Presiden Joko Widodo saat berpidato kenegaraan di Sidang Paripurna DPR/MPR, di Gedung Nusantara, Komplek DPR RI pada Jumat (14/8)
Krisis perekonomian dunia terparah dalam sejarah. Ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen, bahkan sampai minus 20 persen.
JAKARTA, jurnal9.com – Presiden Joko Widodo mengatakan perekonomian negara-negara di dunia yang tengah tertekan akibat pandemi Covid-19, ibarat komputer yang sedang macet atau sedang hang.
Menurut Presiden, krisis perekonomian dunia saat ini terparah dalam sejarah. Ekonomi negara-negara maju minus belasan persen, sampai minus 17 persen, bahkan sampai minus 20 persen.
“Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang. Semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat, harus melakukan re-start, harus melakukan re-booting,” papar Jokowi dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan DPR/MPR, Jumat (14/8).
Dalam situasi saat ini, Jokowi menilai kemunduran banyak negara besar bisa menjadi peluang dan momentum bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan.
Sebanyak 215 negara, tanpa terkecuali, sedang menghadapi masa sulit perekonomiannya akibat diterpa pandemi Covid-19.
Dalam catatan WHO, sampai dengan tanggal 13 Agustus kemarin, terdapat lebih dari 20 juta kasus di dunia dengan jumlah kematian di dunia sebanyak 737.000 jiwa
Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak agar membajak momentum krisis kali ini untuk melakukan sejumlah lompatan besar di bidang ekonomi.
“Saatnya kita bajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar,” kata presiden.
Kondisi ekonomi nasional mulai mengalami kontraksi pada kuartal I/2020, pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh sebesar 2,97 persen. Namun, di kuartal II/2020 terjun bebas hingga minus 5,32 persen.
Ekonomi negara-negara maju, lanjut Jokowi, minus hingga belasan persen, sampai minus 17 persen.
“Kemunduran banyak negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan,” ujar Jokowi.
Kepala Negara mengatakan pada usia ke-75 tahun ini, Indonesia telah menjadi negara Upper Middle Income Country. Dia pun berharap 25 tahun lagi, atau di usia seabad, Indonesia dapat menjadi negara maju.
“25 tahun lagi, pada usia seabad Republik Indonesia, kita harus mencapai kemajuan yang besar, menjadikan Indonesia Negara Maju,” kata Jokowi.
Ekosistem hukum
Presiden mengatakan produktivitas ekonomi nasional harus didukung dengan ekosistem hukum dan politik yang kondusif.
“Ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa ekosistem hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif,” kata presiden .
Bentuk ekosistem tersebut, lanjutnya, termasuk fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana, tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, antikorupsi, dan demokrasi.
“Semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM. Kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan,” tegas Presiden.
Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi.
“Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujar presiden.
Selanjutnya penegakan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar.
“Demokrasi harus tetap berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia. Agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan,” tuturnya.
Selain itu, sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan, yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia, serta unggul dalam inovasi dan teknologi.
Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2020 dihadiri oleh 435 anggota, yang terdiri atas 161 anggota hadir secara fisik di Gedung Parlemen Senayan dan 274 anggota mengikuti Sidang secara virtual.
Sidang Tahunan kali ini diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di tengah pandemik covid-19.
Presiden Joko Widodo yang mengenakan pakaian adat dari Sabu, Nusa Tenggara Timur, Wapres Ma’ruf Amin, seluruh pimpinan dan anggota Sidang menerapkan jarak fisik dan mengenakan masker selama hadir di Gedung Parlemen Senayan.
ARIEF RAHMAN MEDIA