Presiden Joko Widodo
JAKARTA, jurnal9.com – Mendengar ramainya isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode serta menunda Pemilu 2024 yang gencar di berbagai media, membuat Presiden Jokowi marah.
Presiden memanggil sejumlah menterinya untuk diberi teguran agar tak mengeluarkan pernyataan lagi soal masa jabatan presiden tiga periode. Sebab isu ini menjadi bola liar yang mengundang polemik, dan bikin gaduh di masyarakat.
Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko kepada wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh menteri dan kepala lembaga.
“Jangan sampai ada lagi menteri yang menyuarakan mengenai penundaan [Pemilu 2024], perpanjangan [jabatan presiden tiga periode],” tutur Presiden Jokowi dalam sidang tersebut pada Rabu (6/4/2022) seperti yang disampaikan Moeldoko.
Saat ini kondisi Indonesia, kata presiden, masa pandemi belum usai, kini menghadapi lagi kesulitan adanya kenaikan harga BBM dan kebutuhan bahan pokok. Sehingga meminta kepada para menterinya fokus bekerja agar beban masyarakat berkurang.
Menurut Moedoko, presiden meminta agar semua pihak berhenti membicarakan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dan penundaan Pemilu 2024. “Bapak Presiden Joko Widodo sudah memiliki sikap yang jelas akan taat pada konstitusi,” ujarnya.
“Sudahlah cukup. Jangan lagi berpolemik tentang jabatan presiden tiga periode. Mau menunda Pemilu 2024, apa segala. Semua itu hentikan, kata presiden. Kan presiden sendiri sudah tegas sikapnya [taat konstitusi]. Jangan jadi bahan gorengan yang nggak berkualitas,” tegas Moeldoko.
Moeldoko mengatakan, pemerintah saat ini sedang fokus memikirkan pandemi yang belum juga tuntas. Selain itu memikirkan skenario bagaimana menghadapi situasi perang Ukraina dengan Rusia yang berdampak pada ekonomi Indonesia.
“Langkah-langkah ini yang dipikirkan presiden dalam menghadapi situasi akibat perang Rusia-Ukraina. Itu lebih penting daripada berbicara soal perpanjangan jabatan tiga periode,” kata Moeldoko.
Menteri yang gencar menyuarakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dan penundaan Pemilu 2024 itu, yaitu Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil DPR RI, Muhaimain Iskandar yang juga Ketua Umum PKB, dan Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN.
Terutama klaim Luhut yang mengaku punya big data mengenai keinginan rakyat untuk memperpanjang jabatan Presiden Jokowi. Setelah ditanya para lembaga peneliti mengenai big data tersebut, Luhut menolak membuka dengan berbagai alasan.
RAFIKI ANUGERAHA M I ARIEF RAHMAN MEDIA
