JAKARTA, jurnal9.com: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan strategi Indonesia menghadapi serangan virus Corona melawan ekonomi. Sejak pandemi ini mewabah ke seluruh dunia, kondisi perekonomian dunia lumpuh. Di Indonesia nilai tukar rupiah dan pasar saham anjlok.
“Penyebaran virus corona telah benar-benar memperlambat ekonomi dunia. Termasuk perekonomian di negara kita. Ada 186 negara yang terpapar virus corona. Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini agar dapat mengatasi daya beli masyarakat,” ujar presiden.
Bahkan, tegas presiden, untuk mengurangi resiko PHK, mempertahankan produktifitas ekonomi, dan produktiftas masyarakat di wilayah Indonesia.
Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia: pertama, presiden memerintahkan semua menteri, gubernur, bupati/walikota untuk memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun APBD. Anggaran perjalanan dinas, mengadakan pertemuan yang tidak perlu dan belanja-belanja yang lain yang tidak langsung kepada masyarakat harus dipangkas.
Kedua, Kementerian dan lembaga d pusat, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota harus melakukan refocusing kegiatan, dan melakukan relokasi anggaran untuk mempercepat penanganan covid-19.
Ketiga, presiden minta kementerian, lembaga dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota agar selain menangani isu kesehatan masyarakat, juga harus menjamin ketersediaan bahan pokok serta mempertahankan daya beli masyarakat. Terutama dari kalangan buruh, pekerja harian, petani, nelayan dan pelaku UMKM.
Keempat, presiden perintahkan agar program padat karya tunai harus diperbanyak, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan penularan COVID-19, seperti dalam bekerja harus menjaga jarak yang aman.
Kelima, pemerintah berikan tambahan manfaat terhadap pemegang Kartu Sembako sebesar Rp 50.000 per keluarga menjadi Rp 200.000 selama 6 bulan. Anggaran yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 4,56 triliun
Keenam, pemerintah mempercepat implementasi Kartu Pra Kerja. Tujuannya untuk mengantisipasi para pekerja yang terkena PHK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, para pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omset agar dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM-nya. Alokasi anggaran yang disediakan di dalam kartu pra kerja ini sebesar Rp 10 triliun.
Ketujuh, pemerintah akan menalangi pembayaran PPh pasal 21 yang selama ini dibayar sendiri para pekerja. Hal ini untuk memberikan tambahan penghasilan kepada pekerja di industri pengolahan. Alokasi yang diberikan Rp 8,6 triliun
Kedelapan, OJK memberikan relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah Rp 10 miliar dengan tujuan usaha. Dan nasabah akan dibebaskan pembayaran cicilan dan bunga selama 1 tahun. Selain itu bank maupun perusahaan pembiayaan dilarang menagih angsuran kredit kendaraan ojek online dan supir taksi selama satu tahun.
Kesembilan, pemerintah memberikan dua stimulus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sedang melakukan kredit kepemilikan rumah bersubsidi. Pemerintah memberikan subsidi selisih bunga selama 10 tahun. Jika bunga di atas 5 persen, maka selisih bunganya akan dibayar pemerintah. Pemerintah juga memberikan subsidi bantuan uang muka bagi yang mengambil kredit rumah bersubsidi. Anggaran yang disiapkan pemerintah Rp. 1,5 triliun. RAFIKI ANUGERAHA M