Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan kepada para Kepala Satuan Kerja di Badung, Bali.
JAKARTA, jurnal9.com – Presiden Joko Widodo meminta jajaran kepolisian meminta agar pendekatan aparat kepada masyarakat harus persuasif dan mengedepankan dialog.
“Jangan sampai setiap warga yang menyampaikan kritik lantas dipanggil. Perlu dilihat dulu, apakah yang disampaikan itu mengganggu ketertiban atau tidak? Apabila tidak [mengganggu ketertiban] tak perlu ada pemanggilan,” kata Jokowi saat memberikan arahan kepada para Kepala Satuan Kerja di Badung, Bali, secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (3/12/2021).
Menurut Presiden Jokowi, Indonesia ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat. Dan serap aspirasinya.
“[Setiap ada orang] mengkritik dipanggil. Ada kritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban iya silahkan. Tapi kalau enggak, jangan, karena kita ini negara demokrasi,” tegasnya.
Presiden Jokowi sendiri mengaku dirinya sudah biasa menerima kritik, fitnah maupun dihina. “[Contoh] urusan mural saja ngapain sih? Wong saya dihina, saya dimaki-maki, difitnah sudah biasa,” ujarnya mengingatkan kepada jajaran kepolisian.
Presiden bercerita pernah datang ke sebuah daerah, menjumpai peristiwa dihapusnya mural. Akibatnya kondisinya menjadi gaduh karena dianggap dirinya mempersoalkan dihapurnya mural itu. “Lho.. ada mural saja takut. Ngapain? Ini harus hati-hati,” tuturnya.
“Contoh kecil-kecil saja. Mural dihapus saja takut. Itu perintahnya Kapolri enggak mungkin. Perintahnya Kapolda juga enggak mungkin. Perintahnya kapolres juga mungkin enggak mungkin,” kata presiden.
“Itu sebetulnya urusan di polsek, kalau saya cek di lapangan. Tapi nyatanya dihapus. Karena itu beritahu kapolsek-kapolsek, Itu urusan kecil,” lanjut Jokowi.
“Ini kebebasan berpendapat. Tapi kalau menyebabkan ketertiban masyarakat menjadi terganggu, beda soal. Saya mengapresiasi dibalik oleh Kapolri yang akhirnya membuat lomba mural. Dan saya kira ini positif,” ungkap Jokowi.
Kepala Negara juga menyindir mengenai kepuasan publik terhadap bidang hukum. “Saya meminta aparat penegak hukum berhati-hati karena kinerja mereka selalu dinilai oleh masyarakat,” ungkapnya.
“Kepuasan publik terhadap bidang hukum, kita tahu pada 2019-2020 naik. Tapi memasuki 2021 ini turun sedikit. Jadi hati-hati. Dalam penegakan hukum harus tanpa pandang bulu. Karena ini dilihat masyarakat lho..,” tegas presiden mengingatkan.
Saat mengalami penurunan.ini, Jokowi mengingatkan kepada jajaran kepolisian agar dalam melindungi masyarakat harus tanpa pandang bulu. Sebab pedagang kecil ini sering terpinggirkan dalam urusan hukum. “Salah satunya melindungi dan tidak melakukan diskriminasi terhadap pedagang kecil,” kata presiden.
“Saya ingin titip, lindungi dan bantu yang lemah. [Mereka] yang biasanya terpinggirkan dalam hukum. Hati-hati urusan pedagang kecil. Lindungi,” cetusnya lagi.
“Hati-hati yang kecil-kecil itu mungkin urusannya bukan kapolres, kapolsek, tapi tetap tanggung jawab kapolres, tetap tanggung jawab kapolda. Apalagi yang kecil-kecil ini kalau sudah dicap diskriminasi terhadap yang lemah,” presiden berkali-kali mengingatkan..
Kepala negara mengingatkan bahwa dipercaya masyarakat bukan merupakan perkara mudah.Berdasarkan hasil survei yang diterimanya tiga hari lalu, Polri sekarang ini berada di posisi tiga besar yang dipercaya oleh masyarakat.
“Posisi tiga besar itu angkanya 80 persen. Itu angka yang sangat besar sekali. Survei baru 3 hari yang lalu saya terima. Hati-hati kepercayaan ini [mengalami kenaikan]. Naiknya tinggi sekali, tapi hati-hati,” lanjutnya.
Menurut Jokowi, masyarakat itu menilai. Persepsi kepuasan publik tercermin dalam setiap survei.
Menurutnya penurunan terjadi karena masyarakat memiliki persepsi sesuai apa yang dilihat sehari-hari.
ARIEF RAHMAN MEDIA