Jurnal9.com
Business Headline

Dewan Minyak Sawit Prediksi Larangan Ekspor CPO Tak Akan Lama, Ini Alasannya

Ilustrasi sawit

JAKARTA, jurnal9.com – Setelah Presiden Jokowi mengumumkan larangan ekspor minyak goreng beserta bahan bakunya, termasuk minyak sawit mentah (CPO) mulai berlaku Kamis (28/4/2022) ini, ditanggapi Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) dengan santai.

“Kebijakan itu tak perlu dikhawatirkan. Saya yakin penerapan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng tidak akan berlangsung lama. Maksud presiden, itu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” ungkap Plt Ketua Umum DMSI Sahat Sinaga.

“Apa yang disampaikan Presiden Jokowi itu, kami membacanya kebun itu sebagai danau, mengalirkan airnya satu ke domestik, satu lagi ke samudra. Bila air ke danau itu sudah penuh, maka diharapkan airnya juga tenang atau dalam arti HET bisa dicapai, dan aturan itu segera akan dicabut,” tegas dia dalam konferensi pers virtual, Kamis (28/4/2022).

Sahat meyakini apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini bersifat sementara. Itu  adalah shifting sebentar, alur yang diekspor itu dimasukkan ke danau supaya segera penuh.

Apalagi Perum Bulog dan ID Food ditugaskan untuk ikut membantu distribusi minyak goreng curah ke masyarakat, terutama di pasar-pasar tradisional. Penugasan itu bertujuan agar harga komoditas itu dapat mencapai Rp 14.000 per liter.

Sahat yakin penugasan itu bisa segera membuat minyak goreng curah banjir di pasaran. Diperkirakan pencapaian itu bisa terjadi setelah Lebaran atau Mei 2022.

“Kami melihat dengan diterjunkannya BUMN dalam hal ini Bulog dan ID Food menjembatani alur produk dari produsen ke konsumen ke pasar, saya kira itu akan berhasil. Kemungkinan tidak perlu lama-lama. Setelah lebaran minyak goreng curah akan membanjiri pasar,” tuturnya.

“Ya perkiraan (larangan ekspor) dicabut Mei 2022. Tapi Presiden Jokowi meminta ada indikator yang jelas,” kata Sahat.

Padahal Sahat sebelumnya sempat mengancam pemerintah akan mundur dari program minyak goreng bersubsidi gara-gara tiga anggota GIMNI (Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia) dituduh bermain mata dengan pejabat Kemendag dalam kasus pemberian fasilitas persetujuan ekspor (PE) CPO tahun 2021-2022. Sehingga ketiga anggota GIMNI tersebut dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung.

Sejumlah pengusaha di India mengaku terkejut dengan pernyataan Presiden Jokowi yang melarang semua ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Seperti yang disampaikan lewat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa larangan itu mencakup minyak sawit mentah (CPO), RPO, RBD Palm Olein, POME dan Used Cooking Oil.

Baca lagi  Survei: Gejala Varian Delta Terbanyak, Pasien Alami Batuk, Sakit Kepala dan Kelelahan

“Ini gila. Kami menanggung beban dari kebijakan di Indonesia. Setiap minyak nabati akan meningkat harganya. Untuk mengamankan pasokan minyak nabati apa pun untuk pengiriman Mei akan sangat berat,” kata dealer global yang berbasis di New Delhi, dikutip dari Reuters, Kamis (28/4/2022).

Pengusaha berharap kebijakan pemerintah Indonesia hanya berlangsung sebentar. Hal itu agar tidak menimbulkan kerugian pada industri kelapa sawit.

“Ini adalah tindakan drastis untuk mengendalikan harga. Kami berharap ini memiliki efek yang diinginkan dalam waktu singkat sambil menghindari dampak yang merugikan industri,” ujarnya.

Dampak kebijakan pemerintah Indonesia ini berimbas pada pasar sawit internasional yang bergejolak. Harga minyak kedelai berjangka di Amerika Serikat (AS) langsung melonjak 4%. Lonjakan itu menjadi rekor tertinggi. Seperti dikutip dari Reuters, Kamis (28/4/2022).

Kemudian, minyak sawit berjangka di bursa Malaysia melonjak 9,8%. Hal itu menjadi respon dari pelaku pasar yang khawatir mereka akan kesulitan mendapatkan produk minyak sawit dari Indonesia.

Mengutip dari Bloomberg, Kamis (28/4/2022), menyebutkan bahwa larangan ekspor bahan baku minyak goreng dari Indonesia itu mengancam meningkatkan inflasi makanan di dunia. “Ini dikhawatirkan akan meningkatkan risiko krisis kelaparan besar-besaran,” ujarnya.

Sementara itu badan industri minyak goreng nasional India, Solvent Extractors’ Association (SEA) akan melakukan dialog dengan pemerintah Indonesia untuk melobi  terkait larangan ekspor minyak sawit tersebut.

“Kebijakan larangan ekspor minyak goreng oleh pemerintah Indonesia itu dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk di India,” sebut pejabat SEA.

Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia memasok sekitar 50% kebutuhan sawit di India. “Kita menyarankan pemerintah (India) agar melakukan dialog diplomatik dengan Indonesia terkait larangan ekspor minyak goreng. Ini akan berdampak serius di pasar domestik karena setengah dari total impor minyak sawit kita berasal dari Indonesia,” kata Direktur Jenderal SEA, B V Mehta.

“SEA sendiri telah berkoordinasi dengan Kementerian Pangan,” tegasnya.

ARIEF RAHMAN MEDIA

Related posts

Roadshow Pegawai Baru LPDB di Tiga Provinsi, Padukan Teori dan Praktek Lapangan

adminJ9

Siber Gencar Serang Pelaku Bisnis di Australia

adminJ9

Ekonomi Hong Kong Resesi, Terkontraksi 4 Kuartal Berturut-turut Terpukul Pandemi

adminJ9