Gibran Rakabuming Raka saat diwawancarai wartawan
JAKARTA, jurnal9.com – Massa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam aliansi BEM se Jakarta, ada sekitar 2.700 orang. Seperti disampaikan kepolisian Polda Metro Jaya Jakarta.
Sejumlah mahasiswa itu menggelar aksi unjukrasa di dua titik, yaitu di Gedung DPR RI Jakarta, dan di Patung Kuda, jl. Thamrin, dekat Monas, Selasa (10/11/2026) siang,
Massa yang berunjukrasa di gedung DPR RI, tampak lebih besar jumlahnya. Iring-iringan mereka berjalan kaki dari flyover Semanggi menuju Gedung DPR RI Senayan. Mereka menggunakan jas almamater, sambil membawa atribut bendera, serta spanduk bertuliskan “Gibran Mundur”, ada juga yang bertuliskan, “Prabowo Gibran Mundur”, dan “Prabowo-Gibran Cukup 2 Tahun Saja”.
Lalu ada yang di atas bus metro mini, melakukan orasi, “Prabowo Gibran supaya mundur. Cukup dua tahun saja,” teriak mahasiswa itu.
Kelompok mahasiswa lainnya, ada ratusan mahasiswa yang berjalan, dan ada beberapa di atas mobil dengan penuh semangat berorasi. “DPR RI harus melakukan hak angket untuk memakzulkan Gibran. Dan harus diproses secara pidana yang membuat surat keterangan (suket) palsu,” sambil disambut teriakan mahasiswa yang ikut mengiringi berjalan kaki.
Kelompok pendemo dari Gema Keadilan dan Forum Komunikasi Diaspora Indonesia (FKDI) juga meneriakkan tuntutan, “Gibran out, atau pemakzulan, karena tidak adanya bukti sah; ijazah sederajat diploma luar negeri,”
Sementara itu aksi massa demo di kota Surabaya, sejumlah mahasiswa dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) melakukan orasi bersama di Bundaran Air Mancur jl Pemuda Surabaya-jl Panglima Sudirman.
Massa dari berbagai perguruan tinggi ini semuanya mengenakan pakaian hitam, tanpa jas almamater. Sambil membawa poster berukuran besar bertuliskan: Prabowo Gibran harus Mundur dari Presiden dan Wakil Presiden.”
“Pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah tidak mampu memimpin negara. Sejumlah masalah seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) berlarut-larut cukup lama tak bisa ditangani. Sampai sekarang belum ditetapkan sebagai bencana nasional,” teriak mereka dengan menggunakan pengeras suara.
“Apalagi Gibran yang tidak sah jadi Wakil Presiden setelah putusan Mahkamah Agung (MA) ini, memang banyak mendesak agar dimakzulkan,” ujarnya.
“Belum lagi masalah harga kebutuhan barang pokok, masyarakat kita sudah menjerit soal harga kebutuhan pokok ini. Karena daya beli masyarakat sudah tidak mampu untuk membelinya Masyarakat miskin makin banyak. Tapi pemerintah kita yang dipimpin Prabowo Gibran tak bisa menyelesaikan masalah ini,” kata seorang mahasiswa dari ITS Surabaya ini.
Menguatnya desakan massa soal pemakzulan Gibran ini membuat anggota DPR RI rencananya akan melakukan rapat paripurna pada Selasa (10/11/2026 siang ini. Karena usulan pemakzulan ini harus melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Dalam rapat paripurna Selasa (10/11/2026) siang ini, anggota DPR RI akan membahas tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) terkait suket Pendidikan Gibran.
“Pimpinan belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk mengambil langkah resmi dengan melibatkan fraksi-fraksi. Jadi kami sampai saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung,” kata Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR RI dari Gerindra ini.
“Saat fraksi-fraksi di DPR ini menyepakati dimulainya proses pemakzulan. Ada sekitar 50 anggota dewan yang sudah menandatangani Hak Menyatakan Pendapat soal suket Pendidikan Gibran. Tak lama kemudian dengar kabar dari Istana kalau Wapres Gibran sudah mengajukan pengunduran diri lebih dulu,” ia mejelaskan lagi.
Sementara itu Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI sudah menerima massa yang melakukan aksi demo di depan Gedung DPR RI. “Mereka menyampaikan tuntutannya agar Wapres Gibran mundur dari jabatannya. BAM menerima aspirasi itu. Dan akan melanjutkan untuk mendorong ke DPR,” ujarnya.
“Ini menyangkut masa depan demokrasi dan konstitusi di negara kita, terkait ijazah ya. Ijazah yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Wakil Presiden kita, Gibran Rakabuming Raka, tidak memiliki ijazah SMA,” tegas anggota BAM DPR itu.
Saat kondisi di lapangan pada jelang sore, sedang terjadi aksi unjukrasa dengan tunturan pemakzulan Gibran, pihak Istana mengumumkan Wapres Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri ke Presiden Prabowo Subianto.
“Membenarkan tadi pagi ada pertemuan bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka dengan bapak Presiden Prabowo selama dua setengah jam. Dari pertemuan itu kami dengar bapak Gibran sedang mengajukan pengunduran diri sebagai wapres kepada bapak Presiden Prabowo,” jelas Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan persnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Melihat dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan Mahkamah Agung, ada pembicaraan bapak Wakil Presiden Gibran bersama bapak Presiden Prabowo. Dari pembicaraan itu bapak Gibran sedang mengajukan pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden. Lalu bapak Prabowo tidak menolaknya,” kata Prasetyo menegaskan.
Gibran ajukan PK
Seusai bertemu Presiden Prabowo, Gibran kepada wartawan mengaku kalau dirinya mendapat saran dari Presiden Prabowo Subianto, supaya mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
“Bapak Presiden Prabowo meminta saya untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan PK atas putusan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah,” ungkap Gibran.
“Selain itu bapak Presiden Prabowo meminta saya untuk tetap berjuang terkait perkara polemik ijazah saya yang sekarang bergulir di PTUN Jakarta,” ujarnya lagi.
Gibran mengatakan untuk perkara hukum di PTUN, dirinya akan menyiapkan seluruh dokumen, mulai dari SD sampai S1. Dan untuk mempersiapkan perkara ini, ia akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA.
“Kalau sekarang terjadi dinamika seperti ini, saya sangat menghormati seluruh aspirasi, kritik dan saran dari masyarakat,” cetus Gibran.
Gibran mengaku niat mundur dari Wapres ini atas kemauan sendiri. Lalu menemui Presiden Prabowo di Istana. “Beliau tidak menolak usulan saya mundur dari Wapres. Tapi saya disuruh terus berjuang untuk mengajukan upaya hukum PK ke MA. Saya menerima saran beliau. Dan saran disampaikan beliau ke saya, saya merasa beliau sudah seperti bapak saya sendiri,” ujarnya.
GEMAYUDHA M I ARIEF RAHMAN MEDIA
