JAKARTA, jurnal9.com – Kementerian Koperasi dan UKM menggelar diskusi yang diikuti pengurus Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara) serta Paguyuban Pedagang Warung Tegal dan Kaki Lima se-Jakarta dan sekitarnya (Pandawakarta) di Kantor KemenkopUKM, Senin (25/1/2021).
Diskusi yang diselenggarakan di kantor KemenkopUKM ini mencari solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi para pelaku usaha warteg dan pedagang kaki lima, akibat dampak pandemi covid-19.
Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris KemenkopUKM Arif Rahman Hakim, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM Eddy Satriya, Staf Khusus MenkopUKM Tb. Fiki C. Satari, Direktur Utama LLP KUKM Leonard Theosabrata, dan CEO Wahyoo Peter Shearer.
Selama pandemi, pelaku usaha warteg banyak yang terdampak. “Kurang dari separuh pedagang warteg memilih pulang kampung karena pendapatannya terus menurun. Mereka rata-rata dari Tegal dan Brebes”, ungkap Mukroni, Ketua Kowantara.
Mukroni juga mengklarifikasi isu yang menyebutkan ada 20 ribu warteg yang gulung tikar. “Angka itu tidak benar. Memang banyak yang gulung tikar. Saya berharap pemerintah bisa turun tangan untuk mendata seluruh pelaku usaha warteg, agar mendapatkan gambaran utuh kondisi sebenarnya,” ujarnya.
“Tidak semua warteg atau pedagang kaki lima punya pendapatan dan kapasitas yang sama sehingga perlu didata,” tambah Puji Hartoyo, perwakilan dari Pandawakarta.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Eddy Satriya menegaskan warteg adalah salah satu usaha rakyat yang menjadi fokus perhatian pemerintah. “Data menjadi langkah yang penting untuk mengukur kebutuhan pelaku usaha makanan tersebut.”
“Jika data yang dibutuhkan terkait dengan jumlah warteg yang terdampak bisa dikumpulkan dengan cepat dan tepat, maka proses pemberian bantuan akan cepat disalurkan,” ujar Eddy.
Bantuan pemerintah kepada pelaku usaha warteg, lanjut Eddy, dapat diberikan melalui Banpres Produktif Usaha Mikro yang selama ini sudah berlangsung sejak 2020. Bantuan modal kerja juga dapat diakses melalui koperasi yang dibantu pembiayaannya melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) atau akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui perbankan.
KemenkopUKM juga mendorong kolaborasi seluruh stakeholder usaha warung makan dan kaki lima. Misalnya peningkatan kemampuan SDM dan pemberdayaan pelaku usaha dapat difasilitasi lewat program bapak asuh yang melibatkan BUMN dan swasta atau menghubungkan dengan akses pasar dalam program sosial mobilisasi makan gratis yang dibiayai pemerintah/swasta.
Untuk mendata sebaran dan status warteg, KemenkopUKM menggandeng penyedia platform digital antara lain Wahyoo, startup teknologi yang selama ini fokus membantu meningkatkan nilai tambah warteg melalui digitalisasi.
CEO Wahyoo, Peter Shearer mengatakan, pihaknya selama ini membantu para pelaku usaha warung makan untuk bertransformasi ke ranah digital, meningkatkan standar protokol kesehatan, hingga membantu akses permodalan usaha.
Peter mengatakan hampir 16 ribu warung makanan yang ada di Jakarta sudah masuk dalam ekosistem digital, sehingga tidak hanya bisa melayani pesanan kebutuhan warung secara daring, namun juga pembukuan dilakukan dengan sangat sederhana, pembiayaan, serta potensi penambahan penghasilan.
“Bahkan, kita dorong mereka untuk bisa masuk ke platform seperti Gofood dan Grabfood, sampai di tahap kita berikan juga pelatihan serta strateginya,” kata Peter.
Sementara itu KemenkopUKM terus mendorong mencari solusi agar Warteg segera bangkit. “Pertemuan ini adalah bentuk komitmen Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengawal serta memastikan solusi yang tepat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional agar segera kembali bangkit,” ujar Eddy.
ARIEF RAHMAN MEDIA
