Jurnal9.com
Business

Program PEN untuk Pulihkan UMKM, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp123,46 triliun

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan, memberi penjelasan tentang program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi fokus utama pemerintah.  (foto: Humas KemenkopUKM)

JAKARTA, jurnal9.com – Pandemi Covid-19 telah menyembabkan kerusakan yang besar di bidang ekonomi, salah satu sektor yang paling terpukul adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Karenanya di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), memulihkan UMKM menjadi fokus utama pemerintah.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan menjelaskan bahwa dari total sebesar Rp 695,2 triliun untuk biaya penanganan covid-19 dan program PEN, kini yang sudah digunakan mendukung sektor UMKM sebesar Rp 123,46 triliun.

Rinciannya subsidi bunga Rp 35,28 triliun, penempatan dana untuk restru Rp 78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) Rp 5 triliun, penjaminan untuk modal kerja Rp 1 triliun, PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) Rp 2,4 triliun, serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM Rp 1 triliun.

“Saat ini program Pemulihan Ekonomi Nasional difokuskan kepada UMKM. Ada dana sebesar Rp 123,46 triliun yang didistribusikan ke berbagai lembaga. Ada yang ke perbankan, pegadaian, ke asuransi penjaminan, dan juga kepada lembaga-lembaga lainnya,” kata Rully Indrawan dalam acara Zooming with Primus bertajuk ‘Penyelamat Pundi Kala Pandemi’ pada Kamis (2/7).

Diskusi kali ini juga menghadirkan Founder OneShildt Financial Planning & Managing Partner Radma Radya Aktuaria Risza Bambang, serta Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero) Harianto Widodo

Seperti hanya penyerapan anggaran untuk sektor-sektor lainnya dalam program PEN, Rully mengakui penyerapan anggaran untuk sektor UMKM masih menghadapi banyak tantangan karena harus diperkuat dengan berbagai regulasi yang mendukung.

“Per tanggal 29 Juni 2020, realisasi penyerapan anggaran untuk sektor UMKM ini mencapai 22,74 persen, mayoritas penempatan dananya ke Bank Himbara sebesar Rp 30 triliun,”  tegasnya.

“Memang ada permasalahan yang membuat Presiden marah karena dianggap lambat birokrasinya. Ada persoalan-persoalan yang harus kita tuntaskan, terutama backup yuridis formal,” tutur Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM ini.

“Teman-teman di KL, mungkin belajar dari pengalaman krisis sebelumnya yang meninggalkan banyak persoalan di belakang. Ini barangkali perlu kehati-hatian, namun harus disadari saat ini kita sedang krisis dan membutuhkan kecepatan.  Kementerian kami siap mendukung untuk itu. Proses yang dilalui setelah keluarnya Peraturan Pemerintah, membutuhkan  Peraturan turunannya yang banyak, itu yang harus diselesaikan,” kata Rully memberi alasan lambatnya birokrasi yang membuat Presiden Jokowi marah.

Pembiayaan investasi untuk koperasi yang melalui LPDB KemenkopUKM, menurut Rully, mengatasinya dengan mengunakan dana talangan. Dari yang dialokasikan dari PEN sebesar Rp 1 triliun, sudah dicairkan sebesar 23,72 persen. “Koperasi mendapat layanan khusus krisis, namun menggunakan dana rutin yang ada. PermenkopUKM yang baru memungkinkan untuk itu.”

Rully mengatakan tantangan yang dihadapi koperasi sedikit berbeda dengan UMKM, karena kesulitan utama mereka adalah permodalan. “Karenanya, LPDB pada tahun ini difokuskan untuk membantu likuiditas koperasi. Saat ini di Indonesia ada sekitar 126.000 koperasi, tetapi yang menjalankan usaha secara efektif berdasarkan data KemenkopUKM sebanyak 35.000 koperasi,” ungkapnya.

