Sumatera dalam keadaan porak-poranda setelah terjadi banjir bandang dan longsor
JAKARTA, jurnal9.com – Bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, bukan hanya disebabkan cuaca ekstrem semata, melainkan akibat kerusakan ekosistem hutan. Sehingga fungsi hutan hilang.
Akibatnya hutan yang sudah tak mampu menampung air hujan itu berpotensi longsor. Dan bisa dilihat material berupa tanah, batu, dan batang pohon terbawa ke sungai. Karena volume air dari curah hujan sangat besar, sungai tak mampu menampungnya lagi, akhirnya menyebabkan banjir bandang.
Belum lagi adanya pendangkalan dan penyempitan sungai akibat sedimen, akhirnya memperbesar risiko luapan banjir.
Anggota Komisi IV DPR RI, menyoroti deforestasi atau penebangan hutan yang masif di beberapa wilayah di Sumatera.
“Terkait ada deforestasi atau penebangan hutan. Saya mendengar kabar Kementerian Kehutanan mengeluarkan izin di Tapanuli Selatan untuk pelepasan kawasan hutan,” ungkap Usman Husin mengklarifikasi kepada Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Kamis (4/12/2025).
“Padahal semestinya izin pelepasan kawasan hutan di Sumatera ini dihentikan total. Pak Menteri lihat nggak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera, ini terjadi akibat kerusakan ekosistem hutan. Sehingga fungsi hutan sudah hilang,” tegasnya lagi.
Usman menyebut data BPS; di Aceh kehilangan lebih dari 700 ribu hektar hutan pada 1990-2020. Lalu di Sumatera Utara, wilayah tutupan hutan hanya tinggal 2,1 juta hektar pada 2020. Di Sumatera Barat memiliki proporsi hutan 2,3 juta hektar pada 2020.
Dalam catatan Walhi Sumatera Barat, lanjut dia, provinsi ini kehilangan 320 ribu hektar hutan primer, dan 740 ribu hektar tutupan pohon pada 2001 hingga 2024.
“Hanya dalam waktu satu tahun pada 2024 di Sumatera, terjadi deforestasi atau penebangan hutan mencapai 32 ribu hektar. Sisa hutan di sana berada di lereng curam Bukit Barisan. Ini kan berisiko bencana tanah longsor dan banjir bandang,” jelas anggota Komisi IV DPR RI ini.
Menhut Raja Juli Antoni menjawab sorotan soal deforestasi ini, “Selama menjadi Menteri Kehutanan satu tahun ini, saya tak pernah mengeluarkan izin penebangan kawasan hutan satu pun. Apalagi di tiga provinsi yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor sekarang ini.”
“Sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah menerbitkan PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) kepada pelaku usaha untuk kegiatan Pemanfaatan Hutan. Tapi saya hanya menerbitkan PBPH untuk jasa lingkungan atau Restorasi Ekosistem,” Menhut menegaskan.
Raja Juli mengaku dirinya menjalakan tugas sebagai Menteri Kehutanan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Harus berani menindak pelaku usaha yang mengubah alih fungsi hutan.
“Bapak presiden meminta kepada saya, jadi Menteri Kehutanan, kamu harus jaga hutan di Indonesia. Dan harus berani menindak pelaku usaha yang mengubah alih fungsi hutan,” ujarnya kepada anggota DPR itu.
Justru selama jadi Menteri Kehutanan satu tahun ini, ia mengaku telah mencabut 18 PBPH pada Februari 2025. Bahkan ia akan mencabut izin 20 PBPH lagi. Termasuk di tiga provinsi yang terdampak sekarang ini. ‘Izin yang dicabut itu PBPH yang dinilai berkinerja buruk,” tegas Raja Juli.
Menanggapi Menhut itu, anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, mempertanyakan kebenaran Menhut mencabut izin PBPH tersebut.
“Kenapa saya bertanya begitu? Contoh di Tapanuli Selatan pada Oktober kemarin Pak Menteri mengeluarkan izin. Padahal Pak Menteri ngomong ke Pak Bupati izin mau dihentikan. Itu pak Bupati sudah seneng,” ucap anggota DPR itu.
“Tapi ternyata Oktober, dan 30 November mengeluarkan izin lagi. Sehingga apa yang disampaikan Pak Menteri tidak berjalan. Kita diakal-akalin oleh Pak Menteri. Saya menyampaikan ini ke semua anggota dewan yang terhormat,” kata Usman mendesak Menhut mengenai kepastiannya.
Usman minta kepada Menhut Raja Juli untuk fokus di tiga provinsi; Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang paling parah terdampak bencana banjir bandang, dan tanah longsor saat ini. “Sumatera porak-poranda gara-gara Menteri Kehutanannya nggak mengerti soal kehutanan.”
“Saya minta kawasan yang mengalami deforestasi atau penebangan hutan yang sekarang terdampak ini, kapan bisa ditanami pohon lagi?. Supaya yang gundul bisa hidup lagi pepohonannya,” kata Usman.
“Kalau Pak Menteri nggak mampu mengatasi hutan yang mengalami deforestasi ini, sebaiknya Pak Menteri mundur dari Menteri Kehutanan. Sekarang harus bisa menjelaskan berapa tahun harus melakukan penanaman pohon lagi, sehingga bisa tumbuh kembali di kawasan hutan yang gundul itu,” desak anggota DPR RI dari PKB ini.
ARIEF RAHMAN MEDIA
