Jurnal9.com
Business Headline

Mau Tahu, APBN 2023 Mengalami Defisit Sebesar Rp347,6 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA, jurnal9.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mengalami defisit Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB). Realisasi yang jauh di bawah target 2,2 persen PDB.

“Defisit APBN 2023 hanya 1,65 persen. Ini bisa dilihat dari realisasi belanja negara sebesar Rp3.121,9 triliun atau 110,2 persen di atas target. Rinciannya belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.240,6 triliun, meliputi belanja KL Rp1.153,5 triliun dari non KL Rp1.087,2 triliun. Sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp881,3 triliun,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam penjelasannya APBN KiTa Senin (1/1/2024).

Realisasi pendapatan negara ini, lanjut Menkeu, telah mencapai Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target. Terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun serta hibah Rp13 triliun.

“Ini adalah satu pencapaian dari sisi pendapatan negara yang luar biasa. Dan hasil kerja keras, karena kita ini dihadapkan pada komoditas yang jatuh, serta ekonomi yang melemah, tapi mampu kita jaga,” ucap Sri Mulyani.

Sementara belanja negara yang pada awalnya ditargetkan sejumlah Rp3.061,2 triliun,  naik menjadi Rp3.117,2 triliun dalam Perpres No. 75/2023.  “Artinya, realisasi belanja hingga 28 Desember 2023 mencapai 96,9% dari target awal dan 95,17% dari target revisi,” tegas Menkeu ini.

Sebelumnya, per 12 Desember 2023, Menkeu mengumumkan posisi defisit di angka Rp35 triliun. Sehingga dalam waktu kurang lebih dua minggu defisit naik sekitar Rp206,4 triliun.

“Defisit yang terjadi ini seiring dengan naiknya realisasi belanja pemerintah yang terus didorong. Meski defisit ini belum secara keseluruhan sepanjang 2023, karena Kementerian Keuangan melakukan tutup buku per 29 Desember 2023,” ujar Menkeu memberikan alasan.

Baca lagi  Cara Menjaga Kesehatan Jantung: Ini Langkah yang Dianjurkan WHO

Selain itu ia menekankan kinerja APBN selama 2023 bisa terjaga dengan sehat, terutama terkait realisasi belanja negara yang berkualitas dengan memastikan setiap rupiah dari APBN bermanfaat bagi masyarakat.

“Seperti disampaikan bapak presiden, belanja negara fokusnya untuk meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi, serta memperkuat jejaring sosial,” ujarnya.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN mampu berperan menjadi peredam benturan (shock absorber) atas risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Terutama dalam menghadapi kondisi global yang sedang terjadi seperti konflik geopolitik, gejolak ekonomi, dan perubahan iklim yang membawa dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi global. Dan ini juga berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia.

“Tantangan ke depan, bagaimana kita mengelola APBN lebih optimal,” ucap Menkeu menegaskan.

ARIEF RAHMAN MEDIA

Related posts

Pemerintah Perpanjang Lagi PPKM Level 2-4 di Jawa-Bali Hingga 23 Agustus

adminJ9

BPOM-MUI-Kemenag Menjamin Keamanan dan Kehalalan Vaksin Corona dari China

adminJ9

“Siapa pun di Kemendag, Menteri pun, Kalau Ada Bukti, Kami Tetapkan Tersangka”

adminJ9