Jurnal9.com
Headline News

Adi P: Sejak Awal Pernyataan Menkopolhukam Mahfud Soal Rizieq Shihab Blunder

Adi Prayitno, Dosen Komunikasi Politik, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

JAKARTA, jurnal9.com – Dosen Komunikasi Politik, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD terkait penjemputan Habib Rizieq Shihab (HRS) sangat kontradiktif sejak awal.

Karena Mahfud membolehkan penjemputan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari Mekah, Arab Saudi, pada 10 November lalu, asalkan massa tertib protokol kesehatan.

Menurut Adi, pernyataan Mahfud yang membolehkan penjemputan itu bertolak belakang dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan di DKI Jakarta.

“Ya paradoks sekaligus blunder. Satu sisi PSBB tidak perbolehkan kerumunan, tapi ada statement MMD (Mahfud) yang membolehkan asal tertib. Efeknya berjubel ribuan orang menjemput HRS,” ungkap Adi, Kamis (17/12).

Menurut dosen UIN itu, pemerintah semestinya bisa memprediksi penjemputan Rizieq akan menimbulkan kerumunan massa, karena pengikut FPI sendiri jumlahnya sangat besar.

“Sudah banyak yang tahu jumlah pengikut FPI ini besar sekali. Kenapa masih diizinkan? Apalagi sudah tiga tahun HRS tidak tinggal di Indonesia. Saya kira kedatangannya bakal disambut besar-besaran. Dan itu pasti melanggar protokol kesehatan,” ujarnya kepada wartawan.

Justru perkiraan situasi seperti itu, kata Adi, tak ada larangan dari pemerintah. Bahkan menteri terkait yang biasanya bertindak tegas kepada masyarakat yang melanggar PSBB, saat itu sepertinya dibiarkan begitu saja.

“Dalam kasus Rizieq enggak ada tuh, kok terkesan welcome. Mestinya menkes bicara, polisi, dan khususnya Mendagri yang biasanya kencang terkait aturan PSBB,” ujar Adi.

Ridwan Kamil

Dia mengatakan paradoks dan blunder di awal inilah yang kemudian ditegaskan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Kemarin, seusai diperiksa polisi terkait kerumunan Rizieq di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan Mahfud semestinya turut bertanggung jawab atas kerumunan Rizieq.

Ridwan Kamil mengatakan kekisruhan kerumunan Rizieq yang berlarut-larut dimulai sejak pernyataan Mahfud yang membolehkan penjemputan.

Baca lagi  “Aku Tidak Tahan Lihat Trump Jadi Pengacau di Amerika Serikat”

Dia menilai pernyataan itu membuka ruang tafsir, sehingga ribuan orang datang ke Bandara Soekarno-Hatta.

Ridwan Kamil mengatakan, semestinya bukan hanya kepala daerah, seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dimintai klarifikasi oleh polisi. Tetapi menteri terkait dan kepala daerah lain seperti Prov. Banten yang wilayahnya juga menjadi tempat kerumunan massa pengikut Rizieq.

Ridwan Kamil menegaskan Mahfud pun seharusnya ikut diperiksa polisi.

Adi Prayitno menganggap Ridwan Kamil ingin mengingatkan bahwa persoalan kerumunan massa pengikut Rizieq tak selesai di hilir. Selain dengan memeriksa dua gubernur dan mencopot dua Kepala Kepolisian Daerah akibat buntut dari kerumunan tersebut. Namun masih ada masalah di hulu, yakni pemerintah pusat yang sejak awal sengaja membiarkan dan tak ada tindakan tegas.

“Makanya bagi RK semua orang harus bertanggung jawab, kalau dari hilir diperiksa, dimintai keterangan, bahkan ada yang tersangka, bagaimana yang hulu, yang welcome,” kata Adi.

Adi menilai Ridwan Kamil hanya ingin mendudukkan persoalan kerumunan Rizieq secara proporsional.

Bahkan Adi menyebut ucapan Ridwan Kamil itu memang sesuai dengan latar belakangnya sebagai profesional dan profilnya yang blak-blakan, terbuka, serta tak memiliki beban untuk bisa mengkritik pemerintah pusat.

Menurut Adi, publik pun semestinya berterima kasih kepada Ridwan Kamil karena sudah berusaha meluruskan persoalan ini.

“Bagus lah kalau kepala daerah di negara ini ada yang blak-blakan dan terbuka seperti Ridwan Kamil. Bahwa persoalan HRS ini ada yang terputus. Bukan hanya di hilir. Saya kira itu harus clear dan transparan,” ujar Adi.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini tak menampik bahwa ucapan Ridwan Kamil bisa dianggap sebagai manuver politik. Namun Adi menilai hal tersebut tak masalah.

Kepala daerah, kata dia, memang wajib bermanuver asalkan proporsional dan substansial, bukan sekadar mencari sensasi.

“Enggak apa-apa manuver, apa yang salah dengan manuver, yang penting on the right track, rasional, dan masuk akal,” kata Adi.

ANTARA/BISNIS

ARIEF RAHMAN MEDIA

Related posts

Siapa Sih.. Pemilih Electoral College? Kok Menjadi Penentu Presiden Amerika Serikat

adminJ9

UMKM Berpenghasilan di Bawah Rp500 juta Per Tahun Kini Tidak Kena PPh Lagi

adminJ9

Bukti-Bukti Suap Kasus Perizinan Ekspor Benih Lobster yang Menjerat Edhy Prabowo

adminJ9