Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar mendesak pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuat langkah-langkah pengecualian agar sektor industri tidak mati.
JAKARTA, jurnal9.com – Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menilai pemerintah perlu menghitung ulang proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal IV akibat adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid 2 untuk wilayah Jakarta .
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV yang diyakini sudah bisa bergerak positif di level 1,38 persen.
“Namun dengan perkembangan PSBB DKI Jakarta kembali diberlakukan ini, maka kita harus membuat kalkulasi baru,” tutur Mahendra dalam Rakornas Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) secara virtual, Kamis (10/9)
Mahendra mengatakan PSBB akan mendorong munculnya faktor-faktor baru yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang semula diyakini akan positif pada kuartal IV diperkirakan bisa bergeser jika tidak dilakukan langkah-langkah tertentu menghadapi pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta ini.
Karena itu, Wamenlu mengatakan perlu pendekatan khusus untuk memitigasi dampak penurunan kinerja ekonomi akibat pembatasan sosial tersebut. Mahendra khawatir penurunan pertumbuhan ekonomi bisa terjadi karena PSBB pada kuartal sebelumnya bisa terulang lagi.
“Saya betul-betul khawatir kesinambungan [industri] untuk jangka menengah dan jangka panjang,” ucap Mahendra.
Namun demikian, Mahendra meminta agar penanganan kesehatan dan ekonomi tidak dipertentangkan karena keduanya sama-sama penting. “Karena pandemi membunuh manusia, tapi krisis ekonomi membunuh kehidupan,” ucapnya.
Mahendra pun mengusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat langkah-langkah pengecualian agar sektor industri tidak mati. “Pengecualian secara khusus diberikan kepada industri manufaktur dan sektor usaha yang mampu melakukan langkah-langkah protokol kesehatan yang baik,” katanya.
Dia menyebutkan, Kadin dan lembaga sejenisnya bisa membuat pemeringkatan entitas mana saja yang memiliki reputasi baik, dalam menjalankan protokol kesehatan supaya bisa dilakukan pengecualian. “Saya khawatir dan was-was jika PSBB dipukul merata ke semua wilayah bisnis, industri akan tumbang,” ungkapnya.
Sumber : Kadin, Tempo
ARIEF RAHMAN MEDIA