Jurnal9.com
Headline News

Refly Harun: Selama Belum Ada Draft Omnibus Law yang Asli, Semuanya Hoaks

Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengungkapkan selama belum ada naskah final semuanya hoaks. “Bagaimana kita menyampaikan sesuatu, kalau tidak didasarkan pada draft asli, yaitu draf yang disepakati pada 5 Oktober lalu.”

JAKARTA, jurnal9.com –   Aksi unjukrasa yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja makin meluas dan terus terjadi di berbagai daerah. Menanggapi masih maraknya unjukrasa itu Presiden Joko Widodo meminta masyarakat yang tidak setuju dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja itu bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan Presiden Jokowi terkait masyarakat yang menolak Omnibus Law diminta untuk mengajukan ke MK tersebut ditanggapi Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun.

Refly menegaskan meski Omnibus Law UU Cipta Kerja diajukan ke MK, tetapi tetap saja hukumnya berlaku sampai menunggu diputuskan oleh MK.

“Peraturan atau UU MK mengatakan aturan yang belum diputuskan MK, maka dia [Omnibus Law] tetap saja berlaku,” tutur Refly dalam akun Youtube miliknya, Selasa (13/10)

Dari pengalaman Refly saat mengajukan judicial review ke MK, kata dia, akan memakan waktu berbulan-bulan untuk menunggu diputuskan.

“Apalagi yang terkait dengan ketentuan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang luar biasa banyak,” ujarnya.

Ahli Hukum Tata Negara ini juga mengingatkan bahwa sangat mustahil dalam membuat Peraturan Pemerintah dapat tuntas dalam jangka waktu yang pendek.

Apalagi Peraturan Pemerintah (PP), kata dia, tidak boleh bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam UU. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan dalam PP.

“Kalau UU Cipta Kerja memberikan [katakanlah] 4 hak kepada buruh, maka di dalam PP 4 hak tersebut yang harus diatur lebih lanjut. Bukan menambahi hak baru atau mengurangi hak yang sudah diberikan UU. Itu prinsipnya,” jelas Refly.

PP bukan menjelaskan hal-hal yang sudah dimuat dalam UU, namun PP adalah implementasi. Ketegasan suatu aturan seharusnya ada di UU.

“Saya percaya banyak masalah dalam UU ini. Tetapi persoalannya, kita tidak bisa melakukan final judgement karena draf final-nya tidak ada,” kata Refly.

Baca lagi  Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Mendapat Penolakan dari Aktivis HAM

Refly khawatir akan terjadi perdebatan yang seharusnya diselesaikan di dalam UU bukan di Peraturan Pemerintah.

Jika masalah diselesaikan di PP, maka masyarakat mengandalkan kebaikan pemerintah. “Contoh kalau pemerintah tidak mau mengeluarkan pesangon, karena tidak diatur di UU Cipta Kerja, yang mungkin saja terjadi,” tegas dia.

Refly menjelaskan UU yang baik bukan didasarkan pada kebaikan pemerintah atau penguasa untuk mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang, jelas dia, sebaiknya dibuat sejelas mungkin dan selengkap mungkin, sehingga ruang bagi interpretasi tidak banyak. “Kalau pun ada, penjelasan lebih lanjut dalam PP, itu soal implementasi. Dengan demikian, prinsip-prinsipnya sudah harus diberikan di UU.

Ahli Hukum Tata Negara itu mengatakan polemik UU Omnibus Law ini bisa diselesaikan dengan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu untuk menunda pelaksanaan UU Omnibus Law.

“Kalau kita membuat UU interpretasinya diserahkan pada kebaikan penguasa, maka UU itu adalah UU yang buruk. Karena yang paling benar adalah apa yang dimaui oleh rakyat itu sudah tertulis dalam UU dan tidak bisa diinterpretasikan,” ungkapnya.

Dia juga mengkritik perkataan pejabat pemerintah atau DPR yang menganggap informasi Omnibus Law UU Cipta Kerja yang beredar di masyarakat itu hoaks. “Jangan mengatakan masyarakat yang hoaks, kalau draft asli dan resmi belum ada. Bagaimana bisa mengatakan sesuatu kalau tidak didasarkan pada draft Omnibus Law UU Cipta Kerja yang beredar?.”

Dalam rekaman video yang diunggah di akun Youtube miliknya, Refly mengatakan saat ini tidak ada yang bisa mendapatkan naskah final UU Omnibus Law, termasuk Ketua MPR bahkan tim kecil penyusun pun tidak mendapatkannya.

“Saya kira selama belum ada naskah final semuanya hoaks. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu, kalau tidak didasarkan pada draft yang resmi final, yaitu draft yang disepakati pada 5 Oktober lalu,” katanya.

ARIEF RAHMAN MEDIA

 

Related posts

Data Aplikasi e-HAC Kemenkes Bocor, Pengguna yang Install Aplikasi ini Jadi Resah

adminJ9

Mahasiswa Berharap Bantu UMKM Terhubung ke Marketplace Online

adminJ9

YLBHI Sarankan Proses Hukum Kasus FPI yang Tewaskan 6 Orang Agar Dihentikan

adminJ9