Jurnal9.com
Business

Indonesia Hindari Resesi dengan Perkuat Konsumsi Pemerintah dan Konsumsi Masyarakat

Adi Budiarso, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.

…mengoptimalkan peran belanja pemerintah menjadi penting untuk menstimulasi roda ekonomi

JAKARTA,jurnal9.com – Indonesia berupaya keras menghindari resesi ekonomi, dengan menerapkan strategi akselerasi eksekusi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), memperkuat konsumsi pemerintah, dan konsumsi masyarakat.

Demikian yang disampaikan Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Adi Budiarso dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (31/8).

“Mengoptimalkan peran belanja pemerintah menjadi penting untuk menstimulasi roda ekonomi,” ujarnya.

Adi Budiarso memaparkan, bahwa akselerasi eksekusi Program PEN harus dilakukan dengan mempercepat penyerapan dan ketepatan sasaran yang terus diperbaiki pada penyaluran  program yang ada dan memiliki alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Hingga 26 Agustus 2020 realisasi penyerapan PEN mencapai Rp192,53 triliun atau 27,7 persen dari pagu anggaran mencapai Rp695,2 triliun.

Sedangkan dari total pagu anggaran sebanyak Rp145,34 triliun itu belum masuk DIPA, sisanya sebesar Rp393,84 triliun sudah masuk DIPA, dan tanpa DIPA mencapai Rp156 triliun (insentif perpajakan).

Kemudian program usulan baru yang tidak didukung data valid dan membutuhkan perubahan regulasi yang rumit dialihkan untuk penguatan program yang sudah ada.

Untuk memperkuat konsumsi pemerintah, lanjut dia, pemerintah mendorong penguatan belanja pegawai sebagai instrumen pendorong pertumbuhan di antaranya percepatan pencairan gaji ke-13.

Selain itu, lanjut dia, percepatan belanja barang untuk mendukung pola kerja baru seperti kerja dari rumah (WFH).

Belanja barang yang sulit dicairkan direlokasi untuk mendukung digitalisasi birokrasi.

Sedangkan belanja modal yang sulit dieksekusi, lanjut dia, perlu realokasi untuk pencairan yang lebih cepat mendukung infrastruktur digitalisasi layanan publik dan relaksasi kebijakan pengadaan barang dan jasa.

Baca lagi  MenkopUKM Dorong KSP Menjadi Konsolidator dan Agregator Bagi Usaha Kecil

Sementara itu untuk memperkuat konsumsi masyarakat, kata dia, dilakukan akselerasi belanja bantuan sosial dengan modifikasi belanja perlindungan sosial di antaranya besaran dinaikkan, frekuensi ditambah, dan periode diperpanjang.

Kemudian dapat dilakukan melalui penambahan indeks program perlindungan sosial yang bisa dilaksanakan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, hingga bansos tunai.

Adapun program perlindungan sosial yang saat ini sedang dilaksanakan pemerintah di antaranya Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk pelaku usaha mikro sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha, dengan target 12 juta pelaku usaha.

Selanjutnya subsidi gaji bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan hingga subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) super mikro dengan total subdisi mencapai 19 persen.

Sumber: Ant  I  ARIEF RAHMAN MEDIA

Related posts

MenkopUKM Harapkan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Melalui UMKM

adminJ9

Pemerintah Jangan Ambisi Target Ekonomi 7 Persen, Indonesia Saat ini Masih Resesi

adminJ9

Diperkirakan 50 persen UMKM Gulung Tikar Terdampak Pandemi Covid-19

adminJ9