Siswi salah satu SMP di daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang keracunan setelah ikut MBG.
JAKARTA, jurnal9.com – Kasus keracunan dari Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada siswa di sekolah-sekolah dalam sepekan terakhir meningkat tajam. Data yang tercatat kini mencapai 6.452 kasus.
Menurut sumber Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), menyebutkan jumlah siswa yang keracunan, dalam waktu seminggu terakhir, bertambah lebih dari seribu kasus. Sebelumnya pada 14 September sebanyak 5.360 kasus, seminggu kemudian 21 September melonjak menjadi 6.452 kasus.
Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus tertinggi, disusul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Bengkulu dan Sulawesi Tengah.
Lonjakan ini yang kemudian memicu protes dari lembaga swadaya masyarakat, lembaga perlindungan anak, pemerintah daerah, ICW, KPAI, dan GKIA.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jastra Putra yang mengkritik pemerintah agar program MBG ini segera dihentikan. Karena sudah banyak anak-anak yang jadi korban keracunan MBG.
“Anak-anak itu memiliki daya tahan tubuh lebih lemah dibanding orang dewasa, sehingga satu kasus anak keracunan, maka yang lain akan lebih mudah kena keracunan,” ujarnya.
Jastra menyinggung kasus anak-anak PAUD di Tasikmalaya yang ikut MBG ini juga keracunan. Mereka muntah-muntah, mual, sesak napas, badan lemas. Karena itu ia meminta program MBG ini jangan sampai meluas ke daerah lain.
“Pemerintah seharusnya menghentikan program MBG ini untuk dievaluasi. Jangan MBG terus berjalan, tapi makin banyak anak-anak yang jadi korban keracunan,” ucap dia.
Sapi berwajah Presiden Prabowo
BEM KM Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta melakukan kritik lewat aksi teatrikal: sapi berwajah Presiden Prabowo di kampus. Aksi ini mereka sebut sebagai satire terhadap pelaksanaan MBG.
“Prabowo mengabaikan pengawasan, sehingga ribuan siswa menjadi korban keracunan. Padahal alokasi Anggaran MBG ini menyedot sekitar 44 persen dari total anggaran pendidikan di APBN 2026,” tutur Ketua BEM KM UGM, Tiyo Ardianto dalam aksi teatrikal tersebut.
“Kalau presiden tidak mau evaluasi total, sebaiknya dibatalkan saja program MBG ini,” tegas dia.
Tiyo menyindir anak-anak diberi makan, tetapi masa depan pendidikan mereka justru dikorbankan. “Kebijakan ini melanggar konstitusi dan HAM anak,” ujarnya.
Sementara itu dari Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA) meminta kepada pemerintah untuk menghentikan program MBG ini. “Siswa yang mengikuti program MBG terus berulang keracunan. Di mana-mana. Semestinya pemerintah harus menghentikan program MBG ini,” kata Perwakilan GKIA.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Eva Nurcahyani meminta MBG harus segera dihentikan. Program ini sudah banyak menimbulkan korban siswa yang keracunan.
“Kenapa pemerintah tidak menghentikan MBG ini? Kan sudah banyak siswa di sekolah-sekolah yang menjadi korban karena keracunan. Dan ini sudah terjadi di mana-mana. Tapi kenapa pemerintah diam. DPR diam,” ungkapnya.
“Kok bikin banyak orang bertanya-tanya, ada apa sudah jelas banyak siswa yang keracunan, kok dibiarkan terus berjalan program MBG ini,” tegas Eva lagi.
Seperti disinggung ICW, DPR RI sendiri tak mau menghentikan program MBG ini. Padahal anak-anak yang jadi korban keracunan sudah banyak. Di mana-mana.
“Kenapa pemerintah dan DPR RI diam?,”
Beredar isu ada keterlibatan anggota DPR RI dan DPRD diam-diam ikut dalam proyek dapur MBG ini.
Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai diamnya anggota DPR ini menimbulkan tanda tanya. “Bener juga kalau akhirnya rakyat bertanya-tanya. Benarkah mereka ikut bermain dalam proyek dapur MBG ini?,” sindirnya.
“Karena mereka diam tak mau ambil sikap untuk menghentikan program MBG yang menimbulkan banyak korban keracunan,” ucap dia.
Lucius mengatakan meskipun tidak ada larangan hukum yang secara eksplisit mengatur soal keterlibatan anggota DPR dan DPRD dalam proyek dapur MBG ini, tapi hal itu tetap tidak bisa dibenarkan.
“DPR RI dan DPRD seharusnya tidak boleh terlibat dalam usaha dapur MBG ini. Tugas anggota parlemen kan sebagai regulator, legislator, dan pengawas kebijakan. Tapi kalau mereka ikut bermain, ini bisa melemahkan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tegas dia.
“Dan di masyarakat ada persepsi negatif terhadap anggota DPR dan DPRD yang ikut bermain proyek MBG ini. Kok dimanfaatin sebagai usaha untuk kepentingan pribadi atau ‘bancakan’ anggota parlemen,” sindir Lucius lagi.
Menanggapi banyaknya desakan minta agar program MBG dihentikan, sebagai tangan pemerintah, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hidayana mengatakan bahwa dirinya belum bisa mengambil keputusan apa pun terkait program MBG.
“Kami tidak bisa mendahului keputusan pemerintah terkait MBG ini. Iya kita menunggu instruksi presiden. Saya tidak berani mendahului,” ujarnya.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyatakan pemerintah tidak ada rencana untuk menghentikan program MBG.
“Tidak ada rencana pemerintah untuk menghentikan program MBG. Tapi semua kejadian itu akan dievaluasi,” kata Cak Imin yang juga Ketua Umum PKB ini.
Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, menyatakan tidak setuju kalau program MBG ini dihentikan terkait banyaknya anak yang jadi korban keracunan. “MBG ini merupakan gagasan Presiden Prabowo untuk memperbaiki gizi anak-anak. Tapi kalau ada yang keracunan, ya kita evaluasi dan diperbaiki,” ujarnya.
ARIEF RAHMAN MEDIA
