Ilustrasi utang Indonesia dan ancaman resesi 2023
JAKARTA, jurnal9.com – Ekonom senior The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti utang pemerintahan Jokowi yang terus membengkak. Sejak ia menjabat presiden 2014 hingga November 2022 telah mencapai Rp7.554,25 triliun.
“Presiden Jokowi yang akan lengser pada 2024 akan mewarisi utang yang sangat besar kepada pemerintahan berikutnya,” kata Ekonom senior Indef Didik J. Rachbini dalam acara diskusi publik awal tahun 2023 yang digelar Indef, Jumat (5/1/2023).
Dia menuturkan saat Covid-19 melanda Indonesia pada awal 2020, APBN direncanakan dengan semena-mena. Sehingga defisit yang semula ditetapkan di bawah 3 persen dan utang hanya sekitar Rp604 triliun, ditetapkan menjadi Rp1.500 triliun dengan realisasi utang mencapai Rp1.600 triliun.
Jika utang pemerintah, kata Didik, ditambah utang BUMN dan perusahaan swasta, maka jumlah utang tersebut jumlahnya sangat besar. “Utang ini akan menjadi beban pemimpin berikutnya,” tegasnya lagi.
“Besarnya utang pemerintah itu tentu saja akan memberatkan APBN ke depan dengan berpengaruh buruk, karena habis untuk membayar utang dan bunga utang,” ungkap Didik.
Tentu saja, lanjut dia, ini akan memicu defisit yang cukup besar. “Cuma beruntung, Indonesia mendapat durian runtuh dengan kenaikan harga komoditas sawit dan batu bara global, sehingga defisit berkurang dari Rp860 triliun menjadi Rp460 triliun,” jelas Ekonom senior Indef ini.
Buruknya sistem politik Indonesia, menurut Didik, menjadi salah satu pemicu membengkaknya utang di era Jokowi, sehingga perencanaan keuangan negara juga ikut terkena getahnya.
“Utang belanja menjadi perencanaan yang serampangan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau selisih hanya Rp3 triliun – Rp4 triliun itu masuk akal, tetapi ini sudah demikian besar, sehingga menjadi permasalahan serius di bidang perencanaan anggaran di tengah ancaman resesi 2023,” tegas Didik.
Selain itu, ekonom senior Indef Faisal Basri juga menyampaikan pandangannya tentang kondisi yang terjadi pada ekonomi domestik dan global saat menghadapi ancaman resesi global 2023.
Dia menilai pertumbuhan sektor industri di Indonesia bisa merosot tajam hanya 18,3 persen.
Menurut Faisal, ini salah satunya dipicu oleh kurangnya inovasi pada industri di Indonesia. Padahal jika sektor industri melemah, maka kelas menengah juga ikut melemah. Akibatnya, yang bisa dijual keluar juga terbatas produk manufakturnya lantaran struktur Indonesia yang lemah.
“Tidak heran, jika kita menjadi semakin terus bergantung pada ekspor komoditas yang hanya butuh daya tenaga fisik, dan bukan kerja otak untuk meningkatkan produktivitas,” kata Faisal.
Faisal menjelaskan, PDB dan pertumbuhan industri yang melambat sangat dipengaruhi oleh unsur teknologi. Sementara, total faktor produktivitas Indonesia turun tajam, dan tiga perempat sumbangan pertumbuhan dikontribusi oleh modal fisik atau produksi komoditas.
Karena itu, dia mendorong lebih banyak investasi terkait riset, pengembangan, dan teknik di Indonesia agar sektor industri dalam negeri dapat bangkit kembali.
“Investasi yang masuk ini kebanyakan ‘otot’, ya itu yang berhubungan dengan fisik. Berupa konstruksi dan bangunan. Seharusnya, investasi otak yang berupa investasi di bidang IT [teknologi informasi], juga riset dan pengembangan,” jelasnya.
Smentara itu ekonom senior Indef Fadhil Hasan menyebut terdapat sejumlah tantangan pangan dan energi jangka menengah-panjang bagi dunia. Salah satunya terjadi kompetisi untuk sumber daya alam.
“Lahan pertanian harus bersaing dengan hutan karena kelangkaan lahan. Pertanian diperkirakan menjadi pendorong sekitar 80 persen deforestasi dunia, 33 persen lahan pertanian global terdegradasi sedang dan tinggi.
Kualitas kehidupan masyarakat lokal dan kesehatan ekosistem jangka panjang menjadi terhambat untuk untuk ketahanan pangan,” jelasnya.
Selain itu, tantangan dari dalam negeri, yaitu akan ada distributional economic and benefit yang tidak merata antara sektor dan daerah, serta impor yang kian mahal dan tekanan inflasi yang berpengaruh terhadap daya beli.
Sebagai negara eksportir dan importir pangan dan energi, Fadhil menilai Indonesia memiliki peluang dan kesempatan bila dikelola dengan benar.
Selain itu, perlu kajian menyeluruh dan detail terkait harga pangan dan energi. “Policy response yang tepat dan kredibel dibutuhkan untuk bisa memanfaatkan secara optimal peluang dan kesempatan dengan peningkatan produktivitas, perbaikan infrastruktur, dan perlindungan kelompok rentan,” ujarnya.
ARIEF RAHMAN MEDIA