Jurnal9.com
Business

Menkop: UMKM Diharapkan Jadi Dinamisator Agar Indonesia Keluar dari Krisis Ekonomi

Menteri Koperasi & UKM Teten Masduki pada pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM KUMKM di Simalungun, Sumatera Utara, Rabu(26/8). 

SIMALUNGUN, jurnal9.com –  Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pemerintah mengharapkan UMKM bisa menjadi dinamisator agar perekonomian Indonesia tidak terjebak dalam krisis.

Dengan jumlah pelaku usaha mencapai 99% penyerapan tenaga kerja 97% dan kontribusi terhadap PDB 60%, maka kelesuan ekonomi akibat dampak pandemi covid-19 ini, UMKM yang harus diselamatkan lebih dulu.

“Saya sudah sampaikan ke Presiden, tidak ada jalan lain, UMKM yang harus kita selamatkan terlebih dulu agar bisa menjadi dinamisator ekonomi nasional supaya terhindar dari krisis ekonomi,” kata MenkopUKM Teten Masduki, pada pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM KUMKM di Daerah Penyangga Destinasi Super Prioritas Danau Toba, Simalungun Sumatera Utara, Rabu (26/8).

Teten memaparkan, Covid-19 berdampak mendalam, dimulai dari krisis kesehatan yang merambat ke krisis ekonomi, khususnya bagi Koperasi dan UMKM. BPS merilis angka pertumbuhan ekonomi triwulan II minus 5.32%.  Kontraksi ekonomi tidak hanya dirasakan Indonesia tetapi juga 215 negara lainnya. Bahkan seperti Hong Kong -9%, Amerika Serikat -9,5%, Singapura -12,6%, Uni Eropa -14,4%. Kecuali China yang sudah mulai rebound tumbuh 3,2% di Q2-2020.

Untuk mampu rebound di triwulan III dan IV, pemerintah memberikan stimulus Rp607,25 triliun, khusus Koperasi dan UMKM dianggarkan sebesar Rp123,46 triliun, yang terdiri dari Insentif pajak (PPh Final UMKM DTP): Rp2,4 triliun. Subsidi bunga KUR dan Non KUR Rp35,28 triliun

Penempatan Dana Untuk Restrukturisasi UMKM: Rp78,78 triliun. Imbal Jasa Penjaminan: Rp5 triliun. Dana cadangan penjaminan kepada PT. Jamkrindo dan PT Askrindo: Rp1 triliun. Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB KUMKM: Rp1 triliun.

Selain itu ada program inisiatif lain dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, yaitu Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) pada 24 Agustus 2020. Presiden telah meluncurkan BPUM kepada 1 juta pelaku usaha mikro dengan nilai sebesar Rp2,4 juta per Pelaku Usaha Mikro yang tersebar di 34 Provinsi dengan target sebelum akhir September sebanyak 9,16 juta pelaku usaha mikro akan menerima BPUM dengan total anggaran Rp22 triliun.

Baca lagi  Menteri Teten Masduki Mensosialisasikan Gunakan Masker Kain kepada Pedagang

“Program BPUM diharapkan bisa membantu agar pelaku usaha mikro yang unbankable dapat menambah modal kerja serta melanjutkan usahanya,” jelas MenkopUKM.

Pariwisata paling terdampak

Menurut MenkopUKM, sektor pariwisata sektor paling terdampak akibat pandemi covid-19. Data BPS triwulan II tahun 2020, menunjukan bahwa hanya sektor pertanian, informasi dan komunikasi serta pengadaan air yang tumbuh selama pandemi, sedangkan akomodasi dan makanan dan minunan (mamin) atau kuliner banyak terdapat di sektor parwisata tumbuh minus 22,31%.

“Kemarin saya berkesempatan langsung menyapa dan berdiskusi dengan pedagang souvenir di Danau Toba, betul dengan adanya pandemi pendapatan mereka berkurang drastis, dan yang mereka perlukan adalah pelatihan dan pendampingan untuk pengembangan produk karena yang dijual sebagian besar justru berasal dari pulau Jawa” jelas Teten.

Untuk percepatan pemulihan ekonomi KemenkopUKM menggelar pelatihan pariwisata dan diharapkan memberi dampak positif terhadap perekonomian di daerah penyangga destinasi wisata Danau Toba, meliputi Kabupaten Simalungun, Toba,  Samosir, dan Kabupaten Pematang Siantar.

“Diharapkan Pariwisata kembali aktif, pemasok kebutuhan hotel bergairah kembali, seperti hasil pertanian, peternakan, perikanan dan amenities,” harap Teten.

Selain pelatihan, ada beberapa upaya Kementerian Koperasi dan UKM dalam percepatan PEN dan mempersiapkan UMKM menghadapi era new normal, yaitu bersinergi dengan K/L. Misalnya Pengembangan Koperasi Pangan Melalui Optimalisasi Perhutanan Sosial (Perhutanan Sosial 12,7 juta hektar sekarang sudah dibagikan ada 4 juta hektar). Juga Gerakan Belanja di Warung Tetangga. Kolaborasi Kementerian Koperasi dan UKM dengan 9 BUMN Klaster Pangan, BULOG, dan PTPN. Target sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar 15 ribu warung.

Ada juga Laman Khusus UMKM pada e-katalog LKPP yang melibatkan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jumlah pelaku UMKM dalam Pengadaan Pemerintah Secara Elektronik mencapai 1.237 penyedia dengan potensi total nilai paket pengadaan pemerintah bagi pelaku usaha kecil sebesar Rp310 triliun.

MULIA GINTING

Related posts

Tahun 2021, GDS Patok Kenaikan Plat Baja Pasar Ekspor 30 persen

adminJ9

MenkopUKM Apresiasi Diperketatnya Produk Cross Border ke Indonesia

adminJ9

MenkopUKM Ajak IMA Bersinergi Dukung UMKM Masuk E-Commerce

adminJ9