Jokowi Soroti, Dana Pemda Provinsi di Bank Rp 170 triliun Nganggur

Presiden Joko Widodo tampak geram menyoroti penyerapan anggaran di daerah masih sangat rendah. Padahal belanja pemerintah daerah provinsi dinilai penting untuk menggerakkan roda perekonomian. Padahal dana Pemda Provinsi di bank Rp 170 triliun, nganggur.

JAKARTA, jurnal9.com  – Presiden Joko Widodo  menyampaikan realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semester I 2020. Sejumlah provinsi disoroti presiden karena realisasi belanja modal yang sangat rendah pada awal paruh kedua tahun 2020 ini.

Tak hanya belanja modal,  penyerapan APBD secara keseluruhan juga masih lambat direalisasikan oleh banyak provinsi.  Padahal APBD khususnya pada sisi belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Presiden mengatakan realisasi belanja modal sejumlah beberapa provinsi dinilainya masih mengkhawatirkan dan perlu ditingkatkan.

“[Belanja modal provinsi tersebut] masih rendah-rendah sekali, hati-hati,” kata Presiden Jokowi kepada para gubernur dalam pertemuannya di Istana Kepresidenan, Bogor, seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Kamis (16/7).

Presiden mencontohkan Sumatra Selatan yang baru merealisasikan belanja modalnya 1,4 persen, Sulawesi Tenggara 5,6 persen, Papua 4,8 persen, Maluku Utara 10,3 persen, Nusa Tenggara Timur 19,6 persen, Kalimantan Barat 5,5 persen, dan Aceh 8,9 persen.

Jokowi meminta pemda provinsi untuk mempercepat penyerapan anggaran karena dana pemda di perbankan yang masih idle atau belum digunakan mencapai Rp170 triliun. Jumlah tersebut menurut Jokowi sangat besar.

“Gueede sekali ini. Saya sekarang cek harian, kementerian saya cek harian, berapa realisasi, ketahuan semuanya,” kata Presiden.

Padahal menurut Presiden, belanja negara sebagai salah satu solusi pemulihan ekonomi di tengah pandemi corona.  Apalagi kuartal ketiga menjadi satu-satunya momentum untuk memperbaiki perekonomian negara pada tahun ini.

“Momentumnya adalah di bulan Juli, Agustus, dan September, kuartal ketiga. Momentumnya ada di situ. Kalau kita nggak bisa mengungkit  di kuartal ketiga, jangan berharap kuartal keempat akan bisa,” ujar Presiden.

Kalau realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih sangat rendah,  kata Presiden,  berarti birokrasi  tidak ikut berperan dalam menjalankan roda perekonomian daerah.

“Birokrasi harus kita ajak, agar ada ‘speed’ di sini. Hati-hati, ini kalau tidak kita ingatkan, belanja modalnya masih rendah-rendah semuanya. Ini yang juga kemarin saya ingatkan kepada menteri,” kata Jokowi.

DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penyerapan tertinggi 45 persen, dan Sumatera Selatan dengan penyerapan terendah 16 persen.

Berikut daftar pemerintah daerah provinsi dengan penyerapan APBD tertinggi sampai pemerintah daerah dengan penyerapan terendah.

ANTARA  I  ARIEF RAHMAN MEDIA