Jurnal9.com
Business Headline

Budi Hartono, Orang Terkaya Indonesia Surati Jokowi, Tolak PSBB Jakarta

Budi Hartono

Budi Hartono menilai keputusan untuk memberlakukan PSBB kembali di Jakarta tidak tepat, karena tidak efektif dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Ibukota.

Masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan covid-19. Beberapa lembaga survei menunjukan hasil riset seperti itu.

 

JAKARTA, jurnal9.com – Pengusaha konglomerat pemilik Djarum Group, Budi Hartono, orang terkaya Indonesia ini mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo yang menyatakan menolak rencana langkah Gubernur DKI Anies Baswedan untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) total di Jakarta.

Hal itu terungkap dalam postingan, akun Instagram Peter F Gontha, Mantan Duta Besar Polandia, yang menyebutkan bahwa orang terkaya di Republik Indonesia ini mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi pada tanggal 11 September 2020 lalu.

“Surat Budi Hartono, orang terkaya di Indonesia ini mengirim surat kepada Presiden RI September 2020,” demikian tulis @petergontha disertai lampiran surat Budi Hartono, Sabtu (12/9).

Dalam surat itu, Budi Hartono menyampaikan ingin memberikan masukan terkait dengan rencana Gubernur DKI Jakarta memberlakukan PSBB mulai 14 September 2020. Alasan pemberlakukan PSBB itu, karena makin meningkatnya kasus positif covid-19 di DKI Jakarta, dan kapasitas rumah sakit telah mencapai maksimum kapasitasnya dalam beberapa minggu terakhir.

Namun, menurut Budi Hartono, keputusan untuk memberlakukan PSBB kembali itu tidak tepat. Dia memberikan catatan bahwa tidak efektif dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta. Hal itu dibuktikan dengan lampiran chart suatu negara yang berhasil dalam menurunkan tingkat infeksi melalui measure circuit breaker.

“Di Jakarta meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB total, tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik. [Bukti terlampir-Chart B-DKI Jakarta],” demikian tulis Budi Hartono.

Adapun mengenai kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya meski tidak diberlakukan PSBB lagi. Hal ini disebabkan pemerintah daerah/pemerintah pusat harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus.

Budi Hartono memberikan saran agar meniru Singapura dengan membangun rumah sakit darurat di Port Singapore. RS dibangun dengan kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanganan medis.

Baca lagi  Akibat Suntik KB Alami Haid Tidak Normal, Keluar Darah Setiap Hari, Bagaimana Shalatnya?

“Fasilitas seperti ini dapat diadakan dan dibangun dalam jangka waktu singkat [kurang dari 2 minggu, karena memanfaatkan container yang tinggal dipasang AC dan tangga,” kata pemilik Bank BCA ini.

Budi Hartono menyampaikan Our world in Data, salah satu organisasi terkemuka dalam hal Global Covid Reasearch, bahwa menunjukkan Indonesia, Korea Selatan, Taiwan, Lithuania adalah negara-negara yang disebut berhasil meredam virus corona.

Namun, menurutnya, ada beberapa langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk mengendalikan laju peningkatan infeksi di Indonesia pada umumnya, dan DKI Jakarta pada khususnya. Langkah-langkah itu sebagai berikut:

  1. Penegakan aturan dan memberikan sanksi atas tidak disiplinnya sebagian kecil masyarakat kita dalam kondisi new normal. Tugas untuk memberikan sanksi atau hukuman tersebut adalah tugas kepala daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta. Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus terinfeksi Covid-19 kemudian gubernur mengambil satu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya.
  2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat (contoh kontainer ber-AC di tanah kosong) sehingga tidak melebihi kapasitas maksimum ICU di Jakarta.
  3. Pemerintah harus melaksanakan tugas dalam hal testing, isolasi, tracing,dan treatment. Sejauh ini masih banyak kekurangan dalam hal isolasi dan contact tracing.
  4. Perekonomian tetap harus dijaga, sehingga akifitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian yang dapat terus menjaga kesinambungan kehidupan masyarakat kita hingga pandemi berakhir. Melaksanakan PSBB yang tidak efektif berpotensi melawan keinginan masyarakat yang menghendaki kehidupan new normal, hidup dengan pembatasan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lain.

“Masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan, serta takut kelaparan daripada ancaman penularan Covid-19. Beberapa lembaga survei menunjukan hasil riset seperti itu. Di antaranya adalah lembagai survei Vox Populi, CPCS dan Indobarometer, di mana masyarakat rata-rata di atas 80 persen tidak menghendaki adanya PSBB kembali.”

ARIEF RAHMAN MEDIA

Related posts

Menyedihkan! Presiden Jokowi Akhirnya Perpanjang PPKM Level 4 Hingga 2 Agustus 2021

adminJ9

Prancis akan Tutup 76 Masjid yang Dicurigai Sebarkan Islam Radikal

adminJ9

Trump Punya Bukti Virus Corona Berasal dari Laboratorium Wuhan

adminJ9