Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri
JAKARTA, jurnal9.com – Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan ekonomi Indonesia harus segera lebih cepat pulih dari negara-negara maju. Ini guna menghindari dari risiko pengetatan moneter.
“Indonesia harus lebih cepat pulih dari negara-negara maju, karena mereka akan melakukan normalisasi kebijakan moneternya setelah mengalami keterpurukan akibat terdampak pandemi covid-19,” ungkap Chatib dalam webinar Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia di Jakarta, pada Rabu (27/1/2021).
Chatib meyakini bahwa Amerika Serikat (AS), Jepang dan Eropa akan melakukan quantitative easing (QE) dalam 3 tahun ini. Sehingga AS harus melakukan pengetatan pada 2023 untuk menghindari market bubble.
“Kalau itu yang terjadi maka kita akan mengulangi apa yang terjadi di 2013 [taper tantrum], dimana uang akan kembali lagi mengalik ke AS,” ujarnya.
Dalam kondisi itu, menurut Chatib, rupiah berisiko mengalami tekanan. Karena pemerintah harus melakukan pengetatan untuk menjaga stabilitas nilai tukar di pasar keuangan.
Karena itu, dia berharap pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus menyiapkan exit strategy atau jalan keluar untuk kebijakan stimulus yang tengah digulirkan. Pasalnya, stimulus tidak akan terus menerus terjadi.
“Jadi tidak mungkin fiskal diekspansi terus menerus,” ungkapnya.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mendorong pemulihan ekonomi tahun 2021-2022 dengan mempercepat kebijakan vaksinasi yang ditargetkan selesai dalam satu tahun ini.
Selain vaksinasi, pemerintah akan memperkuat dukungan kepada UMKM dengan meningkatkan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2021 yang mencapai Rp253 triliun. Dan realisasi tahun 2020 ini sudah mencapai 100 persen dari total alokasi Rp190 triliun.
Menko Bidang Perekonomian ini menegaskan pemerintah sampai sekarang masih memberikan subsidi bunga sebesar 3 persen selama enam bulan untuk kredit hingga Rp100 juta, kemudian Rp500 juta hingga Rp10 miliar diberikan bantuan sebesar 1,5 persen.
Semua itu, kata Airlangga, sebagai upaya untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terus dilanjutkan pada 2021 ini dengan alokasi Rp553 triliun untuk bidang kesehatan sebesar Rp104,7 triliun, perlindungan sosial Rp150,9 triliun, sektoral pemda dan kementerian lembaga Rp141,3 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp156, triliun.
Ia mengharapkan alokasi PEN itu akan mendorong daya beli masyarakat baik ekonomi menengah ke atas dan menengah ke bawah.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa implementasi UU Cipta Kerja dengan 52 aturan turunannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden diharapkan akan mampu mendorong pemulihan ekonomi.
“Ini hampir seluruh PP dan Perpresnya secara substansial sudah selesai dan diharapkan dalam satu minggu ke depan bisa berproses, ditandatangani presiden,” katanya.
Airlangga mengemukakan pemerintah juga menyiapkan Sovereign Wealth Fund (SWF) dengan modal yang disiapkan mencapai Rp75 triliun.
Kemudian fokus lainnya, kata dia, adalah industri atau manufaktur terutama yang mampu menjadi daya tahan menjadi andalan ekspor di antaranya makanan minuman, tekstil, otomotif, baja, kimia, elektronik, farmasi dan kesehatan.
Pemerintah memproyeksikan strategi pemulihan itu untuk pertumbuhan ekonomi pada 2021 diperkirakan mencapai kisaran 4,5 – 5,5 persen. Dan prediksi pertumbuhan ekonomi pada 2022, IMF (Dana Moneter Internasional) menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berkisar 6 persen.
“Kita punya optimisme untuk periode tahun 2021-2022,” kata Airlangga Hartarto
ARIEF RAHMAN MEDIA