Jurnal9.com
Business

KemenkopUKM Siap Dukung Digitalisasi Koperasi dan UKM Di Papua

JAYAPURA, jurnal9.com – Pandemi covid-19  memporakporandakan perekonomian Indonesia, tidak terkecuali bagi pelaku koperasi dan UMKM, sehingga pertumbuhan ekonomi kuartal II/2020 terkontraksi minus 5,32%.

“Pertumbuhan ekonomi nasional sedang mengalami tantangan cukup serius akibat covid-19,” ungkap Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan, dalam lawatannya ke Jayapura pada acara Focus Group Discusison (FGD) bersama Pemerintah Provinsi Papua memperingati HUT Koperasi Ke-73, beberapa waktu lalu.

Pemerintah tengah berupaya menyelamatkan perekonomian nasional melalui berbagai stimulus fiskal, baik untuk sektor UMKM termasuk koperasi hingga korporasi. Di sektor UMKM dan koperasi, pemerintah menganggarkan Rp123,46 triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor koperasi dan UMKM.

Atas kondisi itu, Rully menekankan, koperasi Indonesia harus memiliki kesiapan dan bekal sumber daya didasari pada tekad untuk siap berubah dalam merespon tantangan zaman.

Tantangan koperasi dan UMKM saat ini tidak hanya terkait dengan upaya pencegahan penyebaran covid-19. Juga tantangan globalisasi zaman menuntut agar koperasi dan pelaku UMKM bisa mengubah cara berbisnis dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Dia mendorong agar pelaku koperasi dan UMKM bisa melek digital dalam mempromosikan produk dan layanannya sehingga pangsa pasarnya lebih luas.

“Pandemi covid-19 bisa jadi momentum tepat untuk Indonesia melakukan percepatan digitalisasi koperasi. Kemudian memastikan produk koperasi menjadi tuan rumah sendiri, dan semakin berdaya saing di pasar global,” jelas Rully.

Untuk memberikan kemudahan bagi koperasi dan UMKM mendigitalisasi produk dan layanannya, saat ini KemenkopUKM sedang menyusun strategi nasional bersama pemangku kebijakan terkait.

Pihaknya juga komitmen untuk membantu koperasi mengatasi permasalahan mendasar seperti akses pasar, peningkatan kualitas produksi dan inovasi, percepatan pembiayaan dan investasi hingga pengembangan kapasitas dan skala koperasi.

“Salah satu kebijakan afirmatif kami mendorong kemudahan akses pembiayaan kepada koperasi, telah diterbitkan Permenkop Nomor 4 tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman) LPDB KUMKM 100 persen,” papar Rully.

Hingga semester I 2020, jumlah koperasi di Papua yang aktif dan memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) mencapai 2.178 unit. Untuk jumlah koperasi aktif bersertifikat NIK sebanyak 58 unit.

Berdasarkan jenis usahanya, koperasi di Papua terbagi dalam koperasi produsen sebanyak 694 unit. Kemudian koperasi simpan pinjam (KSP) sebanyak 178 unit. Koperasi Jasa 47 unit, koperasi pemasaran 44 unit dan konsumen sebanyak 1.215 unit.

Dari total koperasi di Papua, nilai kapitalisasi usaha mencapai Rp299,18 miliar dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 7.468 orang. Adapun jumlah anggota koperasi telah mencapai 60.283 orang.

Besarnya volume usaha koperasi di Papua semestinya mendapat dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah pusat agar tetap berjalan bisnisnya meski di tengah pandemi covid-19.

“Apabila koperasi-koperasi tersebut terganggu aktifitas usahanya, maka ribuan pekerjanya terancam kehilangan mata pencaharian,” ucap Rully.

Baca lagi  Menkeu Ingatkan Risiko Global: Laju Inflasi AS yang Tinggi Dampaknya ke Ekonomi RI

Untuk memastikan kegiatan usaha dari pelaku koperasi dan juga UMKM tetap berjalan, satu jalan yang bisa dilakukan dengan melakukan digitalisasi. Cara ini diyakini bisa menjadi solusi jitu menghadapi segala tantangan dan perubahan zaman.

“Terlebih di saat pandemi covid-19 melanda, semakin banyak orang melakukan transaksi digital untuk memenuhi kebutuhannya,” katanya.

Digitalisasi koperasi harus menjadi agenda kolektif bangsa. Tidak terbatas untuk pendidikan, pelatihan, dan pendampingan koperasi saja dalam memanfaatkan ekosistem digital.

“Secara operasional penyediaan infrastruktur dasar digital untuk koperasi dapat diinisiasi pemerintah, pemerintah daerah atau konsorsium usaha baik swasta maupun BUMN.”

Momen PON Papua

Gubernur Papua Lukas Enembe, dalam sambutan tertulisnya dibacakan Muhammad Musaad selaku Plh Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, mengatakan digitalisasi koperasi dan UMKM menjadi keniscayaan yang harus dilakukan di tanah Papua.

“Selain itu, pola bisnis yang dijalankan juga harus berubah menyesuaikan kondisi zaman untuk meningkatkan daya saingnya,” kata dia.

Koperasi sudah saatnya memanfaatkan teknologi digital dengan menggunakan platform e-commerce, aplikasi ritel online dan pengembangan aplikasi-aplikasi bisnis lainnya.

Demi meningkatkan pemasaran produk UMKM dan koperasi di Tanah Papua, Lukas berharap bisa memanfaatkan momen Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan dilaksanakan di Papua pada tahun 2022.

PON merupakan momentum tepat untuk meningkatkan penjualan produk UMKM dan koperasi.

“Kita berharap agar koperasi dan UMKM Indonesia mampu menjawab tantangan zaman bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Mari kita kobarkan semangat dan jadikan koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat dalam agenda pemulihan ekonomi nasional,” kata Lukas.

Ketua Dekopinwil Provinsi Jayapura, H. Soleman Hamzah, berharap KemenkopUKM benar-benar melakukan pendampingan bagi koperasi di Indonesia khususnya di Papua.

Sebab faktanya banyak koperasi di Papua sudah keluar dari khittah dan asas koperasi. Data menunjukkan pada 2017 dari 3.398 unit koperasi di Papua, yang aktif hanya 1.880 unit saja. Sementara yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) hanya 406 unit. Padahal RAT merupakan agenda wajib yang harus dijalankan koperasi tiap tahun.

“Kondisi koperasi di Papua tidak jauh beda dengan daerah lain karena terjadi banyak penyelewengan yang nyata-nyata keluar dari semangat gotong royong. Miisalnya usaha koperasi simpan pinjam tapi tidak punya anggota. Yang ada hanya nasabah setiap saat terancam kalau terlanbat membayar dan koperasi tidak pernah ada RAT,” ujar Soleman Hamzah.

“Kepada KemenkopUKM dengan anggaran (PEN sektor koperasi dan UMKM) sebesar Rp123,46 triliun, kalau di provinsi lain bisa menerima subsidi bunga maka kami minta Papua diberikan kepercayaan untuk memperbaiki kondisi ekonomi di sini.”

MULIA GINTING

 

Related posts

MenkopUKM: Kita Harus Bangga Beli Produk Buatan Indonesia

adminJ9

Mal, Pasar, Sekolah, Perkantoran, akan Dibuka Sesuai Relaksasi PSBB Awal Juni

adminJ9

Menkeu Terus Tagih Penunggak Utang Dana BLBI untuk Menyelesaikan Utangnya

adminJ9