Presiden Joko Widodo
Bupati Meranti Muhammad Adil marah sampai menyebut orang Kementerian Keuangan isinya iblis atau setan. Dia bilang jangan diambil lagi minyak di Meranti
JAKARTA, jurnal9.com – Pernyataan Bupati Meranti, Muhammad Adil yang mengaku pembagian dana bagi hasil (DBH) migas antara pemerintah pusat dan daerah penghasil [migas], merasa kecewa karena dinilai tidak sesuai dengan keadilan.
Pemerintah pusat cenderung mengeruk kekayaan daerah, tapi tidak memberikan keadilan dalam pembagian dana bagi hasil dengan daerah [Kepulauan Meranti] sebagai penghasil migas.
“Padahal produksi minyak dari Kepulauan Meranti meningkat. Pertanyaannya, minyaknya [yang diambil] banyak, dapatnya besar kok malah duitnya berkurang. Ini kenapa, apakah uang [dari hasil minyak Kepulauan Meranti] ini dibagi seluruh Indonesia?,” ungkap anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, yang mengutip pernyataan Bupati Meranti itu.
Apalagi Bupati Meranti Muhammad Adil, kata Mulyanto, menyebut DBH yang diterima daerahnya [Kepulauan Meranti] pada 2022 ini hanya dihitung dengan US$60/barel, sehingga wilayahnya hanya menerima Rp 114 miliar. Padahal semestinya Kabupaten Meranti sebagai daerah penghasil migas berhak mendapat US$100/barel.
“Bupati Adil mempertanyakan hal ini kepada Kemenkeu sebagai penanggungjawab Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah, yang dianggap tidak adil,” kata Mulyanto.
Apalagi Kepulauan Kab. Meranti, lanjut Anggota DPR RI ini, daerah penghasil migas yang minyaknya diambil pemerintah pusat, tapi warga penduduk asli setempat; sebagai daerah penghasil migas, masih banyak yang miskin.
“Ini memang tidak adil ya.., sehingga bisa berpotensi munculnya daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Buktinya Bupati Meranti menyampaikan rasa kekecewaannya dengan mengatakan jika pembagian DBH migas yang diterima daerahnya tidak sesuai, dia siap angkat senjata dan pindah ke negara Malaysia. Jadi kuncinya harus adil dalam pembagian DBH-nya,” ujarnya.
Karena itu untuk mencegah perpecahan daerah dan keadilan dengan daerah penghasil migas, Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo perlu meninjau ulang peraturan bagi hasil migas yang kini berlaku di Indonesia.
Menurut Mulyanto, masalah ini sangat mendesak dan Presiden Jokowi harus melihat kembali regulasi tentang bagi hasil migas antara pemerintah pusat dan daerah penghasil.
“Sudah saatnya Presiden memperhatikan kembali aturan dana bagi hasil ini, kuncinya harus ada keadilan,” tegas Mulyanto, Selasa (13/12/2022).
“Buatlah besaran persentase bagi hasil yang adil dan masuk akal. Jangan sampai daerah penghasil migas kecewa lantaran tidak dapat menikmati hasil eksploitasi SDA mereka secara wajar,” cetusnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga meminta Presiden Jokowi untuk meninjau ulang semua elemen dalam peraturan yang berlaku, termasuk besaran bagi hasil dan komponen. Pemerintah pusat juga diharapkan dapat melibatkan semua pemangku kepentingan dalam diskusi tersebut sehingga tidak ada daerah yang merasa dieksploitasi.
“Pemerintah harus adil terhadap daerah penghasil migas yang miskin. Jangan hanya menyedot SDA dari tanah leluhur mereka, lalu setelah itu meninggalkan penderitaan bagi masyarakat,” tutur Mulyanto.
“Presiden harus belajar dari sejarah yang ada. Bahwa hampir semua gejolak atau perlawanan di daerah kepada Pemerintah pusat dipicu oleh urusan bagi hasil ini,” lanjut dia.
Mulyanto juga menyebut Bupati Meranti itu mengklaim bahwa Kepulauan Meranti memproduksi 8 ribu barel minyak per hari, tetapi tidak mendapat laporan rincian penerimaan daerah dari Kemenkeu.
“Pantas saja kalau Bapak Muhammad Adil marah sampai menyebut orang Kementerian Keuangan isinya iblis atau setan. Dia sampai bilang jangan diambil lagi minyak di Meranti,” katanya.
“Enggak apa-apa, kami juga masih bisa makan, daripada uang kami dihisap oleh pemerintah pusat,” ucap Mulyanto mengutip pernyataan Bupati Meranti, Muhammad Adil.
ARIEF RAHMAN MEDIA