Jurnal9.com
Business

Utang RI Tembus Rp 6,713 Triliun, Sri Mulyani: Pemerintah Masih Sanggup Bayar

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Pemerintah Indonesia masih sanggup membayar utang plus bunganya. Pertumbuhan ekonomi jadi tolok ukurnya.

JAKARTA, jurnal9.com – Kementerian Keuangan menyebutkan utang pemerintah selama pemerintahan Presiden Joko Widodo per akhir November 2021 utang pemerintah kembali membengkak mencapai Rp 6.713,24 triliun.

Utang tersebut bertambah cukup signifikan jika dibandingkan posisi utang pemerintah pada Oktober 2021 sebesar Rp 6.687,28 triliun. “Dalam sebulan, utang negara sudah bertambah sebesar Rp 25,96 triliun,” seperti dikutip dari laman APBN KiTa, Kamis (6/1/2022).

Bertambahnya utang pemerintah, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada November 2021, mengalami kenaikan jadi 39,84 persen. Sedangkan sebulan sebelumnya 39,69 persen.

“Pemerintah Indonesia masih sanggup membayar utang plus bunganya. Pertumbuhan ekonomi jadi tolok ukurnya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi alasan,

“Sebagian utang itu nanti kita bayar, kalau belanja sudah bagus, jadi infrastruktur bagus, ekonomi tumbuh, pasti bisa kita bayar utangnya. Termasuk SBSN pasti kita bisa bayar, Insya Allah kembali dengan aman,” lanjut Menkeu.

Dia menjelaskan bahwa utang pemerintah yang paling besar dikontribusi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) domestik sebesar Rp 5.889,73 triliun. Ini  terbagi dalam Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Selain SBN domestik, kata Menkeu, pemerintah juga berutang melalui penerbitan SBN valas sebesar Rp 1.274 triliun per November 2021. Selain itu utang pemerintah juga bersumber dari pinjaman, sebesar Rp 823,81 triliun. Ini meliputi pinjaman dalam negeri sebesar Rp 12,48 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 811,03 triliun.

Kalau dirinci lagi, pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral Rp 302,59 triliun, pinjaman multilateral Rp 463,18 triliun, dan commercial banks Rp 41,26 triliun.

Baca lagi  Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Minus 3 Persen, Lebih Baik dari 3 Bulan Sebelumnya

Angka utang pemerintah dan rasionya terhadap PDB, kata Sri Mulyani, masih dianggap aman. “Kita masih perlu utang karena besarnya berbagai pos pengeluaran pemerintah,” ujarnya.

“Utang negara sudah tembus 6.000 triliun. Apakah ini sudah aman? Dan tidak pernah lihat neraca seluruhnya ada pendapatan, belanja operasi yang dinikmati masyarakat, bansos, subsidi belanja barang, ada dalam bentuk gaji , pegawai negeri, ASN pusat daerah, dan tunjangan,” tegas Menkeu.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah berupaya maksimal untuk menggenjot penerimaan pajak guna menutup defisit pengeluaran.

“Makanya ini perlu kita jelaskan ke publik. Jadi kalau rakyat bertanya; kenapa saya harus bayar pajak, supaya tahu kita ini ngurusin Indonesia bersama-sama,” cetusnya.

Secara keseluruhan, belanja negara sepanjang tahun 2021 mencapai Rp 2.786,8 triliun. Realisasinya meningkat 7,4 persen dibanding tahun lalu (year on year/yoy). Angkanya setara dengan 101,3 persen dari target Rp 2.750 triliun.

Dia merinci sekitar Rp 400 triliun dianggarkan untuk gaji di pemerintah pusat, kemudian yang ditransfer ke daerah Rp 770 triliun, dan untuk subsidi, bansos sebesar Rp 380 triliun serta untuk bansos lainnya sekitar Rp 200 triliun.

“Itu uang operasi habis. Kalau gaji, ya habis diterima karyawan, ASN, PNS, prajurit, termasuk rektor. Kalau jadi bansos diberikan ke masyarakat. Kalau jadi subsidi, dinikmati masyarakat,” kata Sri Mulyani yang merincinya.

ARIEF RAHMAN MEDIA

Related posts

MenKopUKM Dukung Vaksinasi untuk UMKM dan Masyarakat di Kaki Gunung

adminJ9

Setelah Perpanjang Lockdown di Seluruh Negara Bagian, Ekonomi Australia Resesi

adminJ9

MenkopUKM Mengajak Masyarakat Perhutanan Sosial Bentuk Koperasi

adminJ9