Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Justru Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengaku pemulihan ekonomi Indonesia akan terancam jika terjadi kekurangan suplai batu bara untuk pembangkit di dalam negeri
JAKARTA, jurnal9.com – Kementerian Keuangan menyatakan bahwa kebijakan penghentian sementara ekspor batu bara tidak akan mengganggu keuangan negara. Alasannya karena tidak terdapat pengenaan bea keluar dari ekspor batu bara.
“Jadi hanya membawa pengaruh sementara saja untuk keuangan negara. Risiko untuk saat ini tak sampai mengganggu kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),” kata Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (3/1/2022).
Kebijakan penghentian sementara ekspor batu bara itu, lanjut dia, pemerintah bertujuan ingin memastikan tidak ada kendala suplai dalam negeri. Seperti diketahui selama ini 75 persen produksi batu bara dikirim ke luar negeri.
Febrio cukup percaya diri bahwa penghentian ekspor itu tidak akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Sebab selama ini tidak ada pengenaan bea keluar dari ekspor batu bara.
“Dampak pada penerimanan [APBN] hanya sementara. Jadi kita masih cukup nyaman dengan risiko penghentian ekspor batu bara tersebut,” tegas Febrio menegaskan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengaku bahwa produksi batu bara memang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Ini termasuk sumbangsih pajak.
“Tapi karena tidak adanya pengenaan bea keluar dari ekspor batu bara, membuat kebijakan pembatasan itu tidak berdampak banyak,” ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri justru mengaku pemulihan ekonomi Indonesia akan terancam jika terjadi kekurangan suplai batu bara untuk pembangkit di dalam negeri.
Karena itu, kebijakan penghentian ekspor akan berlanjut dengan kebijakan untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi.
“Pilihan-pilihan policy inilah yang akan selalu dicoba oleh pemerintah, secara hati-hati, pasti ada pengorbanannya. Karena enggak ada pilihan yang disebut free. Justru yang dicari pemerintah, mana yang berdampak sangat kecil bagi perekonomian, bagi rakyat, tetapi distorsinya juga sekecil mungkin,” tegas Sri Mulyani.
ARIEF RAHMAN MEDIA