Baca lagi  Pemulihan Pariwisata Wajib Sepaket dengan Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif

“Ada tiga kriteria koperasi yang dilayani LPDB. Pertama bergerak di sektor riil yang kegiatannya membangun komunitas yang lebih produktif. Kedua koperasi yang tumbuh dari niat yang sesuai dengan ideologi seperti membangun masyarakat atau komunitasnya, dan ketiga memiliki reputasi finansial maupun moral yang baik, itu yang kita prioritaskan. Saat ini sudah sekitar Rp 200 miliar yang kita salurkan kepada kelompok koperasi,” kata Rully.

Memasuki tatanan kehidupan normal yang baru atau new normal, Rully juga mengingatkan pentingnya pelaku UMKM untuk bertransformasi ke digital agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Apalagi dari sekitar 64 juta pelaku UMKM di Indonesia, baru 13 persen atau sekitar 8 juta UMKM yang sudah terhubung dengan platform digital. Targetnya pada tahun ini ada 10 juta pelaku UMKM yang go online.

Nasabah sedang melakukan transaksi di kantor Pegadaian

Dukungan pegadaian

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk, Harianto Widodo mengatakan pegadaian juga memberikan dukungan kepada pelaku UMKM selama masa pandemi corona ini. Respon pegadain terhadap pandemi ini sudah dimulai sejak April lalu, dengan memberikan masa grace period yang semakin panjang. Selanjutnya pada bulan Mei, digulirkan program Gadai Peduli.

“Dalam program Gadai Peduli, untuk nasabah dengan pinjaman maksimal Rp 1 juta, mereka dibebaskan dari bunga selama tiga bulan. Yang mendapatkan fasilitas ini ada sekitar 2 juta nasabah,” ungkap Harianto.

Pegadaian sendiri saat ini memiliki sekitar 14,8 juta nasabah yang terdiri dari nasabah pembiayaan (berbasis gadai dan fidusia) serta nasabah tabungan emas. Untuk jumlah pembiayaan secara keseluruhan, portofolio yang berbasis gadai mencapai 80 persen, sedangkan yang berbasis fudusia 20 persen. Mayoritas pinjamannya di bawah Rp 10 juta atau rata-rata Rp 4 juta – Rp 5 juta.

Dalam melayani nasabahnya, Pegadaian sudah memanfaatkan berbagai platform digital, sehingga nasabah tak perlu datang ke kantor cabang untuk melakukan transaksi.

“Memang, untuk gadai yang tradisional masih harus menyerahkan barang, ini tetap diperlukan tatap muka. Tetapi ada juga yang sudah menggunakan omni channel atau full digital. Kami punya yang namanya Gadai Efek atau saham, ini tidak perlu datang. Kemudian ada juga tabungan emas yang bisa digadaikan. Saat ini ada 5,2 ton emas yang dititipkan, jadi kalau mau digadaikan tidak perlu datang,” kata Harianto.

Di masa transisi menuju tatanan kehidupan normal yang baru atau new normal, Harianto juga melihat transaksi di Pegadaian sudah kembali meningkat. Hal ini menandakan masyarakat dan pelaku UMKM telah kembali melakukan aktivitas ekonomi.

“Untuk gadai, pada saat ada kontraksi 1 persen di bulan Mei, sekarang ini sudah tumbuh 1,8 persen. Artinya apakah ini karena memang ada aktivitas yang lebih leluasa, karena PSBB sudah mulai dikurangi, atau memang ini recovery dari kemarin yang mengambil barang (gadainya) yang digunakan untuk Lebaran. Ini masih kita dalami. Tapi harapan kami ini ada korelasi bahwa aktifitas perekonomian sudah mulai ada pergerakan, dan harapannya ini bisa konsisten,” kata Harianto.

MULIA GINTING

Related posts

MenkopUKM: Pameran Virtual Bisa Dongkrak Penjualan Produk Fesyen UMKM

adminJ9

Sinergi KemenkopUKM dan Masjid Istiqlal Berdayakan Ekonomi Umat Berbasis Masjid

adminJ9

Indonesia Targetkan Jadi Produsen Halal Terbesar di Dunia pada 2024

adminJ9