Ilustrasi ribuan mahasiswa turun ke jalan menolak kenaikan BBM.
JAKARTA, jurnal9.com – Pemerintah rencananya pada 2022 nanti akan menghapus dua BBM bersubsidi; premium dan pertalite dari daftar layanan SPBU Pertamina. Jika dua BBM bersubsidi tersebut jadi dihapus, berarti tidak ada lagi BBM murah untuk rakyat.
Pemerintah beralasan mengalihkan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan seperti Pertamax. Ini berarti bahan bakar kendaraan bermotor yang diperbolehkan di Indonesia hanya berkategori RON 92 atau pertamax. Sedangkan premium dan pertalite masing-masing memiliki RON 88 dan 90 akan dihapus
Sinyal dihapusnya BBM bersubsidi itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif beberapa beberapa waktu lalu. “Distribusi premium mulai dikurangi demi meminimalisir emisi gas buang kendaraan bermotor pada lapisan ozon,” ungkapnya.
“Penjualan premium pelan-pelan dikurangi demi meminimalkan dampak gas rumah kaca,” katanya beberapa waktu lalu.
Namun untuk menghapus BBM premium dan pertalite itu harus menunggu Peraturan Presiden (Perpres).
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, menanyakan apakah Presiden Joko Widodo mau meneken peraturan penghapusan BBM bersubsidi yang kemungkinan akan mendapatkan perlawanan dari rakyat.
Berdasarkan informasi, katanya draft penghapusan BBM bersubsidi ini sudah ada di meja presiden.
Menanggapi rencana penghapusan itu, Mulyanto meminta pemerintah untuk mengkaji secara matang rencana menghapus BBM bersubsidi tersebut.
Sebab menurut politikus PKS ini, penghapusan dua bahan bakar; premium dan pertalite tersebut bisa menekan ekonomi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan selama pandemi .
“Pertanyaannya apakah sudah tepat menghapus premium dan pertalite yang banyak dipakai kalangan masyarakat bawah ini?,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Minggu, (26/12/2021).
Ia menyarankan agar pemerintah tidak perlu mengikuti standar negara lain yang menghapus Premium dan Pertalite. Misalnya pemerintah ingin mengikuti standar EURO 4 agar bersih lingkungan.
“Jangan latah dengan standar orang lain. Pertimbangkan upaya domestik untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Mulyanto.
Jika ngotot ingin menghapus premium dan pertalite, menurutnya, Pemerintah perlu memikirkan bahan bakar baru murah yang memihak rakyat.
“Kalau Premium dihapus, apa alternatif BBM murah untuk masyarakat,” tegas Mulyanto.
Sementara itu peneliti Institute of Development and Economics Finance (Indef), Abra Talattov mengatakan rencana pemerintah untuk menghapus premium dan pertalite tidak boleh dilakukan secara terburu-buru.
“Pemerintah perlu mewaspadai atas efek domino yang akan muncul dari rencana penghapusan BBM bersubsidi ini. Karena dampak sosialnya akan menimbulkan kenaikan harga, ongkos transportasi dan harga bahan pokok,” ujarnya.
RAFIKI ANUGERAHA M I ARIEF RAHMAN MEDIA