JAKARTA, jurnal9.com – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati memberikan sejumlah catatan terhadap 10 Kementerian/Lembaga dengan pagu anggaran terbesar dalam RAPBN 2021 yang diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Anis mengingatkan agar belanja 10 K/L ini lebih efisien dan tetap produktif, fokus pada program prioritas, tetap berorientasi pada hasil, serta selalu antisipatif terhadap ketidakpastian.
Dia mengingatkan agar 10 K/L ini serius menyiapkan roadmap masing-masing untuk program 2021. Menurutnya, roadmap jelas dan terukur menjadi salah satu kunci keberhasilan setiap program.
“Selanjutnya dengan berkaca pada pandemi Covid-19 yang tidak terduga, kementerian perlu memperkuat anggaran antisipatory sebagai bentuk langkah antisipasi dan mitigasi akibat dampak dari peristiwa yang tidak diperkirakan terjadi sebelumnya,” kata Anis dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/8).
“Supaya setiap kementerian siap menghadapi dampak resiko perekonomian yang ditimbulkan dari peristiwa itu. Seperti krisis global, dan bencana alam atau wabah, agar lebih cepat penanganannya dan sebagai antisipasi dampak turunannya,” lanjutnya.
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu mengingatkan rencana belanja harus disusun dengan baik. Setiap K/L harus menjaga integritas dan akuntabilitasnya. Tetap mengedepankan amanah dan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. “Poin keempat ini, harus benar-benar diperhatikan,” tegas Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini.
Sepuluh Kementerian dan Lembaga mendapat alokasi anggaran terbesar adalah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp149,8 triliun. Kemudian Kementerian Pertahanan dengan pagu anggaran terbesar kedua dengan alokasi Rp137 triliun.
Alokasi terbesar selanjutnya disusul Polri dan Kementerian Sosial masing-masing Rp112 triliun dan Rp92,8 triliun. Lalu Kementerian Kesehatan Rp84,3 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp81,5 triliun, Kementerian Agama Rp67 triliun, Kementerian Perhubungan Rp45,7 triliun, Kementerian Keuangan Rp43,3 triliun, dan Kementerian Pertanian Rp21,8 triliun.
Pentingnya sikap amanah didasari data riset yang dikeluarkan World Economic Forum yang menyebutkan permasalahan utama di Indonesia adalah korupsi dan ketidakpastian hukum yang melingkupinya.
Riset WEF tersebut menunjukkan terdapat 16 faktor menjadi penghalang iklim investasi di Indonesia, terutama soal korupsi menjadi kendala utama. Sementara, Indonesia saat ini berada di urutan ke-85 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) 2019 yang dirilis Transparency International.
MULIA GINTING