Menko Polhukam Mahfud MD
Menko Polhukam Mahfud MD tidak punya kompetensi bidang ekonomi, kok malah jadi kompor meleduk menakut-nakuti masyarakat dan pelaku usaha. Bukannya membangun trust di tengah masyarakat saat menghadapi pandemi corona
JAKARTA, jurnal9.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono melontarkan kritik terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal pernyataannya yang memastikan 99,9 persen Indonesia akan mengalami resesi pada bulan September ini.
Menurutnya, Mahfud yang tidak punya kompetensi di bidang ekonomi, menyampaikan pernyataan yang menakut-nakuti dunia usaha.
“Ini menteri yang tidak kompeten ngomong perekonomian, kok malah jadi kompor meleduk menakut-nakuti masyarakat dan pelaku usaha. Piye iki [gimana ini] Kang Mas Jokowi? Bukannya membangun trust di tengah masyarakat saat menghadapi pandemi corona,” kata Arief belum lama ini.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengutip ucapan Mahfud yang memastikan 99,9 persen Indonesia akan mengalami resesi ekonomi pada bulan September ini. Namun menurut Mahfud, resesi bukan berarti terjadi krisis ekonomi.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono
Arief menjelaskan bahwa resesi ekonomi dalam teorinya hanya sekadar hitungan statistik yang disajikan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), berupa indeks pertumbuhan ekonomi. “Jika angka pertumbuhan ekonomi itu minus dua kuartal berturut-turut dalam satu tahun, baru negara itu disebut mengalami resesi,” ujarnya.
“Resesi ekonomi yang dimaksud itu sebenarnya bukan sebuah fakta yang riil bahwa ekonomi negara itu mengalami kesulitan,” tegas lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya, Jakarta ini.
Apalagi Indonesia, kata Arief, sekitar 56,7 persen kegiatan underground ekonomi atau sektor informalnya tidak terhitung oleh BPS saat melakukan survei untuk menghitung Produk Domestik Bruto (PDB) .
Dengan demikian, tegas dia, banyak indikator sisi konsumsi masyarakat yang jadi faktor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi tidak terhitung secara akurat, terutama konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan sektor informal atau kegiatan underground ekonomi di Indonesia.
“Contoh saja BPS tidak pernah menghitung masker yang diproduksi oleh UKM atau usaha informal pada saat pandemi corona ini. Padahal banyak produk masker ini dikerjakan oleh industri rumahan dibandingkan yang diproduksi pabrik,” ungkapnya.
Karena itu, Arief mengingatkan para pembantu Presiden Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, jaga statementnya, jangan malah menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat dan pelaku usaha kecil yang tengah berjuang dengan modal sendiri, tanpa bantuan modal usaha dari pemerintah.
“Tolong menteri-menteri Jokowi jangan bikin gaduh terkait keadaan ekonomi nasional. Kerja saja percepat semua program penyelamatan ekonomi nasional. Jangan malah menakut-nakuti masyarakat dengan data-data yang tidak benar,” kata Arief.
Sumber: jpnn I ARIEF RAHMAN MEDIA
