaskan kalau efisiensi anggaran memang harus mencakup pos-pos lain, serta seluruh anggaran di sejumlah program pemerintah yang memiliki output dan outcome pembangunan yang jelas.
“Kalau tidak membawa manfaat ekonomi kepada masyarakat, anggaran yang mencapai besarnya triliunan itu seharusnya dipangkas atau distop,” ungkapnya.
Sementara itu Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan memangkas anggaran beberapa kementerian dan lembaga negara.
“Sudah tahu kondisi ekonomi sulit begini, dampak ketidakpastian ekonomi global, masih banyak kementerian dan lembaga negara yang terus-menerus mengajukan anggaran dalam jumlah relatif besar,” kata Menkeu.
“Padahal pemerintah sedang menyesuaikan anggaran di kementeriannya supaya belanja negara efisien dan tetap pada jalur yang aman,” ia menegaskan lagi.
Purbaya mengaku sedang menghitung untuk memangkas anggaran belanja di kementerian yang tak mempengaruhi berputarnya roda perekonomian. “Gimana supaya nggak sampai mempengaruhi ekonomi. Kita pastikan dimonitor dan terjaga dengan baik,” ujarnya.
“Kami upayakan pemotongan anggaran di kementerian tak mengganggu pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pada kuartal I 2026 bisa mencapai 5,6 – 5,7 persen. Kalau bisa dicapai, boleh dibilang lumayan bagus lah, bisa tumbuh segitu di tengah gejolak ekonomi global,” kata Menkeu menegaskan.
ARIEF RAHMAN MEDIA
