Aktivis federasi mahasiswa muslim India melakukan demontrasi mengenai protes larangan hijab di sekolah negara bagian India.
NEW DELHI, jurnal9.com – Aktivis federasi mahasiswa Muslim India melakukan demontrasi memprotes tentang adanya pelarangan siswi muslimah berhijab memasuki kelas di sekolah-sekolah di Distrik Udupi, negara bagian Karnataka, India selatan, pada Selasa (8/2/2022).
Pemerintah negara bagian, India Selatan itu mengeluarkan surat edaran yang menyebutkan semua sekolah negeri harus mengikuti aturan berpakaian seragam yang sama.
Saat bersamaan, mahasiswa Hindu juga turun ke jalan menuntut untuk diperbolehkan menggunakan selendang safron. Ratusan siswa laki-laki dan perempuan itu berkumpul di Kundapur, Distrik Udupi dengan mengenakan selendang safron.
Aksi demontrasi yang semakian meluas di negara bagian itu, membuat pemerintah setempat memerintahkan semua sekolah dan perguruan tinggi agar diliburkan selama tiga hari.
Media lokal yang dikutip AFP melaporkan bahwa Kementerian Pendidikan melarang siswa berhijab di sekolah-sekolah kota pesisir Udupi itu dengan alasan munculnya ketegangan yang meningkat di Karnataka yang mayoritas Hindu.
“Saya mengimbau semua siswa, guru dan manajemen sekolah dan perguruan tinggi serta masyarakat Karnataka untuk menjaga perdamaian,” kata Kepala Menteri Karnataka, Basavaraj Bommai, Rabu (9/2/2022).
Di Karnataka yang ada 12 persen populasinya Muslim itu dikuasai Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party (BJP) yang mendukung Perdana Menteri Narendra Modi. Dan pemerintah negara bagian ini sejak 5 Februari 2022 mewajibkan semua sekolah harus berpakaian seragam yang ditetapkan Kementerian Pendidikan setempat.
Menteri Pendidikan Karnataka. SM Nagesh mengatakan aturan berpakaian seragam yang sama ditetapkan setelah ada keputusan pengadilan dari seluruh negeri yang melarang siswi berhijab.
Partai oposisi pemerintahan Modi menuduh BJP di tingkat federal dan negara bagian mendiskriminasi minoritas agama yang berisiko dapat memicu kekerasan.
Kritik partai oposisi itu dibantah oleh Perdana Menteri Narendra Modi. “Kebijakan ekonomi dan sosial pemerintahan kami menguntungkan semua orang India,” tegasnya.
Kasus yang diajukan salah satu siswa dalam sidang Pengadilan Tinggi Karnataka, , dalam petisinya menyebutkan pakai hijab adalah hak dasar beragama yang dijamin oleh konstitusi.
Meski dalam sidang tersebut tidak ada putusan yang disahkan, namun hakim meminta semua masyarakat agar bisa menjaga perdamaian dan ketenangan.
Sumber: AFP
ARIEF RAHMAN MEDIA