Jurnal9.com
BusinessHeadline

Program Pemulihan Ekonomi Belum Dirasakan Sepenuhnya Pelaku Usaha di Bali

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA, jurnal9.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan berbagai program yang diluncurkan pemerintah untuk memulihkan ekonomi akibat dampak pandemi belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha di Bali.

“Berbagai program yang diluncurkan pemerintah dari sisi kemampuan untuk mengeksekusinya belum sepenuhnya bisa dirasakan,” katanya dalam acara “Bali Economic and Investment 2021” di Jakarta, Kamis (8/4).

Hal ini terbukti dari hasil survei di beberapa instansi yang menunjukkan masih sedikit pelaku usaha di Bali yang menerima insentif dari pemerintah.

Menkeu menyebutkan relaksasi penundaan pembayaran pinjaman, baik cicilan dan bunga, ada 59,09 persen Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 53,48 persen Usaha Menengah Besar (UMB) yang membutuhkan ini.

“Namun dari program yang dilakukan pemerintah itu ternyata baru 17,89 persen UMK dan 20,86 persen UMB yang sudah menerima,” ujarnya.

Kemudian untuk bantuan modal usaha, kata Menkeu, ada 82,96 persen UMK dan 54,01 persen UMB yang membutuhkan, namun yang diterima baru 10,73 persen UMK dan 7,49 persen UMB.

Begitu pun untuk penundaan pembayaran pajak, lanjut Menkeu, ada 54,34 persen UMK dan 63,1 persen UMB yang membutuhkan, namun yang diterima baru 11,58 persen UMK dan 22,46 persen UMB.

Sri Mulyani menjelaskan untuk kemudahan administrasi pengajuan pinjaman, ada 62,52 persen UMK dan 46,52 persen UMB yang membutuhkan, namun yang diterima baru 10,73 persen UMK dan 6,42 persen UMB.

Adapun untuk keringanan tagihan listrik, Menkeu menyebutkan ada 74,11 persen UMK dan 74,33 persen UMB yang membutuhkan, namun yang diterima baru 12,95 persen UMK dan 9,09 persen UMB.

Terakhir untuk bantuan pemasaran, lanjutnya, terdapat 68,62 persen UMK dan 66,84 persen UMB yang membutuhkan, namun yang diterima baru 8,86 persen UMK dan 5,35 persen UMB.

Baca lagi  Kemenag Minta BPKH Transfer Dana Haji Rp176 miliar, untuk Apa?

Sri Mulyani menegaskan;  40,67 persen masyarakat Bali masih mengalami penurunan pendapatan selama pandemi, terutama masyarakat miskin dan pekerja sektor informal.

“Bali merupakan daerah destinasi pariwisata, lalu karena orang harus tinggal di rumah, dan melakukan disiplin kesehatan, jelas akan memberikan dampak negatif yang luar biasa,” ungkapnya.

RAFIKI ANUGERAHA M  I  ARIEF RAHMAN MEDIA

Related posts

Paket Pengadaan Pemerintah Bagi UMK dan Koperasi pada 2021 Senilai Rp478 Triliun

adminJ9

Isu Mundurnya Menkeu Sri Mulyani Menyebabkan IHSG Anjlok, Sampai Dilakukan Trading Halt

adminJ9

BPK Temukan Rp 6,9 T Dana Bansos Tak Tepat Sasaran dan Data Fiktif, Risma: Itu Biasa

adminJ9

Leave a Comment