YOGYAKARTA, jurnal9.com – Pemerinah melalui Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, RS. Hanung Harimba Rachman terus mengupayakan bantuan bagi usaha mikro tepat sasaran berdasarkan data yang konkret dan akurat.
Hanung Harimba Rachman menegaskan itu pada Forum Konsultasi Penyaluran Bantuan PUM, di Yogyakarta, Kamis (10/9), yang dilaksanakan untuk pemantapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan serta percepatan penyaluran program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro. Dari pertemuan ini diharapkan diperoleh data konkret mengenai jumlah pelaku usaha yang berhak menerima bantuan.
“Selama ini kita memang kesulitan mendapatkan data yang riil. Karenanya dari Forum Konsultasi ini bisa diperoleh data pasti, agar bantuan dari pemerintah tepat sasaran, ” kata Hanung.
Hanung menambahkan, terbangun kesamaan visi dan misi pelaksanaan BPUM antara pusat dan daerah. Kemudian bisa terbangun sistem pengawasan pelaksanaan dan penyaluran dana bantuan agar tepat sasaran. Dan tidak kalah penting adanya pembinaan di daerah kepada penerima bantuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro.
Dia berharap program Bantuan Presiden (BanPres) Produktif Usaha Mikro ini tepat sasaran dan bermanfaat, sehingga peran UMKM dalam perekonomian nasional semakin kuat. “Untuk itu, saya harapkan dapat terbangun komunikasi dan kerjasama yang baik antara Komite Kebijakan Penyaluran BPUM Pusat dengan Pokja Penyaluran BPUM Daerah,” ujarnya.
Saat ini bantuan telah disalurkan kepada 5,6 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di 34 Provinsi dengan jumlah sebesar Rp 13,4 triliun. “Insya Allah sebelum akhir September sebanyak 9,16 juta pelaku usaha mikro akan menerima BanPres Produktif dengan total anggaran Rp 22 triliun (sesuai DIPA),” tuturnya.
Pandemi covid-19 telah berdampak luas dan dalam kepada warga dunia tidak terkecuali Indonesia, dimulai dari krisis kesehatan yang merambat ke krisis ekonomi. Karena itu, kata dia, Presiden Joko Widodo sangat memberi perhatian pada sektor usaha mikro, yang sangat rentan karena terdampak pandemi.
Menurutnya, dampak pandemi Covid-19 kepada UMKM tidaklah seragam. Ada UMKM yang sedang menerima kredit bank maupun lembaga pembiayaan lain dan usahanya mengalami penurunan produksi maupun penjualan.
“Terhadap mereka telah dialokasikan program restrukturisasi pinjaman dan pembebasan pajak,” katanya.
Bagi UMKM yang sudah berkoperasi dan terdampak covid-19, juga sudah diberikan alokasi anggaran untuk tambahan modal kerja kepada koperasi melalui LPDB Kemenkop-UKM.
Sementara pelaku usaha mikro yang belum mengakses pembiayaan perbankan, bahkan tidak sedikit yang belum punya rekening di Bank. Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, juga akan mendapatkan pembiayaan dalam bentuk hibah dan disebut BanPres Produktif Usaha Mikro.
MULIA GINTING
