Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta berbeda dengan kebijakan wilayah Bodebek (Bogor, Depok dan Bekasi) yang cenderung menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM). Kenapa berbeda? Benarkah PSBB DKI Jakarta bermutan politik?
JAKARTA, jurnal9.com — Peneliti politik dari ISEAS Yusof Ishak Institute, Made Tony Supriatma berpendapat kebijakan pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat di DKI Jakarta sarat dengan muatan politis.
“Sulit untuk melihat kebijakan PSBB DKI Jakarta ini tidak dari kacamata politik. Artinya, kebijakan kesehatan publik ini sebenarnya sarat dengan muatan politis,” kata Made dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/9).
Alasan pertama, menurut Made, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menyiapkan diri untuk gelombang kedua pandemi covid-19. Padahal, pandemi di DKI Jakarta sempat turun saat pemberlakuan PSBB ketat di awal April lalu.
“Apa yang sudah dilakukan Pemda ketika angka penularan covid ini menurun? Padahal ini sebenarnya kesempatan untuk membuat persiapan menghadapi gelombang kedua. Saya tidak melihat Pemda melakukan hal ini,” ujarnya.
Kemudian pada kebijakan penerapan PSBB jilid II ini, kata Made, Pemerintah Provinsi DKI tidak berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Bodetebek ihwal rencana pemberlakuan kembali PSBB ketat saat diumumkan pada Rabu (9/9) lalu.
“Lalu apa tujuan Pemda DKI untuk jalan sendiri? Pemda DKI kan tidak bisa menutup perbatasannya. Jadi percuma PSBB di DKI, tapi orang dari luar DKI bisa bebas keluar masuk,” tuturnya.
Kenapa berbeda pandangan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang wilayahnya berbatasan antara DKI dan Jawa Barat?
Justru penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total jilid II di DKI Jakarta berbeda dengan kebijakan wilayah Bodebek (Bogor, Depok dan Bekasi) yang cenderung menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).
Ridwan Kamil mengatakan sekitar 70 persen penyebaran kasus Covid-19 di wilayah Jawa Barat justru terjadi di wilayah Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek) yang wilayahnya berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta.
Namun Gubernur Jawa Barat itu menegaskan bahwa Bodebek bukan berarti akan melakukan PSBB ketat seperti DKI Jakarta. Tetapi Jawa Barat cenderung memilih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).
“Apa pun yang diputuskan oleh DKI Jakarta, Jawa Barat di zona Bodebek ini akan menyesuaikan. Tapi definisi menyesuaikan itu bukan berarti jawabannya pengetatan PSBB juga, karena di Jawa Barat selama ini sudah melakukan yang namanya Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan itu efektif,” katanya, Minggu (13/9).
Karena itu, menurut Ridwan Kamil, Bodebek masih menerapkan PSBM. “Kita sebenarnya status tidak berubah, Bodebek itu statusnya masih PSBM yang diterjemahkan intensitasnya oleh wali kota dan bupati,” ujarnya.
Gubernur Jawa Barat itu memaknai keputusan Anies Baswedan yang menerapkan PSBB jilid II, bukan hal baru karena sifatnya adalah pembatasan. PSBB masih memungkinkan aktifitas ekonomi bergerak. “Jadi sebenarnya Jakarta itu bukan hal baru. Pembatasan, bukan pelarangan. Pelarangan itu lockdown, kalau pembatasan itu diatur,” tuturnya.
ARIEF RAHMAN MEDIA