Jurnal9.com
Headline News

Kontroversi Jaksa Agung Larang Terdakwa Pakai Atribut Agama dalam Persidangan

Ilustrasi terdakwa Pinangki Sirna Malasari mendadak memakai pakaian agamis saat menjalani sidang, padahal sebelumnya berpakaian terbuka.

JAKARTA, jurnal9.com – Rencana Jaksa Agung ST Burhanuddin melarang terdakwa mendadak menggunakan atribut atau ekspresi keagamaan dalam sidang mengundang kontroversi dari berbagai kalangan ahli hukum, Komnas HAM, dan tokoh agama.

Dalam pernyataan Jaksa Agung akan membuat surat edaran yang melarang terdakwa mendadak menggunakan atribut keagamaan saat menjalani persidangan, padahal sebelumnya tak pernah pakai busana yang agamis.

“Larangan itu dibuat agar tidak ada pemikiran di tengah masyarakat bahwa atribut atau ekspresi keagamaan digunakan terdakwa pada menjalani sidang saja. Padahal sebelumnya, terdakwa tidak pernah pakai atribut agama,” kata Burhanuddin memberikan alasan.

Hal itu juga ditegaskan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana yang menyebutkan memakai atribut atau ekspresi keagamaan hanya pada sidang saja tidak bisa dibenarkan. “Jadi Kejaksaan Agung nantinya akan mengatur ketentuan berpakaian para terdakwa,” ungkapnya.

“Seolah-olah terdakwa mendadak alim pada saat menjalani sidang. Hal ini yang akan kami atur. Dan dibuatkan surat edaran untuk Kejaksaan seluruh Indonesia. Terdakwa yang penting berpakaian sopan di depan persidangan,” lanjut dia.

Rencana Jaksa Agung itu mendapat dukungan Ketua Komisi Dakwah MUI KH Cholil Nafis. “Saya dukung inisiatif melarang terdakwa menghadiri persidangan dengan mendadak memakai atribut keagamaan. Padahal sebelumnya terdakwa tidak pernah memakainya,” kata dia.

Alasan Cholil setuju dengan larangan terdakwa memakai atribut keagamaan, karena untuk menghilangkan kesan atribut agama dijadikan terdakwa seolah-olah dirinya orang riligius. Padahal dia sebagai pelaku kejahatan.

Menurut dia, terdakwa seharusnya memakai pakaian tertentu [seperti tersangka di KPK] atau pelaku kriminal di kepolisian. “Sebab terdakwa sedang menjalani proses hukum. Jangan sampai dia sudah jadi terdakwa, lalu mendadak menutupi dengan simbol agama,” kata Cholil.

Kontroversi

Berbeda dengan pandangan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam yang mempertanyakan alasan Jaksa Agung Burhanuddin melarang seseorang yang jadi terdakwa pakai atribut atau ekspresi keagamaan.

“Jaksa Agung tidak boleh berprasangka [buruk] dalam membuat aturan,” kata dia di Bekasi, Kamis (19/5/2022).

Choirul Anam mengatakan seorang terdakwa bisa saja merasakan penyesalan setelah dirinya tersandung kasus hukum. Mereka lalu mengekspresikan penyesalannya dengan menggunakan atribut agama. “Ekspresi pertobatan itu bisa jadi dengan simbol keagamaan,” kata dia.

Sebenarnya Jaksa Agung, tegas Anam, hanya boleh membuat larangan tersebut dengan alasan yang jelas. Kecuali kalau alasan penggunaan atribut keagamaan itu terbukti bisa mempengaruhi hakim maupun jaksa dalam mengambil keputusan.

Baca lagi  Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Lemhanas: Ini Pelanggaran Hukum

“Problem utama yang harus dibuktikan adalah mekanisme peradilan itu terpengaruh atau tidak dengan adanya simbol agama,”  tuturnya.

Anam meminta Jaksa Agung dapat menjelaskan alasan di balik rencana penerbitan larangan tersebut. “Aturan dalam ruang sidang seharusnya hanya mengatur agar sistem peradilan itu berjalan secara independent,” kata dia.

Pinangki Sirna Malasari saat sebelum dan sesudah pakai busana yang agamis

Ahli Hukum Pidana, Universitas Trisakti, Abdul Fickar, menganggap Jaksa Agung Burhanuddin kurang kerjaan sampai mengurus cara berpakaian terdakwa di persidangan.

Dia menyebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, orang yang berwenang menilai pakaian terdakwa sopan atau tidak di persidangan adalah majelis hakim.

“Kejaksaan tidak berwenang mengatur pakaian terdakwa di persidangan. Orang yang punya kewenangan itu majelis hakim. Kalau sampai ngurusi yang gituan, Jaksa Agung tidak ada kerjaan,” cetus Fickar.

Selain itu, tata cara berpakaian terdakwa dalam persidangan tidak diatur secara detail dalam UU 8 Tahun 1981 yang hanya mengatur terdakwa harus mengenakan pakaian yang sopan.

“Kalau sudah di pengadilan sepenuhnya kewenangan hakim. Kalau hakim menganggap tidak sopan, diperintahkan untuk ganti kostum dan sidang bisa diundur,” ucapnya.

Pendapat senada juga disampaikan Kepala Advokasi dan Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora. “Daripada mengatur soal atribut pakaian terdakwa, Jaksa Agung mestinya lebih baik menghapuskan pertimbangan; berkelakuan baik terdakwa dapat meringankan vonis yang dijatuhkan. Ini jauh lebih esinsial dan penting.”

Dia menilai pertimbangan; berkelakuan baik terdakwa, lalu dapat keringanan vonisnya,

“Terdakwa korupsi yang mendapatkan hukuman ringan, karena dianggap sopan saat di persidangan. Ini kan sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Kok malah Jaksa Agung ngurusi soal pakaian beratribut keagamaan. Ini kan Jaksa Agungnya gak ada kerjaan,” ungkap Nelson.

Nelson menyinggung vonis hukuman yang dijatuhkan kepada mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, terpidana kasus korupsi bantuan sosial.

Dalam putusan majelis hakim, sikap Juliari yang sopan, tertib dan tidak pernah bertingkah selama menjalani persidangan, malah menjadi pertimbangan yang meringankan hukumannya. “Ini jauh lebih penting masalah rasa keadilan. Bukan soal pakaian yang beratribut keagamaan,” tegas dia.

ARIEF RAHMAN MEDIA

Related posts

Haris Laporkan Balik Luhut ke Polda Metro Jaya, Tapi Ditolak Kepolisian

adminJ9

PSBB Diprotes, Pemprov DKI Bantah Tanpa Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

adminJ9

Ramos Tembak Neneknya Sendiri Sebelum Bantai 19 Siswa SD dan 2 Guru di Texas

adminJ9