Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim
JAKARTA, jurnal9.com – Kementerian Koperasi dan UKM mendorong anak muda di tanah air untuk mengembangkan jiwa enterpreneurship dan membangun startup atau usaha rintisan yang inovatif.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim mengatakan pandemi menjadi situasi yang tidak mudah bagi masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia. Namun selalu ada peluang dalam mengatasi berbagai perosalan yang ada.
Hal itu disampaikan Sekretaris KemenkopUKM dalam acara Webinar “Pembekalan Alumni Muda dalam Kegiatan Enterpreneurship dan Membangun Startup” Jumat (26/3)
“Salah satunya pemerintah melalui komitmennya dalam mengalokasikan dana sebesar Rp340 triliun untuk membelanjakan produk-produk usaha mikro dan kecil. Sayangnya, hal tersebut tidak dapat direalisasikan dengan maksimal pada 2020 lalu, yang dimanfaatkan hanya Rp100 triliun,” kata Arif.
Ini menunjukkan adanya peluang yang belum siap untuk ditangkap. Di samping produk-produk hasil kurasi juga tidak sepenuhnya buatan dari Indonesia.
Karena itu diharapkan kedepan akan lebih banyak produk-produk karya bangsa yang masuk pasar pemerintah. Sekaligus bisa dimanfaatkan menjadi modal dasar bagi para pelaku usaha mikro dana kecil untuk naik kelas.
“Komitmen pemerintah juga ditunjukkan dengan upaya scalling-up usaha mikro, dari yang semula hanya beromset Rp300 juta, kini Batasan omsetnya hingga Rp2 miliar,” kata Arif.
Bahkan di tahun ini, kata Arif, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan restrukturisasi untuk mendukung penuh sektor kewirausahaan dengan dibentuknya Deputi Bidang Kewirausahaan. Dan melalui Deputi bidang Kewirausahaan ini pula banyak program yang bagus dengan harapan mampu mewujudkan wirausaha muda produktif yang bersumber dari perguruan tinggi.
Selain itu pemerintah juga fokus untuk meningkatkan rasio kewirausahaan dari 3,47% pada 2020 menjadi 3,90% pada 2024. Ini membutuhkan sinergi dari berbagai pihak agar bisa tumbuh 500.000 wirausaha tiap tahunnya.
Disamping itu terdapat unit-unit pemerintah di daerah maupun pusat terdapat 514 unit di kabupaten/kota yang diharapkan akan ada 500 lebih perguruan tinggi memiliki komitmen yang sama untuk bersinergi mewujudkan wirausaha muda produktif.
“Dan hingga saat ini pertumbuhan start-up di Indonesia berdasarkan data yang ada mencapai 748 unit pada 2020 dengan harapan pada 2024 tumbuh 3500 unit startup berbasis teknologi,” kata Arif.
Dalam mendukung perkembangan kewirausahaan nasional, pemerintah juga telah menyusun beberapa kebijakan, di antaranya melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 99 hingga 100, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM utamanya pada Bab 7 dan di Pasal 132 hingga 137.
Selain itu Deputi Bidang Kewirausahaan dan tim juga sedang merumuskan rancangan Peraturan Presiden tentang pengembangan kewirausahaan nasional. KemenkopUKM pun sedang berupaya agar dukungan terhadap anggaran untuk mewujudkan kewirausahaan nasional dapat segera dialokasikan pada 2022. Tahun 2022 juga diharapkan Kementerian Koperasi dan UKM dapat memiliki daya eksekusi yang lebih besar.
“Seluruh kebijakan tersebut diupayakan mampu mendukung pengembangan kewirausahaan dalam satu ekosistem yang terintegrasi,” katanya.
Dalam rancangan Peraturan Presiden tentang pengembangan kewirausahaan nasional. Antara lain mengatur kebijakan tunggal yang menjadi pedoman bersama bagi Kementerian dan Lembaga, Pemda, dan stakeholder dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus mempercepat pencapaian target rasio kewirausahaan dan pertumbuhan wirausaha.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Kementerian Koperasi dan UKM sebagai koordinator di sektor usaha mikro, kecil, dan kewirausahaan.
Jiwa Kewirausahaan
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit menekankan pentingnya menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Bukan sekadar bisnisnya yang baik, tetapi yang lebih utama motivasi dan attitude yang harus menjadi pemikiran pokok untuk mengembangkan kewirausahaan di Indonesia.
Menurut Global Enterpreneurship Monitor 2019, rendahnya kewirausahaan di Indonesia disebabkan oleh literasi atau pengenalan kewirausahaan masyarakat Indonesia sejak dini yang masih rendah. Di mana modul-modul kewirausahaan baru ada di mahasiswa atau SMK. Karena itu KemenkopUKM sedang melakukan diskusi dengan Kemendikbud agar materi kewirausahaan dapat ditanamkan sejak dini.
Victoria menyebutkan perlunya inkubasi untuk anak-anak muda, di mana inkubasi tidak hanya pada teknis, tetapi juga bisnisnya. Karena salah satu kendala yang kerap di alami di Indonesia adalah kurangnya kemampuan mereka dalam melakukan manajemen bahan baku, teknologi, dan sebagainya.
“Selain itu juga dibutuhkan akses permodalan. Di mana pemerintah saat ini sedang menyiapkan permodalan melalui Kerjasama dengan angel investor, crowd funding, dan lain sebagainya,” katanya.
Victoria mengatakan bahwa pihaknya saat ini sangat terbuka untuk melakukan kerja sama baik dengan ITB, IBIMA, maupun dengan industri-industri yang sudah masuk dalam holding IBIMA.
**/ARIEF RAHMAN MEDIA