Jurnal9.com
News

Wapres Minta DPD Mediasi MUI dengan BPJPH soal UU Jaminan Produk Halal

Ruang Wakil Presiden yang sedang melakukan rapat konsultasi dengan Ketua DPD dan anggotanya

JAKARTA, jurnal9.com – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meminta DPD RI memanggil pihak terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, agar implementasi UU berjalan baik. Permintaan itu disampaikan dalam forum rapat konsultasi antara Ketua DPD RI dengan Wapres, Rabu (5/8).

Rapat konsultasi yang dilakukan secara virtual dihadiri tiga pimpinan DPD RI, yakni Ketua AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua Nono Sampono dan Sultan Baktiar Najamudin. Dalam rapat tersebut, pimpinan DPD menyampaikan lima tema hasil pengawasan dan serap aspirasi, sebagai bahan masukan untuk pemerintah.

“Terkait masukan tentang pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal, saya minta DPD melakukan mediasi antara MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Karena saya lihat ada mis-komunikasi,” ungkap Wakil Presiden.

“MUI sama sekali tidak menghalangi. Saya sudah tegaskan, apa yang diperintahkan UU harus dijalankan. Persoalannya Badan tersebut ternyata belum siap,” lanjutnya.

Ma’ruf menjelaskan amanat UU tersebut menempatkan posisi MUI hanya sebatas pemberi fatwa, bukan lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal. Sehingga hari ini MUI tidak lagi mengeluarkan sertifikat. Hanya fatwa halal saja.

“Persoalan BPJPH belum siap. Jadi sekarang kena imbas produk-produk kita yang impor banyak ditolak karena hanya melampirkan surat fatwa. Padahal buyer di luar negeri minta sertifikat. Makanya saya berharap DPD bisa panggil dan mediasikan para pihak terkait supaya segera jalan,” tandasnya.

Dalam laporannya, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan adanya aspirasi dan keluhan dari elemen masyarakat terkait pelaksanaan UU JPH tersebut yang dinilai “jalan di tempat”, karena ada keberatan dari MUI.

Faktanya memang MUI pernah mengajukan judicial review dan gugatan ke PTUN atas UU tersebut. Bahkan MUI sebagai institusi yang menerbitkan serfitikasi tenaga auditor halal dinilai lambat, sehingga dari target 5000 auditor, sekarang baru ada sekitar 150-an auditor.

Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattaliti didampingi wakilnya yang sedang rapat konsultasi dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Menanggapi pertanyaan Ketua DPD tentang komitmen dan keseriusan pemerintah terhadap peluang bisnis syariah, Ma’ruf menjamin bahwa pemerintah komit dan serius. Salah satu buktinya adalah hadirnya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dipimpin presiden sebagai ketua dan wapres sebagai wakil ketua dan menkeu sebagai sekretaris. Dengan anggota 3 menko, 8 menteri, Gubernur BI, Ketua OJK, Kepala LPS, Ketua Umum MUI dan Ketua Umum Kadin.

Baca lagi  YLBHI Sarankan Proses Hukum Kasus FPI yang Tewaskan 6 Orang Agar Dihentikan

“Pemerintah komitmen karena KNEKS tidak hanya fokus pada soal sertifikasi halal, tetapi juga alat usaha syariah, industri syariah dan keuangan syariah. Jadi benar yang disampaikan pimpinan DPD, bahwa penduduk muslim terbesar di Indonesia. Tetapi peringkat bisnis di sektor ini, kita masih kalah dibanding Malaysia. Tetapi nanti setelah Islamic Finance District Center sudah beroperasi maksimal, peringkat kita pasti meningkat,” cetus Wapres.

Isu lain yang disampaikan pimpinan DPD dalam rapat tersebut di antaranya terkait pemekaran daerah, ketahanan pangan, ketahanan sektor kesehatan dan problematika pendidikan di era pandemi. DPD menyoroti masih ada kesenjangan teknologi yang menyebabkan tidak meratanya akses terhadap pendidikan berkualitas. Ditambah belum meratanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

Terkait pendidikan dan infrastruktur teknologi informasi, kata Wapres, pemerintah telah menganggarkan dana sekitar Rp 30 triliun untuk percepatan pembangunan infrastruktur transmisi. Pemerintah juga menyiapkan skema subsidi untuk pulsa internet bagi siswa yang tidak mampu atau layak dibantu. “Itu sudah diputuskan. Tinggal teknis pelaksanaan saja,” imbuhnya.

Dalam dialog, Sultan Baktiar Najamudin melaporkan kepada Wapres beberapa kinerja menteri kabinet terutama yang mendapat sorotan dari kalangan dunia usaha. Bagi Sultan, hal ini penting mendapat perhatian, agar tidak menjadi beban presiden dan wapres menjalankan roda pemerintahan di tengah situasi yang serba sulit seperti sekarang.

“Salah satunya Kementerian Perdagangan. Khususnya terkait izin ekspor dan impor dinilai lambat dan sulit. Kami punya contoh kasus, kebetulan yang kami kunjungi dan terima langsung aspirasinya,” tukas ketua DPD.

Wapres minta semua bahan dan laporan dari DPD disampaikan kepadanya. “Ya tolong disampaikan langsung semua aspirasi yang masuk. Akan kami perhatikan.”

MULIA GINTING

 

Related posts

TP3 Temui Presiden Jokowi, Minta Kasus Penembakan Laskar FPI Dibawa ke Pengadilan HAM

adminJ9

Akhirnya Pemprov Jatim Bolehkan Shalat Idul Fitri di Masjid

adminJ9

MUI: Belum Tetapkan Fatwa, Tapi Bahan Sinovac Suci dan Halal

adminJ9