Jurnal9.com
Business

MenkopUKM Dorong Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

JAKARTA, jurnal9.com – Pertumbuhan wajib pajak UMKM mengalami peningkatan sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

PP tersebut memberikan skema kemudahan dan insentif bagi UMKM dengan pengurangan tarif PPh final menjadi 0,5%.

Karena itu, wajib pajak UMKM yang pada 2016 mencapai 1,45 juta, pada 2019 tumbuh menjadi 2,31 juta wajib pajak atau naik 59%.

“Melalui skema pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, UMKM mendapatkan beberapa manfaat penting, yaitu penghitungan pajak dengan cara yang mudah dan sederhana, beban pajak yang lebih ringan, tarif rendah, dan kemudahan berwirausaha,” kata Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki pada Webinar “Aspek Perpajakan, Akuntansi, dan Digital Marketing untuk UMKM,” pada Kamis (16/9/2021).

Webinar diselenggarakan oleh Halo Pajak bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia. Turut hadir, Direktur Utama Halo Pajak, Wiston Manihuruk, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Abdul Rahman Kadir.

MenKopUKM mengatakan, pelaku UMKM merupakan potensi wajib pajak yang sangat besar. Sebab jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta unit atau 99,9% dari populasi pelaku usaha dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7%.

“Akan tetapi, meski jumlah wajib pajaknya sudah meningkat, kontribusi pajak UMKM tercatat masih sangat rendah,” lanjut Teten.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pada 2019, ada kontribusi PPh final UMKM berjumlah Rp7,5 triliun, atau hanya sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh secara keseluruhan pada tahun yang sama sebesar Rp711,2 triliun.

Menteri Teten mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM dengan adanya skema penyederhanaan penghitungan, pelaporan, dan pengenaan satu jenis pajak untuk UMKM.

Baca lagi  Presiden Jokowi: G20 Harus Dorong Penguatan Peran UMKM dan Perempuan

Selain memberikan pengurangan PPh final menjadi 0,5%, PP Nomor 23 Tahun 2018 juga  memberikan alokasi waktu yang dapat digunakan UMKM belajar pembukuan dan pelaporan keuangan, yaitu 7 tahun untuk WP perorangan, 4 tahun untuk WP badan usaha berbentuk koperasi, CV, atau firma, dan 3 tahun untuk WP badan berupa PT.

MenKopUKM mengatakan, melalui PP Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah juga  turut mendukung pengembangan aspek akuntansi UMKM, yaitu dengan mengamanatkan penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi UMKM secara gratis oleh pemerintah.

“KemenkopUKM saat ini telah mengembangkan Lamikro, Laporan Akutansi Usaha Mikro, sebuah aplikasi laporan keuangan sederhana untuk usaha mikro,” kata Teten.

Melalui Lamikro, pelaku usaha dapat menghitung arus kas, belanja, pendapatan, dan laba secara mudah karena dapat diakses melalui ponsel berbasis Android atau/juga website www.lamikro.com secara gratis.

Aplikasi lamikro ini sudah memenuhi standar akutansi Entitas Mikro Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, sehingga pembukuan pelaku usaha dapat diakui oleh bank.

Menyinggung digitalisasi UMKM, Menteri Teten mengatakan pemerintah telah menargetkan 30 juta UMKM masuk dalam ekosistem digital hingga tahun 2024.

Berbagai langkah dilakukan untuk mencapai target tersebut, di antaranya program kerja sama literasi digital dengan Mikromaju dan Google Bisnisku, pelatihan digitalisasi, platform pelatihan online Edukukm.id, Lamikro, onboarding social media dan ecommerce lokal, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, PaDi UMKM, Bela Pengadaan LKPP, hingga kemitraan ekspor.

ARIEF RAHMAN MEDIA

Related posts

Sri Mulyani Promosikan Pembiayaan Ultra Mikro untuk Usaha Mikro

adminJ9

Realisasi Penyerapan Dana PEN Sektor KUMKM Capai Rp 8,42 triliun

adminJ9

Mau Tahu, APBN 2023 Mengalami Defisit Sebesar Rp347,6 Triliun

adminJ9