Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas
JAKARTA, jurnal9.com – Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas menyesalkan terjadinya kekerasan dalam peristiwa bentrok antara kepolisian dan Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 Senin, 7 Desember 2020. Sehingga menewaskan enam orang anggota FPI.
Dia mengaku tidak hanya menyesalkan, namun juga mengutuk terjadinya kekerasan itu. Apalagi hal itu dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.
Selama ini PP Muhammadiyah juga melakukan fungsi advokasi terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat.
Sejumlah peristiwa yang diadvokasi oleh PP Muhammadiyah selama ini menggambarkan negara masih sering hadir dalam bentuk kekerasan.
“Itu yang kita sayangkan. Bukankah negara itu fungsi utamanya melindungi rakyat?,” tuturnya.
“Apalah artinya rakyat yang berdaulat, jika keselamatan jiwa dan keamanannya tidak terjamin,” ungkap Busyro melalui kanal YouTube Muhammadiyah, di Jakarta, Selasa (8/12).
Atas peristiwa itu, Busyro berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali atau diulang lagi. Selain itu instansi kepolisian juga diminta dan dituntut menunjukkan kejujuran serta profesional.
“Sekali lagi saya prihatin atas peristiwa yang terjadi. Karena itu perlu dilakukan evaluasi dan menjadi koreksi fundamental total bagi negara,” cetusnya.
Dia juga meminta Presiden Jokowi membentuk tim independen untuk mengusut bentrokan antara kepolisian dan Front Pembela Islam (FPI) tersebut. Pembentukan tim dinilai penting untuk mengurusi kejadian sebenarnya. Apalagi peristiwa ini sampai menewaskan enam orang pengawal Rizieq Shihab.
“Presiden selaku panglima tertinggi TNI dan Polri kami mendesak terhadap peristiwa ini bukan saja diambil sikap yang minimalis atau formalistik, tetapi dibentuk satu tim independen yang terdiri dari sejumlah pihak,” ujarnya.
Busyro menyebutkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) dan unsur masyarakat yang memiliki kompetensi dalam menyelidiki peristiwa itu, seperti Ikatan Dokter Indonesia, harus dilibatkan dalam pengusutan tersebut.
Mantan Komisioner KPK ini menekankan pembentukan tim independen sangat penting untuk mengungkap kasus tersebut seterang-terangnya.
Dia mengatakan kasus ini harus diusut secara terbuka, jujur dan akuntabel. “Karena itu PP Muhammadiyah memandang sangat mendesak dibentuknya tim independen tersebut,” tuturnya.
ARIEF RAHMAN MEDIA
