Jurnal9.com
Business

KemenkopUKM Dorong Konsolidasi Petani Bentuk Koperasi untuk Wujudkan Korporatisasi Pangan

Deputi Bidang Perkoperasian Ahmad Zabadi

JAKARTA, jurnal9.com – Kementerian Koperasi dan UKM mendorong upaya konsolidasi petani bentuk koperasi untuk mewujudkan korporatisasi sektor pangan di tanah air.

Deputi Bidang Perkoperasian Ahmad Zabadi dalam Rangkaian Webinar Hari Koperasi (HARKOP) Ke-74 Tahun 2021 dengan tema “Korporatisasi Petani, Peternak dan Nelayan Melalui Koperasi”, Kamis (8/7/2021), mengatakan petani harus dikonsolidasi dan jangan dibiarkan hanya menggarap di lahan yang sempit, tetapi lebih baik terkonsolidasi melalui koperasi.

“Kalau sudah ada koperasi, para petani dapat fokus untuk berproduksi di lahan yang juga dikonsolidasikan menjadi skala ekonomi. Berperan menjadi offtaker pertama adalah koperasi (sebagai aggregator), dan melakukan pengolahan hasil panen yang berhadapan dengan pembeli yang juga koperasi, sehingga harga tidak dipermainkan oleh buyer,” kata Deputi Zabadi.

Zabadi menambahkan, koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum juga dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dan kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk teknologi tepat guna, sampai pada hilirisasi produk (pemasaran) baik secara offline dan online.

“Saya memiliki keyakinan, jika kita dapat membangun komitmen bersama untuk dapat mendampingi para petani, peternak dan nelayan meningkatkan skala ekonomi, kualitas produksi dan terhubung dengan offtaker serta rantai pasok industri pertanian dan perikanan,” ujarnya.

“Maka akan banyak role model pengembangan korporatisasi petani, peternak dan nelayan melalui koperasi dengan berbagai komoditas unggulan daerah,” kata Zabadi menambahkan.

Pihaknya menekankan pentingnya korporatisasi dan pengembangan sektor pangan sebagaimana arahan Presiden Jokowi.

Di samping itu, menurut dia, Indonesia juga perlu melakukan langkah antisipasi terhadap krisis pangan, karena berdasarkan FAO (2020) diperkirakan akan ada gangguan keamanan pangan (krisis pangan), yaitu terganggunya ketersediaan tenaga kerja, keseimbangan rantai pasok, dan pembatasan perdagangan.

Baca lagi  Warteg Banyak yang Gulung Tikar, KemenkopUKM Dorong Cari Solusi Bangkit Kembali

Bahkan World Food Program (2020), kata dia, memperkirakan ada ancaman kelaparan global meningkat dua kali lipat. Sebanyak 270 juta orang menghadapi krisis kelaparan; naik 82% dari sebelum pandemi covid-19.

Selama  pandemi Covid-19, Zabadi menyebutkan data BPS Triwulan II 2020 menunjukkan kontribusi sektor Pertanian terhadap PDB, justru naik menjadi 15,46%. Sementara sektor lain (Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Konstruksi, Sektor lainnya) mengalami kontraksi, sehingga sektor Pertanian menjadi terbesar kedua setelah Industri Pengolahan (19,87%).

“Hal ini tentu harus kita respon positif untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang ada, baik dari sisi ketersediaan lahan pertanian, peternakan, termasuk sektor perikanan dan kelautan serta perlunya melakukan identifikasi komoditas unggulan di berbagai daerah, kesiapan SDM petani serta kelembagaan ekonomi petani yang kuat,” kata Zabadi.

Pada kesempatan itu, hadir Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Prihasto Setyanto; Vice President PT. Metranet, Ruby H. Wijoseno; Ketua Koperasi BUMR Paramasera, Agus Somamihardja; dan Junior Manager PT GGP di Kab. Tanggamus, Waliyuddin.

Kemudian President Director PT. Agrikencana Perkasa, Andreas; Ketua Koperasi KUB Balitbang, H. Yadiman; Ketua KPBS Pangalengan, H. Aun Gunawan; Ketua Koperasi Mambo Mina Mekar Sejahtera, Muhammad Ihsan; anggota gerakan koperasi, pelaku UMKM, para PPKL, akademisi dan media.

ARIEF RAHMAN MEDIA

Related posts

“Pesantren Tidak Hanya Tempat Menimba Ilmu Agama, Tapi Jadi Pusat Kegiatan Ekonomi”

adminJ9

Ekonomi Hong Kong Resesi, Terkontraksi 4 Kuartal Berturut-turut Terpukul Pandemi

adminJ9

Ekonomi RI Menguat, Sri Mulyani Waspadai Situasi Ekonomi Dunia yang Melemah

adminJ9

Leave a Comment