Jurnal9.com
Headline News

Siapa Sih.. Pemilih Electoral College? Kok Menjadi Penentu Presiden Amerika Serikat

WASHINGTON D.C, jurnal9.com –  Perolehan suara sementara di Pennsylvania yang dipublikasikan Data Edison Research, lembaga penelitian dan penyedia data pemilu, Pilpres AS, sampai Jumat pagi (malam  WIB), jumlah suara yang telah dihitung mencapai 95 persen.

Dari jumlah suara tersebut, seperti dikutip Reuters, Joe Biden telah memperoleh 253 Electoral College, yang sedikit lagi mencapai batas minimal 270 electoral college untuk syarat meraih kemenangan, sementara Donald Trump mendapat 214 electoral college.

Kedua kandidat presiden berebut suara ‘electoral college’ di beberapa negara bagian yang masih tersisa untuk bisa meraih angka mayoritas nasional electoral college sebanyak 270 sebagai penentu kemenangan.

Siapa dan apa tugas pemilih electoral college?  Mereka itu warga Amerika Serikat yang menduduki 538 kursi ‘electoral college’ yang akan memberikan suara mereka untuk menentukan presiden.

Dari 50 negara bagian, punya perwakilan yang menjadi pemilih ‘electoral college’. Siapa yang meraih suara terbanyak di electoral college akan menentukan kemenangan untuk presiden AS. Mereka biasanya dipilih dari pengurus partai setempat.

Tahun ini, Partai Republik akan menentukan siapa pemilih electoral college di Texas, sedangkan Partai Demokrat akan menentukan pemilih electoral college untuk California.

Namun UU di negara bagian Nebraska dan Maine mengatur, kedua kandidat presiden bisa memperoleh suara ‘electoral college’ dari siapapun yang meraih suara terbanyak.

Para pemilih electoral college di setiap negara bagian akan memberikan suara mereka pada 14 Desember mendatang. Hasilnya akan dihitung oleh Kongres Amerika Serikat pada 6 Januari 2021.

Proses ini berada dalam pengawasan Wakil Presiden Mike Pence dalam perannya sebagai ketua Senat. Presiden terpilih kemudian akan memulai masa jabatannya pada tanggal 20 Januari.

Pilpres 2020 kali ini terjadi tudingan dari kubu Tim kampanye Trump, sehingga perolehan suara tidak disepakati. Tim kampanye Trump akan menggugat hasil penghitungan suara yang tidak sesuai dengan estimasi target suara.

Tim kampanye Trump meragukan penghitungan suara di Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Nevada, North Carolina, dan Georgia. Juga negara bagian yang disebut “tembok biru” dari Partai Demokrat di Wisconsin, Michigan, Pennsylvania menjadi wilayah yang disoroti oleh kubu Trump.

Trump sesumbar akan memenangkan pilpres dan akan menggugat ke Mahkamah Agung bila terdapat hasil yang negatif. Melihat perkembangan terakhir, ada kemungkinan Trump dan Biden sama-sama memenangkan beberapa negara bagian tersebut.

Bila hal itu terjadi, maka kubu Demokrat dan Republik masing-masing dapat mengirimkan pemilih mereka ke electoral college. Gubernur dan legislatif dari negara bagian, yang masing-masing mewakili partai politik yang berbeda, dapat mengajukan dua hasil pilpres yang berbeda.

Kasus seperti ini pernah terjadi dalam sejarah Amerika Serikat, ketika ada dua versi pemilih electoral college di tiga negara bagian dalam Pilpres tahun 1876. Perselisihan itu diselesaikan setelah calon Partai Republik, Rutherford B. Hayes menjadi presiden dengan imbalan penarikan pasukan Amerika yang tersisa dari Perang Saudara di beberapa negara bagian di wilayah Selatan.

Baca lagi  Sandiaga Bantah Berita Media Asing yang Sebutkan Pariwisata Bali Dibuka September 2021

Kasus seperti itu diperkirakan akan terjadi kembali (pada Pilpres 2020) di Michigan, North Carolina, Pennsylvania, dan Wisconsin, yang gubernurnya dari Partai Demokrat dan badan legislatifnya dikendalikan Partai Republik.

Sejumlah pengamat mengatakan Presiden Trump dapat menekan badan legislatif negara bagian yang dikendalikan Partai Republik agar menunjuk pemilih electoral college yang menguntungkan dirinya.

Sementara para gubernur di negara bagian yang sama akan menunjuk pemilih electoral college terpisah bagi Biden, jika penghitungan suara pilpres menunjukkan kandidat Demokrat ini yang menang.

Jika hal ini benar terjadi, kedua kelompok pemilih electoral college akan bertemu dan memberikan suara pada 14 Desember nanti. Apapun hasilnya, akan dikirim ke Kongres. Namun, negara bagian memiliki waktu hingga 8 Desember untuk menyelesaikan setiap perselisihan terkait perolehan suara.

Jika suatu negara bagian gagal menyelesaikan perselisihan penghitungan suara setelah 8 Desember, maka Kongres tidak lagi diharuskan menerima hasilnya di bawah sistem ‘electoral college’. Pemilih electoral college yang akan dihitung oleh kedua majelis di Kongres Amerika Serikat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Kedua majelis ini akan memilih untuk menerima kelompok pemilih electoral college yang sama.

Adanya perselisihan ini, kedua majelis bisa pecah, dan mungkin terjadi jika Partai Republik tetap menguasai Senat dan Partai Demokrat menguasai DPR. Bila Kongres tak bisa menyetujui kelompok pemilih electoral college mana yang akan diterima, maka Amerika Serikat akan memasuki situasi yang belum bisa dipetakan.

Penafsiran terhadap Undang-Undang Penghitungan Suara diperlukan untuk memutuskan siapa yang jadi pemenang.

Menurut Profesor Ned Folley dari Ohio State University, UU ini tampaknya mendukung pemilih electoral college yang ditetapkan oleh Gubernur daripada oleh lembaga legislatif di suatu negara bagian.

Namun Profesor Foley menegaskan bahwa Mike Pence sebagai presiden Senat bisa saja menolak kedua kelompok pemilih electoral college negara bagian.

Bisa saja DPR Amerika Serikat pada akhirnya yang harus memilih di antara Biden dan Trump. Bahkan Ketua DPR Nancy Pelosi, bisa menjadi pejabat presiden, bila perselisihan perolehan suara pilpres terus berlanjut.

Tapi Mahkamah Agung untuk menafsirkan UU tersebut untuk dapat menyelesaikan sengketa pilpres ini. Pakar hukum Jessica Levinson mengatakan bahwa jika skenario ini terjadi, Mahkamah Agung dapat memutuskan untuk tidak menjadi lembaga yang memutuskan hasil pilpres.

“Saya melihat ada kemungkinan Mahkamah Agung akan memutuskan bahwa hal ini lebih baik diserahkan ke Kongres Amerika Serikat,” katanya.

Kasus perselisihan ini dapat memicu kekacauan jika ada pemilih electoral college yang tidak setia lagi pada keputusan partainya.

Sumber: Reuters/ABC News Australia

ARIEF RAHMAN MEDIA

 

Related posts

Arab Saudi akan Membuka Kembali Umrah untuk Masyarakat Lokal

adminJ9

Saat Trump Ancam Arab Saudi untuk Lindungi Krisis Industri Minyak AS

adminJ9

KemenkopUKM Kerjasama dengan ITB Dukung Program Pemberdayaan KUMKM

adminJ9