Dari anggaran sebesar Rp86,76 miliar, KSP mengklaim hanya sekitar Rp4,39 miliar yang dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai fungsi di bawah lima deputi yang ada.
JAKARTA, jurnal9.com – Kantor Staf Presiden mengklaim tak punya anggaran untuk merekrut buzzer, di tengah maraknya tudingan bahwa pemerintah menggunakan jasa penyebar rumor atau buzzer untuk menyampaikan program-program pemerintah.
“Tidak mungkin kami merekrut buzzer karena tidak memiliki anggaran untuk membiayainya. Dari anggaran KSP sebesar Rp86,76 miliar, KSP hanya memiliki sekitar Rp4,39 miliar yang dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai fungsi di bawah lima deputi yang ada,” kata Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden (KSP) Yan Adikusuma, di gedung DPR RI Jakarta, Kamis (3/9)
“Alokasi anggaran yang kami terima sekitar Rp4 miliar. Dan itu untuk pengelolaan program prioritas nasional, ada untuk isu strategis, ada untuk komunikasi politik, dan diseminasi informasi kepada lima deputi,” paparnya.
Dia melanjutkan jika dana Rp4 miliar tersebut dibagi untuk lima deputi KSP, maka masing-masing mengelola sekitar Rp800 juta.
Namun ia mengakui dari anggaran yang ada, salah satunya digunakan untuk mengundang narasumber yang berpengaruh atau yang disebut influencer untuk berdiskusi terkait fungsi yang dimiliki KSP. “Jadi kami sama sekali tidak menggunakan buzzer,” ujarnya seperti dikutip Antara.
KSP tidak menyediakan bayaran untuk setiap influencer yang berkicau di akun Twitter pribadi mereka. “Mereka berdiskusi mengenai program-program pemerintah. “Tapi honor yang diberikan sesuai budget sebagai narasumber biasa,” ujarnya.
“Kami menggunakan prinsip-prinsip transparan dan akuntabel sembari tidak melunturkan sikap pemerintah bahwa boleh kita berbeda pendapat. Artinya kalau influencer dipanggil pemerintah, lebih kepada (menjadi) karakter narasumber,” tutur dia.
Jadi anggaran KSP sebesar Rp86,76 miliar itu, kata Yan Adikusuma, di antaranya digunakan untuk pengelolaan 32 Program Strategis Nasional (PSN) dari 100 PSN yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, serta pengelolaan 66 isu strategis dari total 320 isu strategis per 31 Agustus 2020 yang terbagi habis dalam lima deputi yang ada.
Adapun anggaran Rp82,36 miliar lainnya digunakan untuk sejumlah kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di KSP. Di antaranya untuk layanan sarana dan prasarana internal, pengadaan kendaraan bermotor, serta pengadaan perangkat pengolah data dan informasi.
Kemudian, untuk layanan dukungan manajemen satuan kerja yang meliputi penyusunan program, pelaksanaan kinerja dan anggaran, serta pelayanan umum Sekretariat KSP. Ada pula untuk operasional dan pemeliharaan kantor.
Alokasi terbesar, kata Kepala KSP, adalah untuk gaji dan tunjangan, yang menghabiskan Rp39,7 miliar. KSP sendiri memiliki 124 Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri 10 Deputi dan Staf Khusus, 29 Tenaga Ahli Utama, 31 Tenaga Ahli Madya, 34 Tenaga Ahli Muda, dan 20 Tenaga Ahli Terampil Kantor Staf Presiden.
Sumber: Ant I RAFIKI ANUGERAHA M