Anis Byarwati, anggota Komisi XI DPR RI
JAKARTA, jurnal9.com – Pemerintah berencana memberikan bantuan sosial Rp600.000 bagi pegawai swasta yang bergaji di bawah Rp5 juta per bulan, ini sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Namun anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati memberi catatan atas rencana tersebut, ia mengatakan jika yang disasar pemerintah adalah karyawan swasta yang bergaji di bawah Rp5 juta per bulan, “Pekerja dari sektor apa fokusnya?,” ujarnya.
“Pertanyaannya karyawan sektor apa saja yang akan mendapatkan insentif ini? Berapa besarnya anggaran PEN yang akan masuk dalam program ini? Jangan sampai menimbulkan kecemburuan sektor yang tidak ditetapkan pemerintah menerima insentif, sementara mereka juga pegawai bergaji di bawah Rp5 juta,” kata Anis pada Kamis (6/8).
Anis menekankan pemerintah semestinya memprioritaskan pada pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena mereka justru kehilangan pekerjaan. Catatan di Kementerian Tenaga Kerja, pegawai yang terdampak PHK berjumlah 2,8 juta orang.
Kamar Dagang Indonesia dan Industri (KADIN) menyebut warga menjadi korban PHK akibat pandemi Covid-19 bisa mencapai 15 juta jiwa.
“Seberapa besar insentif ini dapat menaikkan daya beli masyarakat? Apalagi penyebab daya beli masyarakat turun karena kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah harus berupaya pengendalian harga terutama kebutuhan pokok,” kata Anggota Baleg DPR ini.
Anis menilai persoalan kenaikan BPJS, kenaikan tarif listrik, pemotongan subsidi solar dan LPG 3 kg bisa jadi penyebab daya beli masyarakat menurun. Sementara untuk kalangan menengah juga pasti cukup terpengaruh dengan kebijakan kenaikan iuran BPJS
“Bagaimana efektif meningkatkan daya beli masyarakat jika insentif yang didapat justru malah hanya untuk menutup kenaikan seperti BPJS, listrik, kenaikan harga dan lain-lain,” tegas Anis.
MULIA GINTING
